Connect with us

Papua Barat

Lakotani Jawab Pandangan Umum Fraksi DPR Pabar Soal LKPJ Papua Barat 2019

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, menyampaikan Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPR Papua Barat, tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019, dalam Rapat Paripurna masa sidang ke III Tahun 2020, di lantai II Swiss belhotel Manokwari, Kamis (3/9/2020).

Hadir dalam Rapat Paripurna DPR itu, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor serta anggota, sejumlah pimpinan OPD dan unsur Fokopimda.

Pada kesempatan itu, Lakatoni menyampaikan mengapresiasi fraksi gabungan atas diperolehnya opini WTP oleh BPK RI. Tentu capaian ini berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif dalam mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu terkait realisasi PAD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 11.339.763.889.678 dari target Rp. 9.209.218.376.001 atau mencapai 123,13 persen, dimana angka yang dimaksud bukanlah PAD semata, melainkan PAD secara keseluruhan yang meliputi PAD, pendapatan transfer dan lain-lain yang sah, sedangkan PAD hanya merupakan pendapatan daerah dimaksud sebesar Rp. 483.725.598.744.

Sedangkan pandangan gabungan fraksi DPR PB yang melihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian, kata Lakotani itu karena dipengaruhi beberapa hal, diantaranya peraturan Menteri Keuangan nomor 180/PMK.07/2019, tanggal 2 Desember 2019, tentang perubahan rincian dana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil pada triwulan IV tahun anggaran 2019, yang terdapat kurangnya salut BPH gas bumi tahun 2017 sebesar Rp. 2.520.718.443.968 pada rekening khas daerah tanggal 16 Desember 2019.

“Untuk SILPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3. 051.309.153.039 yang dinilai masih terlalu besar dan terdapat kekurangan dalam aspek perencanaan, karena banyak kegiatan yang tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan,” ucap Lakotani.

Selain adanya PMK180/PMK.07 tahun 2019, hambatan lain juga karena proses pelelangan secara elektronik di unit layanan pengadaan dan penyesuaian nomenklatur kelembagaan, serta penempatan tenaga pada pokja unit layananan pengadaan yang mengalami keterlambatan.

Kemudian, menyangkut pandangan tentang orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, disepakati akan memberikan perioritas pada pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, serta mendahulukan semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama bagi masyarakat orang asli Papua.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat untuk menunjang kinerja DPR PB dan akan memprioritaskan untuk menyediakan gedung DPR Papua Barat yang representatif.

Sedangkan terkait upah guru honorer SMA dan SMK yang ada di Provinsi Papua Barat, yang belum dibayarkan, maka pemerintah Provinsi Papua Barat melalui APBD Perubahan akan dialokasikan untuk membayar gaji guru honorer tersebut.

Selain itu, untuk pembayaran guru honorer SMK dan SMU tahun anggaran 2021, akan menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan di pada rapat kerja bupati/walikota di Teminabuan lalu.

Selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat juga sepakat dengan kesejahteraan tenaga medis dalam hal ini dokter, perawat dan tenaga laboratorium sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Sedangkan, terkait alokasikan pagu minimal Rp.50.000.000.000 bagi OPD yang melaksanakan dan menangani urusan-urusan wajib bagi kesejahteraan masyarakat, juga disepakati untuk diperhatikan, namun menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk usulan inovatif untuk menyediakan gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi dan refresentatif akan menjadi prioritas pemerintah, namun akan disesuaikan kemampuan keuangan daerah, dan usulan pimpinan dewan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, juga disepakati dengan diterbitkan Perda N0 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan,” tandas Lakotani.(top)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Gubernur Dominggus Salurkan 5.329 Bapok Tahap III Untuk Masyarakat Teluk Bintuni

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat membacakan sambutannya Pada acara penyerahan Bapok, Jumat (5/3/2021) di Teluk Bintuni.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan kembali menyerahkan 5.329 Bantuan Bahan Pokok (Bapok) untuk masyarkat terdampak covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penyerahan tersebut dilakukan di Auditorium Kantor Bupati teluk Bintuni, Jumat (5/3/2021) oleh Gubernur secara simbolis kepada masyarakat penerima, didampingi Wakil Bupati Matret Kokop, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Derek Ampnier serta OPD terkait dilingkup pemprov PB.

Gubernur merincikan, Bantuan tahap pertama untuk Kabupaten Teluk Bintuni telah di salurkan lewat lembaga-lembaga keagamaan sebanyak 5.075 paket senilai Rp. 713.037.500,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tahap kedua sebanyak 5.075 paket dan sekarang tahap ketiga sebanyak 5.329 paket senilai Rp. 748.724.500,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

“Maka total keseluruhan untuk kabupaten teluk bintuni sebanyak 15.479 paket senilai rp. 2.174.799.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan untuk tahap ketiga saat ini sebanyak 5.329 paket,”sebut Gubernur

Bantuan Bapok tahap III tersebut diperuntukan untuk umat kristen protestan sebanyak, 2.949 paket, umat islam sebanyak 1.780 paket, umat kristen katolik sebanyak 570 paket, umat hindu sebanyak 20 paket, umat budha sebanyak 10 paket.

Menurut Dominggus, pembagian Bapok telah di atur secara bertahap untuk setiap kabupaten/kota di PB dan sekarang merupakan penyerahan tahap ke III, setelah penyerahan tahap I dan II yang telah di laksanakan.

“Dan untuk kuota tahap III, ada penambahan kuota sebanyak 5 % di setiap kabupaten/kota dari kuota tahap II, atau secara total penambahan tahap III sebanyak 5.642 paket se papua barat, khusus untuk kabupaten teluk bintuni penambahan sebanyak 254 paket,”kata Gubernur.

Tentu kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid -19 dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui pembagian Bapok sesuai komoditi yang ada yakni beras 10 kg, gula 1 kg, tepung 1 kg dan minyak goreng 1 liter dalam kemasan.(JP/sos)

Continue Reading

Adat

Melalui Muscab Ke-VIII, Bupati Harap IBI Lahirkan Pemimpin Dengan Program Yang Realistis

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH sat Membuka Muscab VIII, IBI Manokwari, Jumat (5/3/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH membuka secara resmi Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VIII Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Kabupaten Manokwari.

Muscab yang dipusatkan di Swissbel Hotel, Jumat (5/3/3/2021), Turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Ny Febelina Indou, dan Pengurus ranting setiap Puskesmas yang ada di Wilayah Manokwari.

Bupati mengatakan, Sebagai forum tertinggi organisasi Muscab IBI diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih baik atau minimal sama dengan kepemimpinan periode sebelumnya. Yang diharapkan mampu menyusun program kerja yang lebih realistis serta mampu menyentuh kebutuhan organisasi, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

“Muscab kali ini mengusung tema bidan merupakan Garda terdepan mengawal kesehatan Maternal neonatal melalui germas dan pelayanan yang berkualitas dengan adanya. Muscab juga merupakan ajang konsolidasi organisasi untuk lebih meningkatkan eksistensi pelayanan kebidanan sehingga bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas,”ungkap Bupati

Menurut ia, Bidan merupakan tenaga profesional yang bermitra dengan kaum perempuan dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan asuhan sehat selama masa hamil ibu, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi.

Peran bidan tersebut mencakup upaya pencegahan promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, serta akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai dan melaksanakan pertolongan kegawat daruratan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua bidan Selain sebagai tenaga fungsional juga telah menjadi bagian dari Garda terdepan penanganan covid 19. Dan terima kasih juga atas semua kerja kerasnya dalam menjalani kesehatan masyarakat, tetap fokus pada tugas masing-masing namun Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus Corona di Manokwari,”ucap Bupati Indou.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Pemda Akan Perhatikan Program Ikatan Bidan Indonesia, Manokwari

Published

on

Foto Bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH dan Pengurus IBI Kabupaten Manokwari, Jumat (5/3/2021) , Di Swisbel Hotel, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk mendorong pengembangan dalam hal kebidanan dan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk ibu dan anak, kedepan Pemda Manokwari akan tetap memperhatikan program kerja Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Manokwari.

“Saya kira jika pemerintahan sebelumnya belum diperhatikan, maka kedepan akan kita perhatikan. Karena Pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkam banyak tangan untuk mengakselerasi program kerja pemerintah,”ucap Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP., MH Jumat (5/3/2021) pada Musyawarah Cabang ke-VIII IBI Kabupaten Manokwari.

Untuk itu, Hermus berharap para bidan yang tergabung dalam IBI agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas mulianya. Pihaknya tidak memberikan janji tetapi yang jelas IBI akan mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk terus mendorong percepatan pengembangan Bidan diwilayah ini.

“Saya memberikan apresiasi karena kehadiran organisasi IBI sebagai wadah berhimpun khusus para Bidan di Manokwari untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri,”ucap Hermus

Menurut ia, tentu dalam memberikan pelayanan kepada semua masyarakat khusus dalam penanganan pelayanan terhadap ibu hamil dan anak pasti menemui banyak maslah juga keterbatasan. Tetapi patut disadari bahwa dalam keterbatasan tersebut para bidan sudah berjuang maksimal dengan potensi dan daya yang dimiliki.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta