Connect with us

Manokwari

Gubernur Papua Barat Didesak Tutup Bandara dan Pelabuhan

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Sejumlah pihak di Manokwari, mendesak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, beserta jajarannya segera mengambil sikap untuk menutup akses transportasi laut dan udara di Papua Barat. Hal itu sebagai langkah pencegahan wabah Covid-19.

Salah satu desakan untuk menutup akses transportasi, digelar dalam bentuk aksi bisu oleh kelompok solidaritas warga Manokwari, dengan membentangkan sejumlah spanduk di jalan raya, hingga mendatangi Sekretariat Satgas Covid-19 Papua Barat.

Peserta Aksi Bisu, Adolof Tapilattu, mengatakan warga Manokwari tidak tinggal diam di tengah mewabah Virus Corona yang terus memakan korban jiwa. Salah satu langkah pencegahan, yaitu dengan membatasi masuknya orang dari luar melalui bandar udara dan lelabuhan laut.

“Kami desak Gubernur Papua Barat, agar segera menutup akses penerbangan dan pelabuhan laut di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat, sebagai upaya mencegah penyebaran Virus Corona,” ungkapnya.

Sementara, Direktur eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, menyatakan bahwa sikap dan keputusan Gubernur Lukas Enembe untuk menutup akses transportasi laut dan udara di Jayapura, Papua sangat tepat karena mengutamakan kemaslahatan orang banyak atau melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) rakyatnya.

“Langkah tegas Enembe ini tertuang dalam Bab V pasal 71 dan 72 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahkan, ketegasan Enembe juga di atur dalam amanat pasal 59 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua,” ujar Warinussy.

Oleh sebab itu, kata Warinussy, sikap tegas Enembe dan jajarannya dalam menyikapi bahaya Pandemi Covid-19 di Papua, sangat berdasar hukum atau legal.

“Sepatutnya, langkah tegas Enembe mendapat respon positif dari Pemerintah pusat. Legalits hukum dari langkah dan keputusan Gubernur Enembe, seyogyanya dapat memberi motivasi dan keberanian bagi Gubernur Papua Barat, untuk mengambil langkah positif dalam pekan ini,” ujar Warinussy.

Berdasarkan data, sejak menetapkan Provinsi Papua Barat dalam status siaga darurat Corona bersamaan dengan peresmian Sekretariat Satgas Covid-19, Gubernur Mandacan, menyatakan tak ada lockdown di wilayah Papua Barat selama berstatus siaga.(akp)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Pokja Agama MRPB Minta Aktivitas Ojek sementara Dihentikan Untuk Cegah Covid-19

Published

on

Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio meminta gubernur dan bupati se Papua Barat, agar mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara aktivitas pejasa ojek, guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, kebijakan ini tentu sejalan dengan penetapan status darurat Covid-19, sehingga dibutuhkan langkah tepat untuk memastikan pencegahan penyebaran Virus Corona. Apalagi aktivitas pejasa ojek terkadang full 24 jam.

“Sebagai representatif masyarakat kultur, kami meminta para pimpinan daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pembatasan aktivitas pejasa ojek tersebut,” ungkap Edi Kirihio, Minggu (5/3/2019).

Dia menambahkan dengan kondisi saat ini ada ribuan ojek di Papua Barat, terus beroperasi sehingga perlu diantisipasi.

“Ini berbahaya, banyak masyarakat yang sadar akan upaya pencegahan, tetapi ada juga yang belum,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

MRPB Minta Anggaran Perjalanan Dinas Dialihkan Untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on

Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang meluas, membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak, dan menghimbau kepada masyarakat agar bisa bekerja dari rumah.

Namun dampak imbauan itu membuat perekonomian masyarakat turun, terutama mereka yang memiliki penghasilan harian. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, mengusulkan agar Gubernur dapat mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

“Saya sudah surati Gubernur, agar baiknya anggaran perjalanan dinas ASN, DPR PB dan MRPB dialihkan untuk membantu masyarakat, yang sekarang mulai terasa dampak sosial akibat Virus Corona tersebut,” ungkap Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

Selain itu, lanjut dia berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat di beberapa kabupaten, harga bahan pokok meningkat drastis, dan masyarakat kesulitan untuk membeli.

“Kalau hal ini dibiarkan terus akan berdampak lebih buruk lagi,” tukasnya.

Dia juga mengaku, dalam surat itu dirinya meminta agar gaji PNS, khususnya MRPB dan DPR PB dapat dibayarkan sekaligus tiga bulan, karena kondisi saat ini banyak rakyat yang datang untuk meminta bantuan baham makanan.

“Saya kira apa yang disampaikan pak Presiden sudah jelas, tinggal ditindaklanjuti oleh Gubernur, untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Manokwari

Pemerintah Papua Barat dan FKUB Sepakati Jam Doa Bersama

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mendukung Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Papua Barat.

Kesepakatan dukungan itu diputuskan dalam pertemuan yang digelar, Jumat (3/4/2020), dengan melibatkan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) bersama FKUB Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari.

Selain penerapan PSBB, Gubernur Dominggus Mandacan bersama ketua FKUB Papua Barat, Pdt.Sadrak Simbiak, menyepakati pelaksanaan doa bersama secara serentak dilaksanakan dua kali dalam seminggu selama masa tanggap darurat Covid-19.

“Doa bersama serentak dilakukan pada hari Selasa dan Kamis pada jam 12.00 WIThingga selesai, dan pelaksanaannya dilakukan di tempat masing-masing sesuai tuntutan agamanya,” ujar Pdt.Sadrak Simbiak.

Segala aktivitas dihentikan sementara selama pelaksanaan doa pada hari dan jam yang ditetapkan. Pelaksanaan doa bersama inipun akan ditandai dengan bunyi sirene oleh petugas pada waktu yang disepakati.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakanan ini, menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat dan Gugus tugas Covid-19 kabupaten/kota. Mengingat kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Rapat Forkopimda dan FKUB Papua Barat itu turut dihadiri Kapolda Papua Barat, perwakilan Pangdam Kasuari, Ketua MRPB, Bupati Manokwari, Ketua PGGP Papua Barat dan pimpinan perwakilan unsur Agama.(akp)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta