Manokwari

Ini 16 TPS di Manokwari Barat Yang Melaksanakan PSU Besok

Published

1 bulan ago

15 Desember 2020

Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Manokwari merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 16 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Distrik Manokwari Barat.

Rekomendasi KPU ini keluar, berdasarkan rekomendasi Panwas Distrik terkait PSU di 16 TPS, dengan total DPTnya sekitar 5.300 lebih.

“PSU akan dilaksanakan, Rabu (16/12/2020) besok di beberapa kelurahan di kota Manokwari,” kata Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe, Selasa (15/12/2020).

Dirincikan PSU akan dilaksanakan di 2 TPS diwilayah Amban yaitu TPS 4 dan TPS 25, Kemudian 5 TPS di Kelurahan Manokwari Barat, TPS 11, 12, 13, 37 dan TPS 38. Selanjutnya 3 TPS di Kelurahan Sanggeng, TPS 13, 30, dan 33. Dan 5 TPS di Kelurahan Wosi, TPS 10, 20, 21, 22 dan TPS 27, serta di TPS 1 Inggramui.

“Hal-hal terkait PSU bisa dikoordinasikan dengan Panwas Distrik dan Bawaslu Manokwari. Pada Prinsipnya rekomendasi dari Panwas distrik tetap kami laksanakan,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat yang masuk dalam DPT TPS yang akan melaksanakan PSU dapat menyalurkan hak suaranya.

“Untuk petugas KPPSnya semua diganti, perekrutannya sudah dilakukan, dan telah diberikan bimbingan teknis khususnya mengenai pelaksanaan PSU dengan jumlah 112 orang, dan 32 Linmas,” tandasnya.(me)

Adat

Menunggak 6 Bulan, DPRD Kaimana Minta Tunjangan Nakes Dibayar Pekan Depan

Published

8 jam ago

27 Januari 2021

jagatpapua

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara DPRD, Pemda dan OPD Kabupaten Kaimana terkait Tunjangan Nakes Yang Belum Dibayarkan Selama 6 Bulan, Rabu (27/1/2021) di Kantor DPRD Kaimana.( Foto Luki)

KAIMANA,JAGATPAPUA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaimana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah Kaimana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya.

RDP yang digelar di ruang sidang DPRD Kaimana , Rabu (27/01/2021), membahas terkait belum dibayarnya tunjangan para tenaga kesehatan (Nakes) selama 6 bulan, periode Juli hingga Desember 2020.

Rapat tersebut dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kaimana Jaquilina Claudia, S. Hut dan wakil ketua II DPRD Kaimana Kasir Sanggei.
Setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Kesehatan Kaimana Arifin Sirfefa dan direktris RSUD Kaimana dr. Joulanda Mentang, tentang persoalan tersebut maka ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan tidak tersedianya anggaran, untuk membayar tunjangan dalam DPA Dinkes Kaimana.

Menanggapi hal ini Anggota DPRD Kaimana Frans Amerbay, SE mengatakan, pihaknya pernah meminta data terkait dengan jumlah pasti penerima tunjangan namun sampai saat ini data tersebut tidak pernah diberikan. Sedangkan total dana yang dibutuhkan, untuk membayarkan tunjangan nakes di RSUD Kaimana sebesar Rp. 3.591.030.000,.

“Ini khusus untuk Nakes rumah sakit belum termasuk puskesmas, maka ini jadi tanggung jawab Dinkes,”tandas Frans

Politisi Golkar ini meminta kepada pemda Kaimana agar pekan depan dilakukan pembayaran tunjangan, harus dipercepat. Tak hanya itu, ia juga meminta pihak dinkes, untuk segera menyiapkan data seluruh nakes penerima tunjangan yang ada di Kaimana.

“Jika sepakat, pembayaran tunjangan Nakes pada hari Selasa pekan depan maka kami DPR akan menyetujui pembayaran hak nakes menggunakan Silpa tahun 2020,” terangnya.(JP/lki)

Adat

Rencana Pembangunan Gedung Kantor DPD PDIP PB Dimulai Tahun Ini

Published

18 jam ago

27 Januari 2021

jagatpapua

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pembangunan Gedung Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua Barat, rencana dilaksanakan tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PDIP Papua Barat, Markus Waran Rabu (27/1/2021) dalam rapat internal Partai yang melibatkan pengurus DPC PDIP Kabupaten Manokwari.

“Pembangunan ini harus didukung semua pengurus DPC maupun frakasi PDIP baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi,”kata Waran

Dengan demikian maka diharapkan rencana pembangunan yang dimulai tahun ini segera terlaksana.

Menurut Waran, estimasi anggaran untuk pembangunan kantor tersebut sebesar Rp 28 milyar lebih diatas tanah seluas yang berlokasi di Soribo Manokwari. Sehingga tentunya sangat membutuhkan kerja sama yang baik antar pihak terkait.(JP/nae)

Adat

Belum Ada Petunjuk Gubernur Terkait Formasi Tenaga Kesehatan

Published

19 jam ago

27 Januari 2021

jagatpapua

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan mengatakan, terkait Formasi bagi tenaga kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 masih menunggu petunjuk Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

Menurutnya, tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah sakit Umum Provinsi itulah yang akan diperpanjang kontraknya.

“Kemudian tenaga yang masih kurang nanti kita cari lagi.Namun saat ini sudah ada beberapa tenaga dokter spesialis, tetapi karena kita belum bisa masukkan ke rumah sakit provinsi akibat belum beroperasinya sejumlah fungsi layanan sehingga kita sarankan untuk ke Kabupaten lain di PB yang membutuhkan tenaga dokter spesialis,” ucapnya.

Seperti dokter spesialis penyakit dalam diarahkan ke Kabupaten Raja Ampat, spesialis anak kita diarahkan ke Kabupaten Teluk Wondama. Sedangkan spesialis Kebidanan dan Kandungan nanti kita fasilitasi. Kemudian spesialis bedah mulut, ini juga layanan yang belum difungsikan sehingga kita sedang mencarikan tempat dulu,”tandas Otto.(JP/alb)