Connect with us

DPRD Manokwari

Ini Pandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Manokwari, menyampaikan beberapa catatan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 Pemda Manokwari, Kamis (30/7/2020), di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Manokwari.

Berdasarkan pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan Johani Brian Makatita, menyoroti barang milik daerah. Pasalnya, sesuai temuan BPK perwakilan Papua Barat, ditemukan ada kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yakni pengendalian atas penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum memadai.

“Pengendalian atas penatausahaan aset belum memadai dan kebijakan atas pembayaran biaya perjalanan dinas belum sepenuhnya baik. Sehingga perlu dilakukan inventarisasi barang milik daerah yang dicatat secara gabungan dan aset yang tidak diketahui keberadaannya saat pemeriksaan fisik, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, aset tanah dan fisik bangunan,” ungkapnya.

PKS juga menyoroti peraturan terkait pembayaran biaya perjalanan dinas untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya perhitungan komponen biaya penginapan berdasarkan gaya atau persentase tertentu sesuai penginapan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepala daerah perlu memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan menetapkan jumlah hari biaya perjalanan dinas yang memperhatikan realisasi jumlah hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Termasuk juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, berupa pajak mineral bukan logam dan batuan,” tambah dia.

Sementara program fisik, fraksi gabungan partai PKS dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyoroti pelaksanaan dua paket pekerjaan konstruksi pengadaan barang dilingkup RSUD Manokwari.

Pasalnya BPK merekomendasikan kepada Bupati Manokwari antara lain agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan prosedur penetapan kurang bayar melalui Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar untuk PT. SS.

Selain itu, Inspektur Kabupaten Manokwari diminta berkoordinasi dengan kepala Dinas PUPR melakukan pemeriksaan atas kesesuaian pembayaran paket pekerjaan peningkatan jalan Warmare invoice arti nomor 853 yang belum dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pengujian kualitas hasil pekerjaan khususnya terkait item pekerjaan pengaspalan, serta perhitungan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan C.

Catatan-catatan lain yang diberikan fraksi PKS untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Manokwari tahun Anggaran 2019, yaitu terkait realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp.108.554 .356.172 atau 86% dari target Rp.102.053.492.440 atau 106, 30%.

“Menurut pandangan fraksi PKS jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian asumsi yang digambarkan dalam target. Berarti masih mentah, sehingga realisasinya justru melonjak dari ekspektasi awal. Dari hasil memang bagus, karena ada peningkatan yang signifikan, tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan tercapainya sebesar 106,37%, karena belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah,” ujarnya.

“Untuk itu perlu kreativitas program terpadu, dan Fraksi PKS mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat,” terangnya.

Fraksi PKS juga mencermati bahwa Silpa, masih terlalu besar dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi, yang seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh, sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan anggaran dikembalikan ke kas daerah.

“Salah satu contohnya adalah penyerapan anggaran di bidang pendidikan yang belum maksimal, sehingga pemda dimohon memberikan penjelasan,” ucapnya.

Disisi lain PKS sangat mengapresiasi pemberian opini WTP atau wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI.(tik)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Di Udapi Hilir Prafi, Kapolda Launching 107 Kampung Yaba Nonti Berdikari

Published

on

Launching Kampung Yaba Nonti, ditandai dengan penabuhan tifa oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing , Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, Pangdam XVIII/ Kasuari Mayjen I Nyoman Catiasa Kamis ( 25/02/2021 ) di Kampung Udapi Hilir, Prafi.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Polda Papua Barat, melaunching 107 Kampung tanggung Yaba Nonti Berdikari Polda Papua Barat dan jajaran Polres se-Papua Barat yang dipusatkan di Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi.

Launching tersebut, ditandai dengan penabuhan tifa oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing , Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, Pangdam XVIII/ Kasuari Mayjen I Nyoman Catiasa Kamis ( 25/02/2021 ). Sekaligus pemberian bantuan kepada warga masyarakat berupa Beras, Cangkul, dan Tanamam.

Louncing yang dilakukan secara virtual diikuti oleh seluruh polres yang ada di Papua Barat dengan tetap mengutamakan 3M dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker.

“Peran kampung tangguh akan dilaksanakan secara mamaksimalkan testing, tracking, dan treatment atau 3T dan tetap mengutamakan protokol kesehatan 3M, sehingga angka kasus positif covid 19 di PB diharapkan semakin menurun dan tentunya angka kesembuhan diharapkan terus naik. Dengan struktur dan sarana prasarana sesuai dengan standar yang ada,” ungkap Kapolda Tornagogo.

Tornagogo menjelaskan, Pembentukan kampung Yaba Nonti ( Berdikari ) di jajaran Polda Papua Barat dititik beratkan di semua Polres yang ada di Polda Papua Barat untuk Harkamtibmas dan pencegahan Covid-19 terdiri dari Polda Papu Barat, Polres Manokwari 18; Polres Kota Sorong 19; Polres Sorong Selatan 16, Polres Raja Ampat 6, Polres Fakfak 6; Polres Kaimana 9; Polres Teluk Wondama 8; Polres Teluk Bintuni 14; dan Polres Manokwari Selatan 5, total keseluruhannya ada 107 kampung Yaba Nonti.

Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada project kampung tangguh untuk mendukung pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah RT/RW atau desa/ kelurahan yang perlu di siapkan adalah entry and exit screening ( penjagaan keluar dan masuk lokasi rawan covid-19 menjadi satu pintu dengan pengecekan suhu tubuh )

Memberikan sosialisasi secara masif agar meningkatkan pengetahuan tentang bahaya covid-19 dan meningkatkan kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat ( 5 M ), meningkatkan recovery rate ( tingkat kesembuhan ) serta menurunnya angka kriminalitas.

Menurut Kapolda, Peningkatan kegiatan kepolisian guna meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengembangan struktur (team pop) sampai ke tingkat Polsek. Mengembangkan infrastruktur (posko KTN) agar terhubung mulai dari RW sampai ke Polda.

Penguatan dan dukungan terhadap peran Bhabinkamtibmas yang bersinergi dengan babinsa sebagai analis kejahatan, penilai keamanan, dan pemecahan masalah. Public Health Center (tempat isolasi dan layanan kesehatan sebagai rujukan yang dibantu oleh Satgas maupun TNI dan Polri).

Pemberdayaan Komunitas (memberdayakan komunitas seperti PKK, kelompok pengajian, anak komunitas, karang taruna). Posko kemanusiaan (sebagai pusat pengumpulan bantuan sosial). Social development (ketahanan pangan berupa tanaman dan kolam ikan). PHBS (penerapan perilaku hidup bersih dan sehat). Check Point (lokasi himbauan protokol COVID 19 sebagai sarana edukasi masyarakat).

Operasi Yustisi (penegakan hukum pada lokasi rawan pelanggaran COVID 19). SCC (strategic command center sebagai pusat pengolahan data dan komunikasi publik terkait COVID-19).

Peran kampung tangguh akan dilaksanakan secara maksimal dengan struktur dan sarana prasarana sesuai dengan standar yang sudah ada sehingga peran Polsek dan Polres menjadi utama sebagai fungsi pelaksana dan pengawasan terhadap penyebaran COVID-19 pada lokasi tersebut, serta siapkan posko.

” untuk menghadapi OTG akan disiapkan isolasi mandiri khusus dan diawasi secara ketat tidak ada pergerakan. Posko yang ada harus memiliki data secara lengkap masyarakat yang masuk dalam sosio ekonomi rendah, sehingga kita akan memberikan bantuan sosial pada kelompok masyarakat,” tambahnya.

Selain itu perlu menyiapkan bansos sesuai kebutuhan dengan didukung ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan oleh kampung tangguh.

” Akan dikedepankan pemberian edukasi secara masif baik di lapangan maupun ruang siber dengan melibatkan semua Tokoh, Toga, Tomas, Influencer untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment) dengan bekerja sama dengan semua pihak,” pungkasnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Forkopimda Manokwari Akan Mengikuti Prosesi Pelantikan Bupati-Wabub Secara Virtual

Published

on

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manokwari, Ivana Roring SST.PAR.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.Com– Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manokwari, Ivana Roring SST.PAR Mengatakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manokwari akan mengikuti prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari secara virtual.

Hal ini dilakukan karena situasi pandemic covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini, sehingga tamu yang ikut dalam gedung pelantikan dibatasi. Namun adanya kebijakan daerah agar pelaksanaan pelantikan dapat diikuti Forkopimda Manokwari tetapi secara virtual, Jumat (26/2/2021) di Gedung Wanita.

“Diperkirakan sekitar 200-300 orang yang ikut serta dalam pelantikan secara virtual tersebut. Selain Forkopimda, pejabat Eselon II, Tim Sukses, partai pengusung juga tokoh masyarakat serta KPU dan Bawaslu,”kata Ivana Kamis (24/2/2021) di Gedung PKK Provinsi PB, Arfai.

Direncanakan setelah pelantikan, Bupati dan wakil Bupati menuju Gedung wanita untuk menyapa para tamu undangan yang mengikuti prosesi pelantikan secara virtual tersebut . Dan pada senin (1/3/2021) akan dilaksanakan pengucapan syukur Pemda Kabupaten Manokwari juga serah terima jabatan bupati.

“Ucapan selamat datang dirangkaikan dengan Serah terima jabatan Bupati di lapangan apel atas Kantor Bupati . Terbuka untuk semua masyarakat karena kita mau batasi tetapi eforia masyarakat kan tidak bisa dibendung. Tetapi intinya kita tetap mematuhi prokes covid-19 ,”tandas Ivana

Dalam acara sertijab juga diawali dengan tarian adat Maluku juga beberapa tarian adat lainnya.(JP/me)

Continue Reading

Adat

H-1 Jelang Pelantikan, Hermus Indou Tinjau Ruang Kerja

Published

on

Bupati Terpilih Hermus Indou SIP.MH saat meninjau ruang kerjanya Di Kantor Bupati Manokwari, Kamis (25/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati terpilih Kabupaten Manokwari, Hermus Indou S.IP MH menunjau ruang kerjanya yang berada di Lantai II Kantor Bupati Kabupaten Manokwari, di Sowi Gunung Kamis (25/2/2021).

Hermus Indou yang tiba di Kantor Bupati sekira jam 13.00 wit didampingi Calon Ketua PKK Ny. Febelina Wondiwoy juga tim pemenangan Hermus-Budoyo termasuk ketua pengendali Xaverius Kameubun, Ketua DPC PDIP Manokwari Donny Mandacan, mereka disambut Plh Sekda dan Kabag Humas Setda Manokwari, Ivana Roring SST.PAR serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemkab Manokwari.

Pada kesempatan itu, Hermus mengatakan mohon dukungan dan kerja sama semua pihak untuk proses pelantikan sehingga berjalan dengan lancar. Pelantikan yang akan digelar besok jumat (26/2/2021) merupakan puncak dari proses politik selama ini. Dan kita siap masuk dalam satu momentum pemerintahan daerah manokwari dalam masa pemerintahan Hermus-Budoyo.

Yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana menepatkan rakyat dalam proses birokrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagai birokrat dan pemimpin daerah, kepentingan rakyat adalah perioritas karena suksesnya Pilkada Manokwari tidak terlepas dari dukungan masyrakat terutama untuk HEBO.

Ia meminta dukungan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Manokwari, sehingga apa yang menjadi visi dan misinya dapat terwujud secara demi kesejahteraan masyarakat Manokwari 5 tahun kedepan sesuai Moto “Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari,”

Sementara Ivana mengatakan, khusus untuk Ruang kerja Bupati Manokwari sudah dipersiapkan secara baik bahkan saat meninjau Bupati telah melihat langsung, tinggal beliau (Bupati) melaksankan tugasnya yang dimulai pada Senin (1/2/2021) pekan depan. (JP/me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta