MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Hingga November 2024 realisasi program kegiatan Dinas Kehutanan Papua Barat ada yang telah mencapai 100 persen.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Susanto mengatakan, untuk program yang saat ini sementara berjalan tentu diharapkan paling lambat awal Desember sudah clear sehingga dapat mendongkrak serapan anggaran Dinas Kehutanan Papua Barat.
“Memang untuk kegiatan rutin, perjalanan dinas juga sebagian besar sudah selesai. Tetapi yang kami masih menunggu ini pekerjaan kontrak pihak ketiga karena ada beberapa kegiatan yang kontraknya jatuh di akhir November sehingga pad awal Desember baru dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan untuk tahap proses pencairan berikutnya,”ungkap Jimmy Susanto
Prinsipnya untuk kegiatan pekerjaan fisik sebagian masih berproses, dan presentasi penyerapan akan terlihat pada saat kontrak pekerjaan selesai.
“Kalau dari keuangan kita masih diangka 40 persen tetapi itu belum semua ya, karena kontrak pekerjaan fisik belum selesai masih berproses. Tetapi penyerapan ini biasanya akan terlihat pada awal Desember, mencapai diatas 90 persen,”sebut Jimmy Susanto
Tender pekerjaan fisik yang di programkan dinas kehutanan t.a 2024 adalah pembangunan kantor KPH di Fakfak dan penambahan ruangan Kantor Dinas kehutanan Papua Barat.
Kemudian program Pemberdayaan masyarakat lokal setempat melalui kelompok tani kehutanan.
Selain itu, Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) juga menjadi perhatian serius. Sejak 2016 hingga saat ini pihaknya telah berhasil menyusun 16 RKPS dari 64 SK Perhutanan sosial.
“Jadi satu tahun ini memang kita genjot penyelesaian RKPS karena perhutanan sosial ini bisa beroperasi setelah ada RKPS nya,”ujarnya
Terkait hal itu, menurut Jimmy Susanto ada bantuan peralatan yang diberikan untuk perhutanan sosial terutama untuk pengembangan Briket Arang, Bobotan juga kayu dan Minyak kelapa yang akan didistribusikan ke kelompok-kelompok perhutanan Sosial yang telah memiliki RKPS.
Untuk tahun 2025, tambah Jimmy Susanto adanya kerja sama dengan BP Tangguh terkait Resolusi Mangrove yang ada di wilayah Teluk Bintuni dengan pengadaan air Galon lewat Perhutanan Sosial untuk disuplai ke BP tangguh.
Dan untuk pengadaan bibit tahun 2025 disesuaikan dengan Permintaan Masyarakat. Misalnya bibit tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species). Yang kemudian bisa berdampak memberikan hasil sekaligus penghijauan di lokasi sekitar kampung.
“Hasil dari tanaman MPTS itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual,”tutupnya.(jp/ask).
