Connect with us

Hukrim

Kasus KDRT dan Pelecehan Seksual Anak Dibawa Umur Meningkat

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) Provinsi Papua Barat Elsina Y Sesa, mengatakan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Papua Barat terus meningkat, dan paling banyak terjadi dikalangan pelajar.

“Kami juga terima laporan kekerasan yang korbannya laki-laki ada 55 kasus sejak tahun 2020. Untuk data kasus tahun 2020 ini kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebanyak 164 kasus,” ujarnya.

Dia mengatakan kasus yang korbannya laki-laki di tahun ini cukup unik, karena semua dipicu dari masalah ekonomi keluarga, sedangkan akibat Pandemi Covid-19, banyak pekerja yang di rumahkan dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga itu sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

“Kita di Papua tadinya orang berpikir laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, namun sekarang ini malah terbalik, laki-laki yang mengalami kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kekerasan seksual atau caci maki itu fiksi, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Data PPPA Provinsi Papua Barat Hamka, mengatakan jumlah kekerasan ditahun 2020 hingga bulan Oktober 2020 berjumlah 164 kasus. Dengan rincian korban laki-laki 55 orang dan perempuan 130 orang, dengan kasus tertinggi terjadi di kabupaten Manokwari.

“Beberapa kabupaten ada yang belum laporan ke dalam sistem informasi online ( Simfoni ) PPPA, karena PPPA sekarang menggunakan Simfoni sehingga semua data bisa dilihat seluruh Indonesia,” sebutnya.

Dia merincikan untuk Manokwari ada sekitar 84 kasus, kota Sorong 14 kasus, kabupaten Teluk Bintuni 2 kasus, kabupaten Fakfak 16 kasus, kabupaten Kaimana 12 kasus, kabupaten Raja Ampat 2 kasus, kabupaten Teluk Wondama 33 kasus.

“Yang belum lapor seperti Pegunungan Arfak, Tambrauw dan Maybrat, dimungkinkan karena terkendala jaringan internet, dan kasus yang masuk Simfoni kebanyakan kasus Fisikis atau kasus yang tidak terlihat atau nampak sekitar 75 kasus, seksual 40 kasus, kekerasan yang sifatnya melantarkan ada 7 kasus,” tandasnya.(sos)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

DKPP RI Segera Proses Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Sorsel

Published

on

Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI, segera menindaklanjuti laporan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Piter Kondjol – Madum Nawawan (PRIMA), terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Sorsel.

“Laporan Paslon PRIMA telah diterima dan sementara diproses. Memang laporan penyelenggara Pemilu yang diterima DKPP akan dipilah mana yang masuk prioritas dan mana yang baru akan diproses setelah proses Pilkada selesai,” kata Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad, di Manokwari, Selasa (24/11/2020).

Ia mengaku pengaduan dari Paslon PRIMA di Sorsel, masuk dalam skala prioritas untuk diproses dan diupayakan sudah mendapat putusan hukum sebelum tanggal 30 November 2020 atau pelaksanaan debat putaran kedua.

“Sorsel masuk prioritas. Intinya semua yang terkait potensi diskualifikasi atau keputusan KPU yang digugat itu menjadi perioritas DKPP, apalagi masalah kode etik yang terkait langsung dengan tahapan Pilkada,” ujarnya.

Selain itu, ia juga memberikan masyarakat pencerahan bahwa Pilkada bukan tujuan akhir dari kehidupan. Pilkada adalah sarana kita mendapatkan pemimpin untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat.

“Jadi ayo kita ikuti aturan baik peserta Pilkada maupun penyelenggara, DKPP mengimbau kepada KPU dan Bawaslu di Papua Barat yang melaksanakan Pilkada untuk serius mempedomani aturan dan mengindahkan kode etik,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Hukrim

Rayakan HUT ke 12 KNPB, Alex Nekenem : Referendum Harga Mati

Published

on

Perayaan hari jadi KNPB ke 12 Tahun di Manokwari.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB), wilayah Manokwari merayakan ulang tahunnya yang ke-12 pada 19 November 2020, dengan menggelar ibadah syukur.

“Hari ini, KNPB tepat berusia 12 tahun. Kami di wilayah Manokwari syukuri itu dalam ibadah bersama sambil merefleksi kembali perjuangan rakyat Papua, sekaligus benahi kekurangan dan tingkatkan kemajuan yang telah diraih,” kata Ketua KNPB wilayah Manokwari, Alexander Nekenem, melalui telepon selulernya Kamis (19/11/2020).

Refleksi yang dilakukan, kata Nekenem, baik di internal perjuangan KNPB sendiri selama 12 tahun maupun dengan gerakan perjuangan lainnya.

“Jadi, kita benahi semua dan bangun kebersamaan, untuk satu tujuan yaitu bagaimana terwujudnya referendum di atas tanah Papua dengan langkah mogok sipil nasional untuk menolak Otsus Papua,” ujarnya.

Kesempata itu, Nekenem juga menyatakan konsekuensi dalam sebuah perjuangan revolusi menuju referendum tidaklah mulus. Sehingga di momen 12 tahun, diakui tak saja ‘penjara’, nyawapun jadi taruhan dalam sebuah perjuangan.

“Soal masuk penjara ditengah perjuangan revolusi, itu bagian dari konsekuensi perjuangan, jadi apapun yang menjadi halangan dan tantangan, pasti kita hadapi,” ucapnya.

“Kami tidak salahkan proses yang ada, tapi kami tetap tuntut keadilan, apa yang menjadi cita-cita rakyat Papua itulah yang harus diwujudkan di atas tanah ini. “Referendum”, tutup Nekenem.(sos)

Continue Reading

Hukrim

Kepala Kampung Himbau Warganya Jaga Situasi Kamtibmas Jelang Pilkada 2020

Published

on

Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana, Simeon Mudeheru

KAIMANA, JAGATPAPUA.com – Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana, Simeon Mudeheru mengajak seluruh warganya, agar berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember 2020 di wilayah Kaimana.

“Setiap kali pertemuan selalu saya ingatkan agar menjaga Kamtibmas jelang Pilkada Kaimana. Kita inginkan Pilkada dapat berlangsung aman dan damai di wilayah Kaimana, lebih kusus di Kampung Trikora,” ujarnya, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, dia juga meminta masyarakat Kampung Trikora, yang berdomisi di RT 1 hingga RT 7, agar dapat menyaring informasi yang beredar dengan tidak mudah mempercayai isu-isu, kabar hoax (berita bohong), ujaran kebencian serta provokasi yang menyesatkan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Masyarakat harus dukung pihak Kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas, dan hubungan baik yang sudah terjalin antara perangkat desa dan pihak Kepolisian, harus terus dipertahankan,” ucapnya.

“Mari kita sama-sama bersinergi mewujudkan tahapan Pemilu hingga berakhirnya aman dan damai di Kaimana, khususnya Kampung Trikora Kaimana,” tandasnya.(lc)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta