Connect with us

Manokwari

Jelang Pemilu, Tingkatkan Kebersamaan Antar Umat Beragama

Published

on

Kegiatan sarasehan 'Merawat Kerukunan Menuju Demokrasi' yang digelar Pemprov Papua Barat, Kamis (15/10/2020).

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Menjelang Pilkada serentak 2020, Pemprov Papua Barat, melakukan konsolidasi damai dengan menggelar sarasehan peningkatan kerukunan umat beragama, Kamis (15/10/2020).

Kegiatan sarasehan ini mengusung tema ‘merawat kerukunan menuju demokrasi yang sehat dan kerkualitas”, dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari dan Ketua FKUB Papua Barat.

Dalam paparannya Gubernur Drs. Dominggus Mandacan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Selain itu, kata Gubernur dalam berinteraksi tidak boleh merendahkan agama satu dengan lainnya, serta mencampuradukan dan melanggar norma-norma agama.

“Bekerja dalam membangun masyarakat dengan prinsip bersama mengambil manfaat dari eksistensi dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan Negara RI sesuai Pancasila dan UUD 1945,” sebut Gubernur.

“Saya merumuskan kerukunan umat beragama adalah hubungan antar agama yang toleran, setara dalam menjalankan agama serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara,” tambah Gubernur.

Gubernur melanjutkan guna mewujudkan toleransi itu, peran lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga lainnya sangat penting, agar menjadi wadah untuk memelihara kerukunan hidup.

“Memang memperkuat institusi saja belum cukup. Sehingga kontribusi aktif semua umat beragama harus ditingkatkan kapasitasnya dalam memelihara kerukunan dan menangani konflik yang bernuansa keagamaan,” tukas Gubernur.

“Saya juga meminta FKUB dapat menjalankan tugas dan fungsinya pada penguatan lembaga dan pemeliharaan kerukunan. Saya percaya FKUB dapat melaksanakan misi mulia dalam memelihara kerukunan agama,” ucap Gubernur.

Gubernur juga meminta semua pihak dapat mentaati arahan Presiden terkait demokrasi yang sehat dan berkualitas menuju Pilkada, khususnya aparat birokrasi, TNI dan Polri agar tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada calon tertentu.

“Kemudian jangan adanya pembiaran terhadap ucapan atau bahasa yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat dan bagi pihak penyelenggara Pilkada dapat bekerja keras menghasilkan Pilkada yang berkualitas,” ujar Gubernur.

Gubernur juga berharap ada dukungan tokoh adat, agama, masyarakat serta para aktivis dan akademisi didaerah untuk mendukung upaya-upaya menjaga keamanan dan kedamaian, serta toleransi umat beragama, sehingga mewujudkan Papua Barat sebagai pelopor kerukunan dan toleransi antar umat beragama.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kepsek Diingatkan Tak Pungut Biaya Sekolah Selama Pandemi Covid-19

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Para kepala Sekolah (Kepsek) jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta se-Papua Barat diingatkan agar tidak melakukan pungutan biaya Sekolah selama Pandemic Covid-19.

“Untuk menghadapi covid-19 serta Ujian Sekolah (US) atau penilaian akhir sekolah (PAS) wajib memperhatikan beberapa hal yaitu sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya yang membebani siswa dan orang tua murid, biaya ujian sekolah atau penilaian akhir sekolah akan menggunakan biaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Bantuan Operasional Sekolah sesuai petunjuknya,”kata kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd, melalui Surat Edaran Nomor 420/245/DP-III/2021 tentang pungutan Biaya yang ditujukan kepada para Kepsek di semua jenjang pendidikan se-PB, Kamis (4/3/2021).

Selain itu Barnabas juga menegaskan, bahwa pabila ada pungutan maka harus berdasarkan musyawarah mufakat bersama dengan komite sekolah dan apabila ada sekolah yang telah melakukan kebijakan pemungutan biaya US atau PASpenilaian maka mohon untuk dikembalikan secara baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan pengawas sekolah berperan untuk memantau dan melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Saya sdh temukan beberapa sekolah yg sdh melakukan pemungutan. Selanjutnya saya akan menegur sekolah tersebut, dan pengawas harus tingkatkan pengawasan,”tegas Barnabas.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Berikan Contoh Kepada Masyarakat, Bupati Manokwari Disuntik Vaksin Corona

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, saat menjalani Screening untuk persiapan penyuntikan Vaksin Corona, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak, Polda PB..

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebagai Publik Figure, wajib memberikan contoh positif kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Hal ini dilakukan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, yang menjalani vaksinasi Rabu (3/3/2021), di Gedung Arfak Polda PB, Maripi, Manokwari.

“Vaksinasi yang dilakukan hari ini adalah untuk kesehatan dalam memutus mata rantai Corona, dan setelah saya divaksin sy tetap sehat dan tidak ada efek samping, Sangat aman,” kata Hermus

Sebagai Bupati ia mengajak seluruh warga masyarakat menyiapkan diri untuk divaksin, sehingga dapat dipastikan bahwa khusus untuk Manokwari kita bisa berantas penyebaran virus covid-19.

“Semua warga masyarakat kita bisa hidup sehat aman dan juga nyaman,”tandas hermus

Sebagai pejabat publik Hermus menambahkan, baik Gubernur bersama jajarannya, juga Bupati dan wakil bupati serta forkopimda dijajaran pemda kabupaten Manokwari, wajib hukumnya untuk divaksin sehingga melindungi diri kita sendiri tetapi juga melindungi masyarakat.

Karena bentuk aktivitas pemerintah sebagai publik figure diakui cukup tinggi, pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga kita juga harus memastikan diri tidak menjadi sumber penyebaran Corona. Karena tindakan dalam memproteksi diri sudah dilakukan terlebih dulu melalui vaksinasi.

“Tentu pencanangan serta Penyuntikan vaksinasi yang dilakukan hari ini juga untuk membangun spirit dan juga memberikan contoh bagi seluruh warga masyarakat khususnya di kabupaten Manokwari,”ucap orang Nomor 1 di Manokwari ini.(JP/me)

 

Continue Reading

Adat

Bupati: Perpanjangan Runwey Bandara Dan Relokasi Permukiman Warga Segera Dilakukan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH akan menggelar Rapat bersama OPD terkait, untuk membahas sejauh mana upaya pemerintah dalam proses perpanjangan Runway Bandara Rendani dan Relokasi perumukiman Warga terdampak ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.

“Saya sudah memanggil OPD terkait besok kami rapat untuk memastikan upaya yang sudah dana tau belum dilakukan terkait proses perpanjangan Runway dan relokasi warga yang masuk dalam areal perpanjangan bandara. Sehingga kita segera intensifkan upaya relokasi masyarakat tersebut sesuai kebijakan yang ada,”kata Bupati Indou, usai mengikuti acara Launching vaksinasi Tahap II, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak Polda PB.

Upaya pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari dalam membangun bandara Rendani menjadi lebih memadai kata Hermus merupakan upaya yang sangat baik bagi pembangunan Manokwari kedepan.

“Dengan memiliki kapasitas Bandara yang cukup memadai untuk didarati oleh jenis pesawat berbadan lebar, Saya kira ini sangat penting dan tentu kami sebagai pemda Manokwari kita sangat mendukung,”tandas Hermus

Pembangunan Bandara juga diharapkan harus memiliki konektivitas, bentuk infrastruktur yang dibangun di sekitar Bandara harus terkonek dengan semua infrastruktur terkait yang berada di Manokwari.

“Kita juga saat ini sedang menyusun rencana induk pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi termasuk pembangunan dan infrastruktur secara menyeluruh,”ujarnya

Kemudian pihaknya juga berharap masyarakat yang berada di areal Bandara harus mengerti kebijakan ini, sebab pemerintah telah berupaya untuk menyiapkan lahan bagi relokasi penduduk yang terkena dampak perpanjangan landasan Pacu Bandara.

Dan dalam waktu dekat pelaksanaan relokasi dimaksud akan dilakukan, sehingga apapun resikonya pemerintah sudah siap untuk bertanggung jawab.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta