MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Program Pembangunan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB) dan Gedung Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah diajukan ke Kementrian terkait di Pusat, pasca peristiwa pembakaran pada 2019 silam.
Namun hingga saat ini belum direspon pemerintah pusat karena mungkin keterbatasan APBN. Yang baru dijawab yaitu pembangunan pasar di Fakfak.
“Mungkin karena keterbatasan APBN, karena pemerintah pusat harus membantu pembangunan di semua daerah di Indonesia,”kata Gubernur Dominggus
Ia mengakui bersama mantan ketua DPR Papua barat saat itu, Pieter Konjol telah bertemu dengan kementrian keuangan, sekaligus menyerahkan dokumen rencana pembangunan kedua gedung kantor tersebut kepada kementrian PUPR dan beberapa kementrian terkait untuk mendapatkan perhatian.
“Tetapi sampai saat ini, belum juga dijawab khususnya kantor DPR dan MRPB. Yang sudah dijawab tahun 2021 adalah pembangunan pasar di Fakfak oleh kementrian PUPR,”ujarnya
“Sejak awal kita sudah bangun koordinasi dengan pemerintah dipusat terkait pengusulan program pembangunan gedung kantor mrpb dan DPR Papua barat mungkin karena keterbatasan APBN karena harus membiayai semua daerah ini yang membuat terhambat,”bebernya
Namun, koordinasi akan tetap dibangun sehingga dalam proses pembangunan gedung kantor tersebut ada keterlibatan pemerintah pusat. Tetapi pada prinsipnya pemerintah daerah memulai dengan APBD yang ada secara bertahap.
“Dan selanjutnya dengan dasar ini akan disampaikan kepada presiden melalui kementrian terkait. Sehingga gedung ini dapat selesai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,”tutup Dominggus.(jp/adv)
