Connect with us

Adat

Ini 6 Raperdasi Yang Segera Ditetapkan DPRPB, Termasuk Retribusi Dan Pajak Daerah

Published

on

Ketua Bapemperda DPRPB, Karel Murafer.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB) bersama Pemerintah Daerah telah menghasilkan 6 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Provinsi Papua Barat, Karel Murafer Kamis (4/2/2021) kepada awak media di Hotel Aston Niu Manokwari. Menurutnya, 6 Rancangan Perda tersebut terdiri dari 5 Perdasi dan 1 Perdasus.

Ia menyebut 5 Perdasi tersebut yaitu perubahan kedua atas Perdasi Papua Barat Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi PB, Perubahan Peraturan Daerah Provinsi PB Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Raperdasi Tentang Pajak Daerah, Raperdasi Tentang Investasi Pemerintah Daerah PB.

Selanjutnya, Raperdasi tentang Pemberian Insentiv Dan Kemudahan Investasi, dan yang Raperdasus tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Dan Persetujuan MRPB Terhadap Rancangan Perdasus Provinsi PB.
Ke-6 Raperdasi dan Raperdasus tersebut telah dibahas sesuai mekanisme antar Bapemperda dan Eksekutif. Bahkan bersama Pimpinan DPRPB telah mengkonsultasikan ke Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2020.

“Pada prinsipnya mereka sudah memfinalisasi materi raperdasi dan raperdasus tersebut dan telah dikembalikan ke legislative (DPRPB), untuk selanjutnya disetujui DPRPB dan ditetapkan sebagai produk hukum daerah,”ungkap Murafer

Setelah penetapan, Murafer menambahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama terkait pajak dan retribusi. Karena kedepan sumber penghasilan provinsi PB harus terus digali misalnya pajak kendaraan bermotor , juga sumber lain yang diperuntukan bagi perusahan-perusahaan seperti Pabrik Semen Maruni Manokwari, maupun LNG Bintuni.

“Karena hal ini tentu akan memberikan kontribusi penerimaan bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak APBD PB setiap tahun,”tandas murafer.

Sebelumnya, ia mengakui pada 2020 fungsi legislasi DPRPB tidak berjalan maksimal, diakibatkan adanya refocusing anggaran yang terjadi di pemerintahan sehingga terkendala juga pada penetapan 6 Raperdasi tersebut menjadi Perda.

“Sehingga kegiatan Bapemperda tidak berjalan karena dihadapkan covid-19. Anggaran bapemperda waktu itu ditetapkan 8 miliar lebih, namun terjadi refocusing anggaran sehingga anggaran 8 M tersebut digeser untuk kegiatan penannganan covid-19 Papua Barat,”tandas Murafer.(JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

MRPB Harap 4 Bupati Yang Baru Dilantik Bekerja Maksimal Untuk Rakyat

Published

on

Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB) Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, para bupati dan wakil Bupati yang baru dilantik, agar programnya lebih dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.

“Atas nama Majelis Rakyat Papua kami mendukung sepenuhnya Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik dan dalam melaksanakan tugas nanti kami harapkan bisa maksimal untuk kemajuan masyarakat,”harap Ahoren

Maxsi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Raja Ampat.

“Semua pertandingan sudah selesai dan semuanya sudah berakhir, harapan saya kita kembali lagi seperti semula lagi tidak ada lawan musuh karena ajang Pilkada juga sudah selesai,”tandas Ahoren

Untuk Bupati Manokwari agar memperhatikan dan memperjuangkan pembentukan Kota Madya, setelah pemerintah pusat menarik moratorium.

“Harapan saya Kota Madya harus ada, namun semua itu harus ada penarikan moratorium dulu karena sampai saat ini belum di buka,” ujarnya

Sementara ia berharap untuk 5 kepala daerah lainnya yang belum dilantik termasuk kabupaten Teluk Wondama yang proses gugatannya masih berlangsung d MK agar menghilangkan perbedaan dan menyatukan tujuan bersama untuk membangun daerah.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Bupati Indou Sebut Media Dan Pers Jadi Corong Informasi Pembangunan Manokwari

Published

on

Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengatakan, keterlibatan media dan pers dalam mengawal program kerja dan pembangunan diwilayah kabupaten Manokwari sangat penting untuk didukung oleh pemerintah daerah.

“Kita beri tempat yang selayaknya bagi media dan pers, mereka akan menjadi Mitra strategis pemerintah yang kemudian menjadi corong pemerintah untuk bisa menyampaikan informasi dua arah dari rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah kepada masyarakat,”ucap Bupati

Tentunya perkembangan rogram pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan kedepan harus diketahui dan diikuti oleh masyarakat Manokwari.

Untuk itu, maka sangat pentingnya keterbukaan publik oleh pemerintah kepada masyrakat. Sehingga presepsi positif masyarakat kepada pemerintah dengan sendirinya akan bertumbuh.

“Karena realita selama ini, banyak hal pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah tetapi karena kurangnya keterbukaan Informasi Publik melalui media masa sehingga persepsi negative masyarakat itu muncul dan mengatakan bahwa pemerintah belum mengerjakan banyak kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat,”tandasnya.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Ny. Juliana Mandacan Lantik Ketua Tim penggerak PKK 4 Daerah

Published

on

Foto Bersama Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi PB dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Raja Ampat, Jumat (26/2/2021) di Auditorium PKK, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Ny Juliana Mandacan S.Sos melantik 4 Ketua tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten, di Provinsi Papua Barat.

Empat Ketua Tim penggerak PKK yang dilantik tersebut yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Manokwari Ny Febelina Wondiwoy. Ketua tim penggerak PKK Mansel, Ketua Tim penggerak PKK pegaf dan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat.

“Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa”ungkap Ny Juliana dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Penggerak PKK 4 Kabupaten di Gedung PKK arfai, Jumat ( 26/02/2021 ).

Menurut ia, PKK sebagai mitra kerja pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana kendali dan penggerak untuk terwujudnya 10 program pokok PKK disemua jenjang kepengurusan.

Untuk masa bhakti ketua PKK sudah di atur dalam Permendgari Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, dan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pembayaan dan kesejahteraan keluarga, dan masa bakti ketua PKK adalah 5 tahun.

” Pembentukan atau pergantian kepengurusan ditingkat kabupaten berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta memperkembangkan keberlangsungan program dan kegiatan,” ungkapnya

Juliana menyampaikan selain itu dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan dari pembina di daerah, mari kita jaga baik semua kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh pembina, demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah ( OPD ) teknis didaerah dalam Pelaksanaan program kerja.

Saya berharap koordinasi dan konsultasi terus dilakukan untuk menjangkau kesulitan pelaksanaan program di lapangan, kesulitan di Kabupaten juga menjadi kesulitan kami di Provinsi, mari kita bergandengan tangan untuk terus bersama mewujudkan keluarga sejahtera dalam wadah PKK dengan semangat ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul

” Sebagai program PKK akan dilakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April. Kami memohon izin dan dukungan dari ketua Pembina Provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK se Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta