Connect with us

DPRD Manokwari

Ini Pandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Manokwari, menyampaikan beberapa catatan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 Pemda Manokwari, Kamis (30/7/2020), di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Manokwari.

Berdasarkan pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan Johani Brian Makatita, menyoroti barang milik daerah. Pasalnya, sesuai temuan BPK perwakilan Papua Barat, ditemukan ada kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yakni pengendalian atas penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum memadai.

“Pengendalian atas penatausahaan aset belum memadai dan kebijakan atas pembayaran biaya perjalanan dinas belum sepenuhnya baik. Sehingga perlu dilakukan inventarisasi barang milik daerah yang dicatat secara gabungan dan aset yang tidak diketahui keberadaannya saat pemeriksaan fisik, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, aset tanah dan fisik bangunan,” ungkapnya.

PKS juga menyoroti peraturan terkait pembayaran biaya perjalanan dinas untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya perhitungan komponen biaya penginapan berdasarkan gaya atau persentase tertentu sesuai penginapan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepala daerah perlu memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan menetapkan jumlah hari biaya perjalanan dinas yang memperhatikan realisasi jumlah hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Termasuk juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, berupa pajak mineral bukan logam dan batuan,” tambah dia.

Sementara program fisik, fraksi gabungan partai PKS dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyoroti pelaksanaan dua paket pekerjaan konstruksi pengadaan barang dilingkup RSUD Manokwari.

Pasalnya BPK merekomendasikan kepada Bupati Manokwari antara lain agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan prosedur penetapan kurang bayar melalui Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar untuk PT. SS.

Selain itu, Inspektur Kabupaten Manokwari diminta berkoordinasi dengan kepala Dinas PUPR melakukan pemeriksaan atas kesesuaian pembayaran paket pekerjaan peningkatan jalan Warmare invoice arti nomor 853 yang belum dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pengujian kualitas hasil pekerjaan khususnya terkait item pekerjaan pengaspalan, serta perhitungan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan C.

Catatan-catatan lain yang diberikan fraksi PKS untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Manokwari tahun Anggaran 2019, yaitu terkait realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp.108.554 .356.172 atau 86% dari target Rp.102.053.492.440 atau 106, 30%.

“Menurut pandangan fraksi PKS jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian asumsi yang digambarkan dalam target. Berarti masih mentah, sehingga realisasinya justru melonjak dari ekspektasi awal. Dari hasil memang bagus, karena ada peningkatan yang signifikan, tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan tercapainya sebesar 106,37%, karena belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah,” ujarnya.

“Untuk itu perlu kreativitas program terpadu, dan Fraksi PKS mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat,” terangnya.

Fraksi PKS juga mencermati bahwa Silpa, masih terlalu besar dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi, yang seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh, sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan anggaran dikembalikan ke kas daerah.

“Salah satu contohnya adalah penyerapan anggaran di bidang pendidikan yang belum maksimal, sehingga pemda dimohon memberikan penjelasan,” ucapnya.

Disisi lain PKS sangat mengapresiasi pemberian opini WTP atau wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI.(tik)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Pengamanan Idul Fitri Sukses, Kapolda Puji TNI-Polri, Pemerintah Dan Masyarakat

Published

on

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.Ik., M.Si memberikan apresiasi kepada personil TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang telah mendukung suksesnya pengamanan selama perayaan idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di Wilayah hukum Polda Papua Barat.

“Sehingga perayaan idul fitri berjalan aman dan kondusif. Termasuk Perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang bersamaan dengan idul Fitri hari ini,”kata Kapolda Kamis (13/5/2021).

“Kesemuanya itu terwujud berkat kerja sama, Polri yanga didukung TNI, panitia perayaan ibadah Pemprov Papua Barat, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat Papua Barat,”ucap Kapolda

Termasuk peran serta para insan pers dan media dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat Papua Barat tentang aturan protokol kesehatan selama proses sebelum kegiatan sholat idul fitri dilaksanakan melalui pemberitaannya.

“Kedepan tentu kerjasama yang baik ini kita pertahankan, bahkan bisa ditingkatkan untuk Papua Barat yang kita cintai bersama,”ujar Kapolda Papua Barat.

Menurut Kapolda penerapan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan pada perayaan hari ibadah Idul Fitri hari juga kegiatan – kegiatan lainnya, semua ini untuk kesehatan masyarakat dan kebaikan masyarakat papua barat.(JP/ADV)

Continue Reading

Adat

Sebelum Akhir Jabatan, MRPB Akan Tuntaskan Persoalan Revisi Sejumlah Pasal UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebelum masa akhir jabatan menjemput, Majelis Rakyat Papua Barat, akan berupaya menyelesaikan persoalan revisi sejumlah pasal dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001, sesuai dengan harapan masyarakat papua.

Hal itu, disampaikan Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada awak media Rabu ( 12/05/2021 ) di ruang kerjanya. Menurut ia apa yang menjadi harapan masyarakat Papua sesuai dengan hasil RDPU maka sebagai lembaga kultur MRPB akan memperjuangkan terwujudnya harapan rakyat tersebut.

Terkait hal itu, Maxi mengatakan MRPB akan melakukan pertemuan-pertemuan bersama pemerintah pusat terkait untuk membahas nasib revisi UU Otsus. Dan harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat.

“Pada pertemuan nanti, kita berharap tak hanya dua pasal saja yang akan kita bicarakan nanti, tetapi ada pasal-pasal lain juga yang akan kita bicarakan, kami sepakat pasal keuangan dibicarakan tapi kenapa ada pasal pemekaran. Sebenarnya pasal pemekaran itu di ganti dengan bab V menyangkut kewenangan, kalau kemarin kewenangan yang dibicarakan itu tidak jadi masalah,”tandas Maxi Ketua

“Disisa masa jabatan, MRPB akan fokus agar kewenangan juga diakomodir pemerintah pusat. Ini menjadi kunci utama kami, kalau dengan adanya kewenangan maka semuanya itu akan terpenuhi, keuangan, pemekaran dengan sendirinya akan ada,”tandas Maxi

Namun pihaknya juga tidak mengabaikan kepentingan lain dari masyarakat, dalam hal memperjuangkan hak-hak asli orang Papua (OAP) baik terkait afirmasi yang sementara dibuka oleh beberapa kedinasan. Salah satunya yang akan didorong adalah penerima kejaksaan bagi anak-anak Papua, yang sesuai informasi dalam waktu dekat akan di buka.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Berani Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Tornagogo Puji Sat Brimob Polda PB

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sat Brimob Polda Papua dinilai berani membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk menyukseskan program Kapolri.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh sat Brimob Polda Papua Barat kemarin.

“Ini sangat penting dan tentu di ketahui oleh kita semua bahwa kami Polda Papua barat dan seluruh satker memberanikan diri untuk melaksanakan program zona integritas, karena konteks dari pada pelayanan publik itu kita harus berani secara internal mendeklarasikan bahwa kita adalah institusi yang mengarah kepada zona integritas khususnya Polda Papua barat beserta jajarannya,”kata Kapolda

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lebih lanjut Kapolda, sudah disampaikan dan disambut baik oleh Mabes Polri. Sebagai komitmen di tahun ini, melaksnakan program tersebut dengan baik dalam konteks zona integritas. Menurut ia Zona integritas bukan hanya sebuah sebutan tetapi juga secara fisik, pelayanan dan segalanya harus ke arah yang baik dengan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

“Tidak hanya aplikasi ini, tetapi Polda Papua barat saat ini sudah melaunching berbagai macam aplikasi dan kemudahan-kemudahan yang kemudian tujuannya untuk memudahkan masyarakat publik dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang ada di kepolisian,”tandas Tornagogo

Dalam pelayanannya akan tetap menggunakan satu nomor yaitu 110 dengan SMS gateway. Nomor inilah yang akan digunakan masyarakat untuk melaporkankan segala kejadian juga permintaan pelayanan untuk masyarakat. Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di berikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Kapolda juga berpesan, brimob harus ramah dan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari masyarakat.

“Brimob itu bukan pasukan bertempur untuk mengalahkan musuh, brimob adalah polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat, dan bisa mewujudkan situasi Kamtibmas ini dengan baik,”tukasnya.(JP/ADV)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta