Connect with us

Adat

Jika Ada Praktek Calo Dalam Rekrutmen 1.500 Bintara Noken, Kapolda Tegaskan Diproses Hukum

Published

on

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengingatkan kepada para anggota Polda maupun jajaran Polres agar tidak melakukan praktek dengan menjanjikan kelulusan serta meminta imbalan uang kepada masyarakat selama proses rekrutmen calon Bintara Noken tahun 2021.

“Akan sangat tidak bagus jika ada praktek calo dalam rekrutmen 1.500 Bintara Noken ( afirmasi otsus). Saat ini telah disosialisasikan, namun Orang Tua ataupun Masyarakat yang anaknya akan mendaftar jangan sampai tertipu dengan ajakan para Calo,”ungkap Tornagogo, dihadapan para PJU Polda PB, Rabu (10/2/2021).

“Jika masyarakat menemukan ada yang mengatasnamakan Anggota melakukan Praktek Calo maka saya harap dapat melaporkan kepada kami. Jika ketahuan ada praktek calo dalam proses rekrutmen ini maka akan diproses Hukum,”tegasnya.

“Karena akan menciderai amanat Otonomi Khusus (Otsus) terutama jalurAfirmasi yang diberikan kepada Saudara-saudara, Adik-adik kita generasi Papua Barat yang berkeinginan kuat menjadi Anggota Polri” jelas Kapolda mengingatkan.

Setelah Telegram diterbitkan dan disebarkan hal penting ditekankan Kapolda kepada para Kapolres di jajaran Polda Papua Barat hingga pada tingkatan Polsek, terus mensosialisasikan Rekrutmen Bintara Otsus 2021 ini kepada khalayak Publik.

“Para Kapolres terus memberikan sosialiasi kepada Masyarakat, baik Masyarakat di Kota maupun ke Kampung-kampung. Tapi paling penting adik-adik calon Bintara Noken harus memastikan diri sehat Jasmani dan Rohani,” tuturnya.

Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat,  Kombes Pol Adam Erwindi, S.Ik menambahkan bahwa Penerimaan Bintara afirmasi otsus 2021 merupakan bukti dan Komitmen Polri untuk memberdayakan Masyarakat Asli Papua melalui jalur afirmasi otsus.

“Kami juga berharap Tokoh masyarakat tokoh Adat dan segenap Masyarakat juga turut andil membantu memberikan sosialisasi.dan edukasi, sehingga kesempatan emas ini tidak disia-siakan,”Jelasnya.

Kabid Humas juga menegaskan penerimaan Bintara Noken Polda Papua Barat Tahun ini geratis , oleh sebab itu bagi para generasi papua beramai-ramailah mendaftarkan diri sebagai Anggota Polri.(JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Majukan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gelar Diskusi Bersama Bupati dan Jajaran

Published

on

Kepala BPJS Kesehatan Manokwari, Deny J Mase.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Manokwari menggelar diskusi bersama Pemerintah Daerah dan pihak kejaksaan Negeri Manokwari terkait program pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.

Diskusi yang dituangkan pada acara Forum komunikasi kemitraan dan forum pengawasan pemeriksaan kepatuhan BPJS kesehatan bersama Pemda Manokwari dan Kejaksaan Negeri Manokwari, Selasa (9/3/2021) di Inggandi Beach, Manokwari.

Selain Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH, juga Kepala BPJS Kesehatan Deny J.E.P Mase, Plh Sekda Manokwari, Dra Marcelina Djalimun,

“Kegiatan forum komunikasi yang dilakukan oleh BPJS kesehatan kabupaten Manokwari, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kejaksaan negeri Manokwari untuk memajukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di kabupaten Manokwari,”ungkap Deny.

Deny menyampaikan bahwa Tujuan dari forum diskusi ini adalah agar BPJS lebih mendekatkan diri dengan pemerintah dan masyarakat untuk memajukan program JKN-KIS.

“Sehingga dengan demikian kita juga kedepan akan lebih mengetahui sejauh mana masyarakat diwilayah ini yang sudah tercover dalam layanan jaminan kesehatan khususnya JKN-KIS “ucapnya

Dengan demikian, kita dapat membuat strategi yang tepat agar masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dimaksud bisa di tingkatkan menjadi lebih baik lagi.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Musrenbang Distrik Wondiboi, Alexander Minta Pemerintah Harus Bangun Talud Sungai Kabou Tahun ini

Published

on

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat distrik, di Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama Senin (8/3/2021).

WONDAMA,JAGATPAPUA.com– Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat distrik, di Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama menghasilkan puluhan usulan program kerja Tahun Anggaran 2021.

Distrik Wondiboi terdiri dari 4 kampung yakni, Kaibi, Kabou, Wondiboi dan Isui ini membutuhkan banyak realisasi pembangunan diwilayah tersebut.

Kepala Distrik Wondiboi Alexandra Mambor mengusulkan agar pembangunan talud sungai Kaboi harus dibangun tahun ini, karena sering meluap ketika curah hujan ekstrim.

“Pembangunan kali Kabou harus di kerjakan tahun ini sebab, apabila tidak, sungai tersebut sewaktu-waktu dapat meluap ke rumah warga yang bermukim di sekitarnya,”ungkap Mambor.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar program-program pembangunan distrik Wondiboi yang sudah di usulkan pada tahun sebelumnya dapat di perhatikan dengan baik sebab, menurut dia, itu adalah kondisi rill di lapangan yang dihadapi oleh warganya.

“Program-program yang pernah di usulkan kepada dinas Pekerjaan Umum (PU), agar melihat sungai yang sekarang ini hampir meluap ke pemukiman penduduk, kami harap segera di bangun, selain dari 42 usulan program pembangunan di distrik Wondiboi yang sudah kami usulkan,”tandas Alexandra.

ia juga menegaskan agar pada Musrenbang yang akan datang khusus di Distrik Wondiboi, harus dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga dapat memberikan solusi dan tanggapan tentang sebab dan akibat usulan program yang diusulkan secara berjenjang namun tidak direlisasika oleh OPD-OPD terkait.

“Selaku kepala distrik, saya minta agar pada kesempatan Musrembang berikut dapat di hadiri oleh setiap kepala OPD, sehingga keluh kesah tentang usulan program yang disampaikan oleh kepala kampung dapat di jawab oleh setiap OPD yang ada,”tutur Alexandra.

Sementara kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah (BP4D), Drs. Amirudin mengatakan semua usulan program distrik yang disampaikan tentu diupayakan agar bisa terjawab, namun ia meminta agar pihak distrik juga harus memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang devisit akibat wabah corona.

Amirudin mengaku, pada tahun sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Teluk Wondama mencapai 1 triliun. Namun tidak bertahan lama akibat revisi anggaran daerah.

“APBD, kita pernah naik 1 triliun lebih tapi, hanya bertahan sampai dua bulan, saat ini sudah turun kurang lebih 800 miliar dan itupun masih akan di pangkas lagi, kondisi ini tidak seperti dulu lagi, saya selaku kepala OPD, ingin program usulan itu dapat direalisasikan, namun kondisi ekonomi di tengah pandemic covid-19 harus kita prioritaskan sehingga APBD kita kembali normal,”ucap Amirudin.(JP/SR).

Continue Reading

Adat

Bersama BPJS, Bupati Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Manokwari

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH pada acara Forum komunikasi kemitraan dan forum pengawasan pemeriksaan kepatuhan BPJS kesehatan bersama Pemda Manokwari dan Kejaksaan Negeri Manokwari, Selasa (9/3/2021) di Inggandi Beach, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari, berkomitmen mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Manokwari.

“Pemda Manokwari berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kesehatan, untuk itu, atas nama pemerintah saya mengharapkan dukungan semua pihak untuk menjaga komitmen bersama ini serta mensukseskan program strategis nasional secara khusus dibidang kesehatan sehingga memerlukan kerja keras perencanaan yang benar benar dimonitor dan dikawal secara baik,”ungkap Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH pada acara Forum komunikasi kemitraan dan forum pengawasan pemeriksaan kepatuhan BPJS kesehatan bersama Pemda Manokwari dan Kejaksaan Negeri Manokwari, Selasa (9/3/2021) di Inggandi Beach, Manokwari.

Memang disadari, masih banyak hal terkait yang harus diperbaiki seperti tempat pelayanan dan pengaturan persalinan, tentu untuk mewujudkannya membutuhkan kerja sama dan pemikiran matang dan semangat yang kokoh dari semua pihak. Tantangan dan persoalan kedepan yang membutuhkan solusi tentu semakin besar.

“Untuk itu mari sempuranakan sistem kerja kita sehingga lebih baik melalui perbaikan proses dan budaya kerja yang berdampak positif langsung kepada masyarakat,”ajak Bupati.

Sejauh ini, Pemerintah bersama BPJS kesehatan terus melakukan inovasi dalam memperluas cakupan kepesertaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, Ini tujuan mulia yang dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada BPJS kesehatan dalam menjalankan program jamkes agar akses financial atau pelayanan kesehatan sekaligu akses kualitas pelayanan dapat tercapai sesuai harapan masyarakat.

“Saya harap BPJS dapat terus bersinergi dengan Pemda Manokwari sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan hidup sehat guna memberikan kontribusi dalam membangun daerah ini,”ujarnya

Sebab, jaminan sosial adalah hak konstitusional setiap warga negara yang merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap masyarakat Indonesia secara khusus Manokwari, terkait nawacita nasional

Dalam rangka mewujudkan universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Manokwari telah lebih awal melakukan komitmen UHC tersebut pada 1 Maret tahun 2018 lalu, dan sebagai bentuk apresiasi, presiden RI memberikan aword kepada Bupati Manokwari di istana negara saat itu.

Dengan dicanangkannya pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional di kab Manokwari dengan predikat UHC, Manokwari telah melakukan lompatan besar luar biasa dalam penyelenggara Jamkes bagi seluruh penduduk di daerah ini tetapi juga telah meratas jalan menuju cakupan sehat penduduk Manokwari.

“Juga pencanangan ini sudah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara kesehatan bersama. Karena Pemeliharaan kesehatan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab dan kebutuhan bersama,”tutup Bupati.(JP/alb).

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta