Connect with us

Adat

Ini 7 Usulan Program Perioritas Yang Disampaikan Gubernur Kepada Wapres RI

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan saat Bertemu Wakil Presiden Ma'uruf Amin, di Istana Negara Wapres, Rabu (10/3/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan bersama tim delegasi Pemprov PB, bertemu Wakil Presiden RI H Ma’uruf Amin, untuk menyampaikan usulan program perioritas terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.

Gubernur bersama Tim disambut Wapres di Istana Negara, Rabu (10/3/2021). Mengawali pertemuan itu, Gubernur Dominggus memperkenalkan tim delegasi pemerintah Provinsi Papua Barat yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu, asisten II perekonomian daerah, Kepala Badan penelitian dan pengembangan daerah, Plh Kepala Badan perencanaan daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan.

Gubernur mengatakan, maksud dan tujuan kedatangannya untuk mendapatkan petunjuk dan arahan bapak wakil presiden terkait pelaksanaan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, sejak tahun 2015 dan di masa kepemimpinannya arah pembangunan di Papua Barat adalah pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan dihasilkan deklarasi Manokwari (ICB 2018) dan Perdasus Nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang tujuannya untuk mengelola SDA dengan bijaksana untuk kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang, terutama masyarakat adat orang asli Papua.

Kedua, kami Pemda Papua Barat bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah melaksanakan evaluasi tata kelola perizinan sub sektor perkebunan kelapa sawit. Dari 24 perusahaan sawit yang berlokasi di 8 Kabupaten dengan luas Total konsesi 576.090,84 hektar terdapat 383.431,05 hektar wilayah berhutan yang bisa diselamatkan dalam konteks penyelamatan sumber daya alam (SDA) dan pemberdayaan masyarakat adat lewat program tanah objek reforma agraria (Tora) dan hutan adat.

Berkenaan dengan itu pada kesempatan ini kami mengundang bapak wakil presiden untuk hadir dalam pencanangan gerakan tanah untuk masyarakat adat di Papua Barat sebagai bagian dari visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk reforma agraria.

Ketiga penanganan kasus pandemi covid- 19 di Papua Barat berjalan dengan baik walaupun masih saja ada angka positif covid 19 sampai kemarin tanggal tanggal 9 Maret 2021 angka positif 7.642 orang, yang meninggal 127 orang, yang sembuh 7.004 orang, dengan angka kesembuhan mencapai 91,7% dan dirawat 511 orang, jumlah yang divaksin 15.208 orang atau 89% dari target 17.128 orang.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan beberapa usulan terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2020, tentang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua barat, yang menurut kami menjadi prioritas atau menjadi Quickwins.

Yang pertama, penataan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Papua Barat yang bertemakan konservasi keanekaragaman hayati budaya dan religi, terdiri dari dua simpul utama yaitu simpul Sorong- Raja Ampat yang sudah terbangun, dan simpull Manokwari -pegunungan arfak (kawasan Danau Anggi), museum keanekaragaman hayati, Kebun Raya gunung meja dan museum coklat ransiki, yang usulan konsep pengembangannya kami bawa untuk diserahkan kepada bapak wakil presiden selaku ketua tim percepatan Inpres nomor 9 tahun 2020.

Kedua, terkait layanan dasar pendidikan dalam meningkatkan kualitas (SDM) yaitu dengan pendirian pendidika Vokasi atau pusat (Balai) Latihan Kerja untuk menghasilkan tenaga terampil siap pakai yang profesional, dan pendirian SMU unggulan yang setara dengan yang setara dengan SMU Taruna Nusantara Magelang dalam rangka menghasilkan siswa unggul berwawasan nasionalisme yang siap diserap oleh berbagai perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan.

Ketiga peningkatan layanan dasar kesehatan dengan membangun dan mengembangkan Rumah Sakit Umum provinsi ( RSUP) sebagai rumah sakit rujukan yang sudah terbangun 60% sehingga untuk penyelesaiannya mohon dibantu pemerintah ousat.

Keempat, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah non deforestasi, beriorentasi ekspor pusat pengembangan teknologi dan inovasi Kakao dan kopi di ransiki, Manokwari Selatan, dan pabrik pakan ternak di Kabupaten Manokwari.

Kelima, pembangunan infrastruktur terkait aksesibilitas untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pergerakan ekonomi wilayah mendukung pengembangan pariwisata dan pemasaran produk unggulan daerah. Jalan akses bandara rendani, akses Sorong ke Bintuni, jembatan Inari, untuk bandara, Rendani, Fakfak, Pegaf, Waisai, Wasior, untuk pelabuhan laut, Bintuni. Juga penyediaan sarana transportasi laut yang berfungsi pengumpulkan atau pengumpan bagi tol laut di Papua Barat.

Keenam, pembangunan kawasan-kawasan khusus di Papua Barat yakni kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong, Kawasan Industri Bintuni, kawasan strategis provinsi berfungsi lindungi mahkota Permata Tanah Papua, kawasan ketahanan pangan berbasis sagu pangan lokal. Dan ketujuh, Keberpihakan terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua (OAP) dengan membantu proses pemetaan hak ulayat registrasi dan penerbitan sertifikat hak komunal hutan adat serta pemberian hak pengelolaan hutan adat.(JP/sos)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hormati Umat Islam, Pasokan Miras Dan THM Dihentikan Selama Bulan Puasa

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengimbau kepada semua umat beragama, agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dalam mendukung dan menyukseskan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam di Manokwari.

“Mari terus mendukung saudara-saudara kita yang beragama Islam dalam melaksnakan ibadah puasa. Yang tidak hanya meningkatkan iman percaya serta taqwa kepada Tuhan tetapi juga bermanfaat untuk membina kerukunan dan hubungan yang harmonis antar umat beragama,”ajak Bupati, diruang kerjanya.

Terkait hal itu, maka ia menegaskan agar semua tempat hiburan malam yang berada di pusat kota Manokwari, untuk tidak beroperasi selama bulan suci ramadhan berlangsung. Ini bentuk penghormatan dan memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam menikmati hubungannya bersama Tuhan dibulan puasa.

“Saya juga imbau agar pasokan miras ilegal yang akan masuk di Manokwari mulai sekarang harus dihentikan selama bulan puasa, saya sangat mengharapkan kerja sama aparat keamanan dalam memperketat penjagaan pintu-pintu masuknya miras tersebut,”tegas Bupati

Hal ini berarti bahwa bersama semua pihak berjuang untuk menjaga Manokwari tetap berada dalam situasi aman dan damai, karena masyarakat yang sehat dan memiliki pikiran positif akan mampu mengendalikan diri dalam mendukung ibadah umat Islam.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

PT Cokran Resmi Milik Pemerintah Manokwari Selatan

Published

on

Penandatanganan Berita Acara Pengalihan PT Cokran oleh Bupati Mansel Markus Waran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KM.6/2021 pada Senin (12/4/2021) di Gedung DJKN, Jakarta Pusat.

JAKARTA,JAGATPAPUA.com– PT Cokran yang sebelumnya merupakan Aset eks Yayasan Iran Jaya Development Foundation (IJJDF) yang berlokasi di Ransiki, sudah resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KM.6/2021 pada Senin (12/4/2021) dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan di Gedung DJKN, Jakarta Pusat.

Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh DJKN Ronald Silaban kepada Pemda Mansel yang diterima bupati Manokwari Selatan Markus Waran, ST, MT, didampingi Kaban Keuangan Mansel Frengky Mandacan dan Kabid Aset Daerah Mansel Levinus Waran, yang sekaligus dengan penandatanganan berita acara.

“Penyerahan aset eks IJJDF dilakukan setelah terbitnya PMK No. 456 Tahun 2018 tentang penyelesaian aset eks IJJDF. Selaku pengelola barang. DJKN sangat mendukung upaya pemda Mansel dalam penyelesaikan aset eks IJJDF. Dan dukungan itu diberikan dalam bentuk persetujuan atas permohonan status hukum eks IJJDF menjadi BMD pada Pemda Mansel,”beber Silaban

Ia menjelaskan aset eks IJJDF yang memiliki luas 4.093 ha dengan nilai NJOP 6, 1 Trilyun di atasnya terhampar perkebunan coklat yang terletak di desa Ransiki. Sehingga ia berharap, setelah penyerahan aset ini, Pemda Mansel bisa mengelola lahan tersebut secara efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, dalam hal pembukaan lapangan kerja.

Menanggapi hal itu, Waran mengatakan, sangat bersyukur kepada Tuhan, dan sangat terharu karena perjuangan yang sangat panjang soal status hukum eks PT. Cokran, tetapi dapat diselesaikan.

“PT. Cokran sudah jelas dan terang benderang karena sudah jadi milik Pemda Mansel. Karena sudah jelas kepemilikannya kita akan atur dengan baik. Misalnya untuk buat PT atau BUMD yang nantinya mengelola aset tersebut untuk kepentingan rakyat. Termasuk menyelesaikan sejumlah persoalan di atas lahan tersebut,”ucap Waran.(JP/NAE)

Continue Reading

Adat

Daerah Mansel Dijatah 16 Juta Materai 10 Ribu, Materai 3 Dan 6 Ribu Tidak Lagi Digunakan

Published

on

Admin Kantor Pos Cabang Ransiki Deddy, Saat Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Senin (12/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) diberikan jatah 16 juta Materai 10 Ribu, dan saat ini telah diberlakukan.

Hal itu disampaikan, Admin Kantor Pos Cabang Ransiki, Deddy kepada awak media Senin (12/4/2021) di Kantor Pos Ransiki. Dengan demikian kata Deddy, penggunan materai 3 ribu dan 6 ribu tidak lagi digunakan.

“Kemarin akhir Maret Manokwari Selatan dapat jatah 16 juta materai 10 ribu,”sebut Deddy

Untuk stok materai 3 ribu dan 6 ribu yang ada tidak lagi dijual belikan. Sekarang sistem otomatis pakai yang materai 10 ribu.

Menurut ia, stok materai 10 ribu tersebut masih disimpan di Kantor Pos Manokwari dan akan disuplai ke Manokwari Selatan secara berkala.

“Sebulan terakhir ini stok materai 10 ribu selalu habis dengan cepat. Karena sekarang ini ada penerimaan Bintara Noken, jadi materai cepat habis,”akunya

“Selain materai, Manokwari Selatan juga memperoleh pasokan 1,5 juta lembar perangko tambahan,”tutup Deddy.(JP/NAE).

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta