Connect with us

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

2021, Disbudpar Fokus Pada Pengembangan Wisata Kepulaan Auri

Published

on

Pesona Wisata di Salah Satu Kepulauan Auri, Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat akan fokus pada pengembangan Wisata Kepulaun Auri Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama. Pasalnya, potensi pariwisata di kepulauan Auri dinilai sangat menjanjikan dan dapat berimplikasi pada perekonomian masyarakat setempat.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi PB, Yusak Wabia menyebut, keterbatasan disaat pandemi Covid-19 saat ini tidak mengurangi rencana pemanfaatan dan pengelolaah potensi daerah di sektor Pariwisata secara berkelanjutan dengan konsep pelestarian alam.

“Tahun depan selain Kepulauan Auri, beberapa objek wisata juga akan dikembangkan termasuk di Manokwari, ” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan objek wisata dapat menambah jumlah objek wisata yang ada di Papua Barat. Sehingga, wisatatawa tidak hanha terfokus pada satu destinasi saja.

“Papua Barat memiliki banyak potensi wisata yang cukup melimpah ruah, baik wisata bawah air, wisata alam pegunungan wisata budaya dan juga wisata-wisata buatan,” tandasnya.

Terkait kepulauan Auri, Yusak mengaku telah bertemu dan mendiskusikan rencana pengembangan bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk wondama.

“Awal tahun 2021 program untuk pengembangannya dimulai. Kepulauan Auri, memiliki objek Wisata alam yang sangat indah dan luar biasa, sehingga jika dikembangkan maka akan menjadi Hawainya Papua Barat di Teluk Wondama,” tekannya. (alb)

Continue Reading

Adat

7 Paslon Sudah Terima Rekomendasi Partai NasDem, Menyusul Raja4 Dan Wondama

Published

on

Foto Bersama Ketua DPW Partai NasDem Provinsi PB Dominggus Mandacan Bersama Sejumlah Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Se-PB, Sabtu (25/7/2020) Di Sekretariat Partai NasDem, Di Manokwari//

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– DPP Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) telah mengeluarkan 9 rekomendasj dukungan kepada 9 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Se-Papua Barat yang akan bertarung di Pemilukada tahun 2020.

Rekomendas tersebut telah diserahkan kepada 7 pasangan calon kepala Daerah, sementara dua rekomendasi lainnya akan menyusul diserahkan oleh ketua DPW Provinsi Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan.

Ketua DPW Partai NasDem Dominggus Mandacan membeberkan 7 rekomendasi yang sudah diserahkan tersebut yaitu kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Hermus indou- Edi Budoyo, Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran-Wempi Weli Rengkung, Pegunungan Arfak (Pegaf) Yosias Saroy- Marinus Mandacan, Fak-Fak Samaun Dahlan- Clifford Ndandarmana.

“Kemudian Kabupaten Teluk Bintuni, kepada pasangan Ir Petrus Kasihiw,M.T – Matret Kokop,S.H , Sorong Selatan Samsudin Anggaluli -Alfons Sesa, Kaimana Rita Teurupun- Leonardo Syakema. Sementara untuk rekomendasi Bapaslon Teluk Wondama dan Raja Ampat akan diserahkan menyusul,”sebut Dominggus usai menyerahkan rekomendasi dukungan Partai NasDem kepada Bapaslon Hermus Indow dan Edy Budoyo, Sabtu (25/7/2020) disekretariat Partai NasDem, Manokwari.

Dominggus yang juga sebagai orang nomor 1 di Papua Barat ini mengatakan, dengan diserahkannya rekomendasi tersebut kepada Bapaslon Hermus-Budoyo maka diharapkan dalam pekan depan DPP telah mengeluarka SK yang sah di tandatangani Ketua Umum Surya Paloh untuk dilanjutkan kepada para Bapaslon di 9 daerah tersebut.

“Saya ajak kepada semua kader NasDem yang ada di setiap daerah di Papua Barat, marilah kita bersatu berjuang dan kita harus memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di 9 Daerah di PB,”ajak Dominggus.(alb).

Continue Reading

Adat

DPR Papua Barat Dituntut Gelar Dialog Dengan Masyarakat Terkait Rencana Digulirkannya Otsus Jilid II

Published

on

Wakil Ketua II DPR-Papua Barat Saleh Signun saat Menerima Aspirasi Dari Koordinator Aksi GMNI Papua Barat, Rabu (22/7/2020) di Kantor DPR-PB Arfai, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat (DPR-PB) Rabu (22/7/2020). Tujuan aksi tersebut menuntut DPR-PB segera menggelar dialog dengan masyrakat tentang akan digulirkannya Dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II untuk Papua dan Papua Barat.

Para mahasiswa yang membawa spanduk dan aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua II DPR-Papua Barat H Saleh Siknun di Kantor DPR-Papua Barat di Kompleks Perkantoran Gubernur PB Arfai, Manokwari.

“Dalam tuntutannya mereka meminta kepada kami (DPR-Papua Barat) untuk melakukan dialog publik berakitan dengan rencana digulirkannya Otsus jilid II oleh pemerintah Daerah maupun Pusat. Kami harus meminta jawaban dari masyarakat secara langsung apakah masyarakat tetap menginginkan Otsus ini tetap berlanjut ataukah tidak,”ungkap Saleh kepada jagatpapua.com.

Karena menurut pengamatan mereka, Otsus yang sudah berusia sekitar 20 tahun tersebut gagal, karena masih adanya kesenjangan di semua Bidang baik pendidikan, infrastruktur, ekonomi juga Bidang kesehatan termasuk didalamnya ketenagakerjaan.

Menanggapi aspirasi mahasiswa tersebut, Saleh mengatakan, pada prinsipnya DPR Papua Barat menyambut baik, karena bagi kami, suara mahasiswa adalah bagian dari suara rakyat yang patut didengar dan ditindaklajti aspirasinya apalagi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat OAP.

Menurut dia, apa yang disampaikan mahasiswa benar adanya karena hal tersebut juga ditemui saat DPR Papua Barat melakukan reses disejumlah daerah, terutama mengenai infrastruktur yang pembangunannya belum merata, kemudian terkesan ada keberpihakan ke daerah tertentu.

“Saya mencontohkan di beberapa wilayah tertentu di papua barat akses jalannya belum tembus sementara di daerah lainnya akses pembangunan infrastruktur secara terus menerus dilakukan peningkatan. Inikan akan membuat kecemburuan bagi daerah lain,”ungkapnya

Kemudian di segi pendidikan lebih lanjut Signun mengatakan, kita juga melihat belum adanya pemertaan, berbiicara pendidikan bukan saja soal bangunan tetapi fasilitas penunjang bagi peserta didik termasuk didalamnya ketersediaan tenaga pengajar juga fasilitas para pengajar.

DPR Papua Barat juga mendapatkan informasi laporan dari masyarakat bahwa biaya pendidikan siswa baru SLTA di beberapa sekolah tertentu di Papua Barat mencapai Rp2 juta bahkan di Kabupaten Sorong ditemukan biayanya mencapai Rp4 juta per siswa.

“Nah inikan di satu sisi kita dihadapkan dengan Covid-19 tetapi di satu sisi orang tua juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi hal ini banyak di temukan di keluarga OAP yang anaknya harus mengenyam pendidikan itu. Ini otomatis sangat memberatkan mereka (para orang tua),”tandas Siknun

Terkait aspirasi GMNI tetap akan ditindaklanjuti oleh DPR- Papua Barat, setelah menerima Aspirasi tersebut pihaknya langsung menyampaikan kepada komisi terkait dan melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta