Connect with us

Headline

Kejati ‘Warning’ Pengelola Anggaran Covid-19 di Papua Barat

Published

on

Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kejaksaan Tinggi Papua Barat, memberi peringatan bagi para pemangku kepentingan di Provinsi maupun Kabupaten/kota, agar berhati-hati dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 atau virus Corona, yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa dan Dana Otonomi khusus (Otsus).

Hal ini dimaksudkan, agar penggunaan anggaran yang cukup besar itu tidak disalahgunakan, baik secara sengaja ataupun tidak.

“Apapun bentuk penyelewengan dan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran Covid-19, akan ditindak tegas dengan sanksi hukum terberat hukuman mati,” kata Asisten intelijen Kejaksaan tinggi Papua Barat, Rudy Hartono, Senin (7/12/2020), melalui selulernya, kepada wartawan.

Dia mengatakan tingkat pusat, KPK RI sudah menindak Menteri Sosial dan mitra pihak ketiga dengan dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 terkait dengan bantuan sosial. Jadi, bukan tidak mungkin tindakan serupa bisa terjadi untuk Papua Barat, jika ada temuan dan pengaduan masyarakat.

“Sejauh ini Satgas Kejati Papua Barat belum menerima pengaduan ataupun mendapatkan temuan kasus dalam penggunaan dana Covid-19 di Papua Barat. Meski, kita berharap masyarakat bisa mengadu ke Aparat Penegak Hukum (APH), jika bantuan yang diterima tidak sesuai,” ujarnya.

“Pengaduan itu akan diautentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, jika memenuhi unsur kerugian negara], maka APH segera tindak lanjuti,” tambahnya.

Adapun sumber dana Covid-19 untuk sejumlah kegiatan sosial yang berpotensi yaitu bantuan bahan pokok (bapok), maupun bantuan dari Satgas pemulihan ekonomi Nasional yang disalurkan oleh perbankan.

“Jika selama Pandemi Covid-19, masyarakat ada yang terima bansos atau bapok tidak sesuai, silahkan mengadu ke Kejaksaan negeri atau Polres di 13 kabupaten dan 1 kota, pasti akan diproses,” ucapnya.

Meski belum ada laporan serapan anggaran Covid-19 Papua Barat, Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Barat, Derek Ampir, mengklaim alokasi dan pemanfaatan dana Covid-19 Papua Barat sesuai peruntukannya.

“Kalau bicara soal KPK RI tangkap Menteri Sosial, karena bansos itu urusan mereka di Jakarta, kami di daerah tidak tahu soal itu karena kami kerja sesuai aturan,” kata Ampnir saat dihubungi melalui selulernya.

Berdasarkan data, total keseluruhan penggunaan APBD Papua Barat tahun 2020 untuk penanganan Corona di Papua Barat sebesar Rp197.817.952.913.75. Fokus utama penggunaan anggaran tersebut pada tiga kegiatan yaitu penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi.

Adapun rincian masing-masing dari tiga fokus tersebut yakni, penanganan kesehatan, meliputi 36 kegiatan dengan total belanja Rp90.129.618.359.

Sedangkan untuk jaring pengaman sosial (JPS), meliputi dua kegiatan, yaitu bantuan tunai, non-tunai dan bantuan pangan dengan total belanja anggaran Rp48.665.014.518.75.

Untuk penanggulangan dampak ekonomi berupa bantuan paska kerja bagi tenaga kerja yang dirumahkan/PKH dan bantuan sektor formal/non formal (tanpa nilainya).

Selain tiga fokus di atas, sumber data menyebutkan, ada pula penggunaan anggaran senilai Rp4.423.320.000, untuk dukungan kesekretariatan meliputi biaya penunjang kesekretariatan dan biaya pendataan non kesehatan.(jp)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Besok Personil Polda Papua Barat Akan Divaksin Covid-19

Published

on

Personil Anggota Polda Papua Barat saat melakukan screening untuk persiapan Pelaksanaan Vaksin Covid-19, Selasa (2/3/2021) di RS Bhayangkara Polda PB, Maripi, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Polda Papua Barat melakukan screening kepada personil yang telah mendaftar untuk vaksinasi Covid-19.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, hal ini merupakan komitmen pemberian vaksin kepada petugas pelayanan Publik yang selalu berada di garda terdepan.

“Pemberian vaksin terhadap personil Polri khususnya polda papua Barat ini terkait tugas pelayanan publik yang selalu berhadapan dengan masyarakat,”Kata Kombes Pol. Adam Erwindi, Selasa (2/3-2021).

Dikatakan, untuk itu sebelum pelaksanaan vaksin besok, hari ini Personil Polda PB discreening dengan maksud untuk memastikan kondisi kesehatan personil sebelum menjalani penyuntikan vaksin Covid-19.

Sebagai informasi, kata Erwindi, Personil Polda Papua Barat menjalani screening di RS Bhayangkara Polda Papua Barat, sejak pukul 09.00 wit.

Sementara, Kabid Dokkes Polda Papua Barat Kombes Pol dr. Sariman menambahkan, screening yang dilakukan mulai dari pengecekan tensi dan suhu tubuh serta mengisi kuesioner yang dipandu oleh tim dokkes.

“Ini pengecekan awal yang harus dilaksanakan sebelum divaksin. Sehingga besok siap untuk divaksin,” ujar Kabid Dokkes

Kabid Dokkes juga menambahkan launching pelaksanaan Vaksinasi dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap I Provinsi Papua Barat, dan tahap II Kabupaten Manokwari .

“Nanti dilanjutan dengan vaksinasi masal kepada personil Polda Papua Barat. Yang ditargetkan sebanyak 250 sampai 300 personil yang siap untuk di vaksinasi,”sebut Kabid Dokes.(JP/rls)

Continue Reading

Adat

Masyarakat Tambrauw Terima 10.562 Paket Bapok Dan Rp9 M Lebih Bantuan Tangan Kasih

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat menyerahkan Bantuan Bapok, Bantuan tunai Program tangan Kasih dan Stimulus kepada warga masyarakat Kabupaten Tambrauw, Selasa (2/3/2021) di Kabupaten Tambrauw.

TAMBRAUW,JAGATPAPUA.com– Masyarakat terdampak covid-19 Kabupaten Tambrauw menerima sebanyak 10.562 paket Bantuan Bahan Pokok (Bapok) dan Rp9.381.600 Miliar Bantuan tunai program Tangan Kasih Pemprov PB, kepada 2.106 pekerja informal dan non formal.

Penyerahan Bapok dan Bantuan tunai tangan kasih tahap III tersebut dilakukan oleh Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan Selasa (2/3/2021) dalam kunjungan Kerjanya di Kabupaten Tambrauw. Turut mendampingi dalam Kunker tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) Frederik Saidui, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi PB Stepanus Selang serta OPD terkait.

Selain itu, dalam Kunker tersebut, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan stimulus kepada 300 pelaku usaha mikro dan kecil dengan total dana sebesar Rp600 juta melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi PB. Setiap pelaku usaha mendapat Rp2 juta per orang.

Dalam sambutannya, Gubernur merincikan, khusus untuk Bapok Kabupaten Tambrauw tahap I sebanyak 3.463 paket, Tahap II sebanyak 3.463 paket, tahap III sebanyak 3.636 paket dan tambahan pada tahap III sebanyak 172 paket. Dengan demikian total paket Bapok untuk tahap I hingga tahap III sebanyak 10.562 paket.

Gubernur Mandacan berharap semoga bantuan yang diserahkan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak bencana non alam covid-19 di wilayah Kabupaten Tambrauw.

Sementara secara umum untuk bantuan program tangan kasih Pemprov PB mengalokasikan dana sebesar Rp 224.341.200.000,- ( dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 52.317 orang pekerja informal dan non formal seperti kelompok pekerja mandiri baik tukang ojek, supir, pedagang sayur, petani, nelayan serta profesi mandiri lainnya.

Sedangkan Bantuan stimulus bagi pelaku usaha secara umum di PB sebesar 10.339.000.000 miliar untuk 4.668 penerima.(JP/sos)

Continue Reading

Adat

Bupati Buka Uji Coba Pelayanan KB Metode MKPJ, Mari Wujudkan Para Generasi Berkualitas

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH saat membuka kegiatan Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ), Selasa (2/3/2021) di Puskesmas Sowi, Distrik Manokwari Selatan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk mewujudkan Keluarga yang Harmonis, Sejahtera serta menghasilkan para Generasi penerus yang berkualitas, maka untuk mengatur waktu kehamilan para ibu diharapkan dapat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Sesuai Dengan Metode yang diinginkan.

Hal itu diungkapan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH saat membuka kegiatan Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ), Selasa (2/3/2021) di Puskesmas Sowi, Distrik Manokwari Selatan.

Menurutnya program KB Metode MKPJ menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Pemerintah Pusat Tahun 2021.

“MKJP adalah salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda serta membuat jarak kehamilan para ibu yang berusia subur. Metode ini memiliki efektifitas tinggi yang berarti sangat baik digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan,”beber Bupati Hermus

Program KB tersebut menjadikan keluarga berkualitas yang sehat dan sejahtera, maju, mandiri, serta harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dapat mengatur keluarganya secara baik dan terencana.

“Juga Mampu merencanakan jumlah anak , kehidupan anak, mengatur keuangan keluarga dengan baik serta menjaga keharmonisan keluarga. Dengan mengikuti KB, Setiap pasangan akan mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan akan tercipta generasi-generasi SDM yang berkualitas untuk kemajuan daerah ini,”kata Bupati

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BKKBN Provinsi PB yang telah mengalokasikan anggaran operasional KB untuk kepentingan masyarakat Manokwari dengan tujuan terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan yang seimbang.

“Untuk itu marilah bersama kita bangun keluarga berkualitas dalam mengikuti Program KB. Saya harap melalui kegiatan ini, keputusan untuk mengikuti Program KB semakin meningkat,”Ajak Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta