Connect with us

Ekonomi & Bisnis

Gubernur Sebut Pandemi Covid-19 Ikut Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat

Published

on

Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan, saat memimpin HUT Provinsi Papua Barat ke-21.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Papua Barat ke-21 di lapangan upacara kantor Gubernur Arfai, Senin (12/10/2020).

Dalam sambutannya Gubernur Papua Barat mengatakan, pembangunan Papua Barat selama kurun waktu 21 tahun melalui perekonomian di triwulan empat (4) tahun 2019, tumbuh terakselerasi seiring kinerja konsumsi pemerintah yang ekspansif dan investasi yang cukup solid.

Sehingga secara kumulatif perekonomian Papua Barat 2019 tercatat 2, 66% tumbuh positif, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan ke 4 tahun 2019 ini dipengaruhi konsumsi pemerintah dan investasi,” ucap Gubernur.

Selain itu, industri pengolahan dan pertambangan juga tumbuh sangat tinggi. Namun karena berkontraksi dengan ekspor, sehingga melambatnya perekonomian di tengah masih cukup kuatnya permintaan domestik konsumsi dan investasi.

Realisasi belanja pemerintah yang belum optimal juga ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, serta masih berlangsungnya musim dingin di Asia Timur, diharapkan dapat meningkatkan export di triwulan satu (1) tahun 2020.

“Pada triwulan I tahun 2020 permintaan ekspor dunia terhadap produksi LNG di Teluk Bintuni turun, karena adanya perang dagang dan wabah Covid-19. Tetapi adanya musim dingin di Asia Timur ini kita harap dapat memicu ekspor LNG Papua Barat tahun 202p,” sebut Gubernur.

Pada perayaan HUT ke-21, Gubernur optimistis perekonomian daerah ini akan tetap tumbuh positif seiring ekspansi pemerintah dan kegiatan investasi. Pada sisi lain, produksi LNG di Teluk Bintuni pun sudah stabil dibanding tahun lalu.

“Pandemi Covid-19, masih menjadi persepsi negatif dan ini menjadi ancaman bagi volume perdagangan dunia. Bagi Papua Barat hal ini dinilai dapat menghambat kinerja ekspor.
Namun investasi di Papua Barat masih cukup solit baik pada proyek pemerintah maupun swasta,” tandas Gubernur.(me)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Jefry : Ketersediaan Bapok Jadi Program Prioritas di APBD-P Tahun 2020

Published

on

Kepala Biro Perekonomian Papua Barat, Jefry Auparay.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemprov Papua Barat, masih fokus pada upaya penanganan dampak Pandemi Covid-19, khususnya terkait ketersediaan bahan pokok (Bapok), bagi kebutuhan masyarakat.

Hal ini membuat ketersediaan bahan pokok, menjadi salah satu usulan prioritas dari Biro Perekonomian dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

“Kita fokus pada ketersediaan bapok untuk memenuhi kebutuhan warga di Papua Barat, apalagi kita akan memasuki hari raya Natal dan Tahun Baru 2021,” kata Kepala Biro Perekonomian Papua Barat, Jefry Auparay, saat ditemui, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, dia menyebutkan anggaran di Biro Perekonomian tahun 2020 mencapai Rp10 Miliar. Namun dampak Pandemi, sehingga dilakukan pergeseran anggaran sebesar 50% dan tersisa Rp 5 Miliar.

“Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan sejumlah program kerja di biro terhambat. Namun di APBD-P, kita tidak mengajukan usulan anggaran yang besar karena berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran di akhir tahun,” tutupnya.(sos)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

SDA Melimpah, Rakyat Papua Masih Hidup Dibawa Garis Kemiskinan

Published

on

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Provinsi Papua Barat, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, kekayaan alam ini, belum dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat, khusus Orang Asli Papua (OAP). Alhasil, banyak warga Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Hal ini, tentu memprihatinkan. Sehingga Pemda baik Kabupaten/kota maupun provinsi harus berbenah diri, dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar dialokasikan bagi program pemberdayaan guna mensejahterakan masyarakat Papua.

“Dengan potensi SDA kita, seharusnya tidak boleh ada orang lapar dan miskin. Pemerintah harus berbenah,” kata Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, SH, M.Si, pada acara Simposius Sagu Nusantara Tahun 2020, belum lama ini.

Dari sisi program kerja, kata Wagub para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar jangan senang dengan kegiatan yang sebatas seremonial, tetapi mari manfaatkan potensi SDA untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Wagub juga mengatakan data BPS Papua Barat per Maret 2020, menunjukan IPM Provinsi Papua Barat di tahun 2019 sebesar 64,70. Angka ini meningkat sebesar 0.96 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada pada level 63.74 persen.

“IPM kita nomor 2 terendah di seluruh Indonesia, bahkan presentasi IPM kita kalah dari NTT,” sebut Wagub.

Untuk itu, ia mengajak, semua pihak pemerintah untuk memanfaatkan momentum Simposium Sagu Nusantara secara baik, momentum menggunggah kita secara serius, dalam mengelolah SDA, khususnya Sagu di Papua Barat.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, gubernur dan wakil gubernur, yang pilih rakyat, maka kami akan bertanggung jawab, merancang program kerja memberikan kontribuai kepada rakyat,” tandas Wagub.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

Gubernur Papua Barat Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD-P 2020

Published

on

Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - P Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Rabu (21/10/2020).

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat melalui Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD – P Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Rabu (21/10/2020).

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, pada perekonomian daerah dan Nasional. Sehingga terjadinya penyesuaian kebijakan di bidang pendapatan, belanja, maupun pembiayaan pembelanjaan daerah dan ini juga berpengaruh pada anggaran transfer daerah dan kegiatan yang telah dirancang di tahun 2019.

“Sejak penetapan APBD 2020, telah dilakukan pergeseran anggaran akibat pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh pada postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2020,” ucap Wagub.

Wagub merincikan pendapatan induk tahun 2020, awalnya Rp.9.120.609.473.505.00, berubah menjadi Rp.7.776.271.305.673.00, meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.369.466.308.262.00. Terdiri dari Pajak Daerah Rp.272.446.854.00, Retribusi Daerah Rp.2.177.499.200.00. Serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.21.603.374.938.00. Dana PAD lain yang sah Rp.73.238.669.643.00.

Sementara Dana Perimbangan Rp.3.375.650.756.811.00, terdiri dari, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp.1.543.885.992.811.00. Dana Alokasi Umum Rp.1.301.320.012.00. Dana Alokasi Khusus Rp.530.444.752.000.00, serta pendapatan sah lainnya Rp.4.21.154.200.600.00.

Selain itu, anggaran belanja secara umum di APBD Induk 2020 Rp.9.371.589.357.540.00, berubah menjadi Rp.10.817.417.624.447.50, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.403.119.895.573.44.

Belanja Tidak Langsung di antaranya, Belanja Pegawai Rp.1.69.657.253.105.00. Belanja Hibah sebesar Rp.978.994.714.660.00. Belanja Bantuan Sosial Rp.61.373.000.000.00. Belanja Bagi Hasil Provinsi, Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Rp 2.879.295.677.602.94.

Kemudian Belanja Bantuan Keuangan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp.1.784.463.477.564.00. Serta Belanja Tidak Terduga Rp.629.335.382.641.00. Belanja langsung Rp. 3.414.297.728.874.60. Terdiri dari Belanja Pegawai Rp.225.841.714.00. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.471.439.193.101.42. Belanja Modal sebesar Rp.1.716.963.556.407.99.

Pembiayaan lainnya Rp.3.51.146.318.774.50. Terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 3.51.146.318.774.70.

Sementara Pengeluaran pembiayaan daerah Nihil. Pembiayaan Netto sebesar Rp 3.51.146.318.774.50. Sementara sisa lebih anggaran pengeluaran pembiayaan daerah nihil atau nol.

“Selanjutnya kami meminta masukan dan pemandangan DPR sebagai mitra pemerintah daerah dalam nota keuangan APBD perubahan 2020,” pungkasnya.(sos)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta