Connect with us

Bintuni

George Saa : Benang Merah Penyisiran Aparat di Maybrat Harus Terungkap

Published

on

Tokoh muda Papua, Septinus George Saa.

MAYBRAT, JAGATPAPUA.com – Pemkab Maybrat dan DPRD setempat, dinilai tak menseriusi operasi pengejaran aparat keamanan, yang berdampak terhadap nasib dan kehidupan ratusan warga sipil di wilayah Distrik Aifat Timur.

Dikabarkan, ratusan warga sipil asal tiga kampung di wilayah itu hingga saat ini masih mengungsi ke hutan, pasca penyisiran aparat gabungan dalam mengejar terduga pelaku penganiayaan berujung kematian satu anggota Brimob Polda Papua Barat, di Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, lalu.

Tokoh muda Papua, Septinus George Saa yang juga putra asli Aifat, Kabupaten Maybrat, mendesak Pemkab dan DPRD, untuk tidak berdiam diri dalam situasi tersebut.

“Ini sudah beberapa hari pasca operasi penyisiran yang diamati akan terus dilanjutkan dan belum ada respon Pemerintah kabupaten bahkan DPRD setempat,” ujarnya, melalui rilisnya, Kamis (30/4/2020).

Dia mengatakan intervensi dan respon cepat harus ada, sehingga masyarakat yang mengungsi ke hutan, mendapat jaminan untuk kembali dan beraktifitas secara normal di tengah mewabahnya Virus Corona (Covid-19).

Selain itu, peraih First Step to Nobel Prize in Physics, di Warsawa, Polandia 2004 ini, mengatakan Bupati sebagai pemimpin wilayah, adalah figur yang berkuasa dan bilamana ada kegiatan tertentu yang menciptakan tidak stabilnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka bupati memiliki wewenang untuk memberhentikan kegiatan tersebut.

“Pemerintahan sipil di seluruh dunia, dengan wilayah administrasi yang jelas, adalah penguasa mutlak. Aparat keamanan pun, patuh pada pemimpin sipil dan apapun yang terjadi di wilayah sipil pemerintahan yang sah, Bupati yang berkuasa penuh,” ucapnya.

“Bupati itu dipilih rakyat, bukan Presiden yang pilih atau Gubernur yang menempatkan. Ini wewenang penuh Bupati dan masyarakat sebagai konstituen yang memilih dan menempatkannya menjadi pemimpin di wilayahnya, sehingga Bupati harus melindungi kepentingan masyarkat sebagai konstituen utama,” ujarnya.

Upaya Dialog dan Pendampingan Hukum

Sebagai solusi, dia menawarkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dewan adat, perwakilan pemerintah dan DPRP untuk duduk bersama, menegaskan agar pendekatan pengejaran oknum yang di duga melakukan pembunuhan, dapat dilakukan dengan negosiasi yang bermartabat bersama masyarakat, agar membantu aparat untuk menangkap terduga pelaku.

“Masyarkat di Aifat Timur, harus di ajak untuk bekerja sama untuk mendorong penegakan hukum, sehingga oknum yang diduga melakukan tindak pidana dapat menyerahkan diri. Juga, perlu ditegaskan agar mereka yang diduga sebagai pelaku, bisa mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga bantuan hukum,” sebutnya.

Sebagai seorang anak yang berasal dari wilayah tersebut, dirinya juga meminta tim dari LP3BH Manokwari yang dipimpin pengacara dan pembela HAM, Yan Christian Warinussy, untuk mendampingi proses hukum yang dituduhkan.

“Diharapkan juga agar proses hukum dilakukan secara transparan. Berita acara perkara yang dibuat kepolisian harus di dampingi oleh kuasa hukum yang di tunjuk oleh keluarga,” jelasnya.

Cegah Terjadinya Pelanggaran HAM

Sementara itu, George juga meminta Pemda Maybrat, Pemprov Papua Barat, Kapolda Papua Barat dan Pangdam Kasuari, serta DPRD Papua Barat, dapat segera berkonsolidasi agar kegiataan penyisiran di wilayah Aifat Timur ini tidak berujung pada pelanggaran HAM berat dan menambah koleksi masalah yang harus di urus Republik Indonesia.

“Raport Negara dalam mengurus persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua sudah sangat buruk. Jadi mohon aparat negara dan juga pemerintah di wilayah ini jangan membiarkan lagi persoalan pelanggaran hak sipil masyarakat orang asli Papua bertambah. Kasihan beban negara ini yang sedang menghadapi wabah Covid-19, harus di tambah lagi dengan proses penyisiran yang harusnya dilakukan dengan approach lunak,” ungkap George.

Benang Merah Hak Ulayat dan Perusahaan HPH

Persoalan hak ulayat dan keluhan masyarakat akan perusahaan HPH di Kabupaten Teluk Bintuni hingga di wilayah administrasi Kabupaten Maybrat, juga harus segera ditertibkan.

Perusahaan, kata George, tidak bisa lagi menjadikan aparat kemanan sebagai “bemper” antara kegiatan usaha perusahan dan masyarakat pemilik hak ulayat di wilayah operasi HPH.

“Perlu diselidiki mengapa sampai terjadi kejadian pembunuhan anggota Brimob, oleh tim pencari fakta independen agar mengimbangi investasi pihak Kepolisian,” ujarnya.

Tim pencari fakta yang dipimpin oleh koalisi masyarakat pembela HAM dan lingkungan harus diberikan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dan Maybrat, sehingga mereka dapat memastikan duduk persoalan, akar persoalan dan polemik berkepanjangan dari sistim usaha perusahaan pemegang HPH dan pemenuhan hak-hak masyarakat pemilih hak ulayat.

“Kalau ini tidak di atasi sampai ke akar, kejadian yang sama akan terus berulang karena pra-kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan, pembunuhan terhadap aparat yang bekerja mengamankan aset perusahaan, masih terus ada,” terangnya.

“Perusahan juga harus stop membenturkan aparat keamanan dengan masyarakat. Hutan ini milik masyarakat pemilik hak ulayat dan perusahan bahkan aparat di wilayah Aifat ini adalah “tamu” yang tidak diundang” ungkap George menutup rilis tertulisnya.

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Rev. Dr. Socratez S. Yoman, ikut menyoroti tindakan penyirisan yang berujung terjadinya pengungsian masyarakat di wilayah Aifat Timur.

Dalam keterangan tertulisnya, Yoman, tidak membenarkan adanya tindakan represif aparat terhadap warga sipil dalam menjalankan tugas Negara yang sejatinya memberikan perlindungan dan pengayoman, bukan sebaliknya.

“Tindakan penyisiran, pengrusakan rumah warga, teror serta tindakan yang melukai warga sipil, itu tidak benar. Aparat seharusnya belajar dari masa lalu kejadian pelanggaran hak sipil orang Papua, dengan mengutamakan pendekatan kemanusiaan dalam upaya penangkapan pelaku,” ucap Yoman.

Dia mengatakan, tindakan memusnakan raga manusia, dilarang keras dan murka Tuhan akan turun untuk mereka yang melakukan kejahatan tersebut dan aparat pun harus tegas untuk tidak balik menggunakan cara kekerasan dalam penyisiran apalagi mencederai umat Tuhan.

Sebelumnya, Polda Papua Barat telah merilis dua nama terduga pelaku berinisial FA dan PW yang berhasil ditangkap dalam operasi penyisiran dua tim bentukan Polda Papua Barat di wilayah Bintuni dan Maybrat.

FA ditangkap di wilayah Moskona Barat, dekat basecamp PT.Wanagalang Utama kabupaten Teluk Bintuni, dan PW ditangkap di wilayah Distrik Aifat Timur kabupaten Maybrat.

“Untuk identitas lima terduga pelaku, YA, MA, IO, TA dan AF masih dalam pengejaran dengan status DPO,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, AKBP Ilham Saparona.(akp)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Peroleh Champion Terbanyak, Kaimana Bawa Pulang Piala Bergilir Gubernur Pada Pesparawi PB 2021

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, didampingi Wakil Gubernur PB Mohamad Lakotani, SH M.Si dan Ketua Panitia Pesparawi Abia Ullu S.Sos, saat menyerahkan piala bergilir Gubernur PB kepada Ketua LPPD Kaimana sebagai Daerah Pemenang Pesparawi PB.

SORONG,JAGATPAPUA.com– Kontingen Pesparawi Kabupaten Kaimana berhasil meraih juara umum pada lomba Pesparawi Ke-XIII Se-Tanah Papua, Tingkat Provinsi Papua Barat, Tahun 2021.

Ketua Dewan Juri Pesparawi ke-XIII se-Tanah Papua, Tingkat Provinsi PB, Roberth Hammar saat membacakan SK Ketua Umum LPPD Provinsi PB tentang penetapan perolehan Medali mengatakan, untuk juara umum ditentukan dengan memperhitungkan jumlah perolehan Champion terbanyak, dan kontingen yang banyak memperoleh champion adalah Kontingen Pesparawi LPPD Kabupaten Kaimana.

Yaitu dengan memperoleh 5 Champion dari total perolehan 8 medali emas pada kategori lomba Paduan Suara Anak (PSA) dengan nilai tertinggi 84,12, Paduan suara Pria (PSP) dengan nilai tertinggi 84,77, Paduan suara Dewasa Campuran (PSDC) dengan perolehan nilai tertinggi 85,82, dan Kategori Solis anak 7-9 Tahun dengan perolehan nilai tertinggi 82,18, serta kategori solis remaja putra dengan perolehan nilai 82,08.

Selain itu memperoleh medali Gold (Emas) pada kategori lomba Paduan Suara Remaja pemuda Campuran (PSRPC) 85,20, Paduan suara Wanita (PSW) 86,52, Paduan suara music Etnik (PSME) 84,63, Sedangkan 2 medali Perak pada kategori lomba Solis Anak 10-13 tahun dengan perolehan nilai 78,08, dan kategori Solis Remaja Putri (SRP) dengan perolehan nilai 73,83.

Disusul Kontingen Pesparawi Kabupaten Maybrat dengan perolehan 2 campion dari 9 medali emas yaitu pada kategori Paduan Suara Musik Etnik (PSME) dengan nilai 85,92, dan kategori Vokal Group dengan Nilai 83,58 dan 2 medali perak pada kategori Solis Remaja Putra dengan Nilai 75,48 dan Kategori Musik Pop Gereja dengan nilai 79,52.

Selain itu, kabupaten Manokwari mengikuti 7 kategori lomba dengan memperoleh 5 medali Emas dan 2 perak. Kabupaten Teluk Wondama mengikuti 5 kategori lomba dengan memperoleh 2 medali emas, 2 perak dan 1 Perunggu. Kabupaten Pegunungan Arfak mengikuti 2 kategori dengan perolehan medali 1 emas dan 1 perak.

Kabupaten Manokwari Selatan mengikuti 3 kategori lomba dengan perolehan medali 2 perak dan 1 perunggu. Kabupaten teluk Bintuni mengikuti 6 kategori lomba dengan perolehan medali 4 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

Kabupaten Fak-Fak mengikuti 9 kategori Lomba dengan perolehan medali 6 emas dan 3 perak. Kabupaten Sorong Selatan mengikuti 10 kategori lomba dengan perolehan medali 4 emas dan 6 perak. Raja Ampat mengikuti 3 kategori lomba dengan perolehan medali 2 emas dan 1 silver.

Kabupaten Sorong mengikuti 7 kategori lomba dengan perolehan medali 2 emas dan 5 perak. Kota Sorong mengikuti 11 kategori lomba dengan perolehan medali 5 emas dan 6 perak. Kabupaten Tambrau mengikuti 8 kategori lomba dengan perolehan medali 4 emas dan 4 perak.(JP/Sos)

Continue Reading

Adat

Tutup Pesparawi XIII PB, Gubernur: Siapkan Kontingen Menuju Pesparawi Nasional Tahun 2022

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan bersama Forkopimda Menabuh tifa menutup Acara Pesparawi Ke-XIII Se Tanah Papua, Tingkat Provinsi PB, Minggu (28/2/2021) di Gedung Lamberthus Jitmau, Kantor Wali Kota, Sorong.

SORONG,JAGATPAPUA.com– Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Se-Tanah Papua, Tingkat Provinsi Papua Barat secara resmi ditutup oleh Gubernur PB Drs Dominggus Mandacan.

Penutupan Pesparawi tersebut diawali dengan ibadah bersama, dan ditutup dengan penabuhan tifa, Minggu (28/2/2021) di Gedung Drs Ec. Lamberthus Jitmau MM, Kantor Walikota Sorong.

Turut Hadir dalam acara penutupan, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH,M.Si dan Forkopimda PB, Walikota Sorong Lamberthus Jitmau bersama Forkopimda, Kapolda Papua Barat, serta ketua LPPD masing-masing daerah se-PB, Ketua LPPD Papua serta Direktur LPPN.

Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan Pesparawi ini sangat terkait dengan pengembangan karakter bangsa, untuk itu melalui momen ini semua peserta lomba senantiasa mengembangkan potensi seni suara yang dimiliki untuk memuji Tuhan.

Pesparawi ini telah mendorong dan menghidupkan talenta potensial yang merupakan asset dalam mengembangkan paduan suara di PB. Paduan suara tidak hadir hanya karena lomba saja tetapi kiranya dapat dikembangkan di gereja masing-masing.

“Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada LPPD yang dinyatakan menang dengan nilai tertinggi yang diberikan oleh dewan juri baik LPPD dengan peserta yang meraih medali Gold (Emas), Silver (perak) dan Bronch (perunggu),”ucap Gubernur.

Kepada LPPD diharapkan mempersiapkan kontingen pesparawi PB untuk berlaga di Pesparawi ke XIII tingkat Nasional di Jogjakarta pada Maret tahun 2022. Dan bagi peserta yang belum berhasil jangan berkecil hati sebab sesungguhnya memuji Tuhan itu telah dinyatakan lewat semua penampilan dan persembahan nyanyian kepada Tuhan.

“Kepada lembaga pengembangan Pesparawi daerah Papua Barat dalam tugas dan fungsinya telah melakukan pembinaan agar setiap iven pesparawi dapat menghasilkan talenta terbaik di PB, Nasional dan Internasional,”tandasnya.

Sementara Ketua umum LPPD Papua Barat, DR Drs Nataniel Mandacan M.Si mengatakan, penyelenggaraan Pesparawi adalah untuk memberikan pemahaman dan motivasi bahwa Iven tersebut bersifat lomba, tetapi disisi lain untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian.

“Selain itu dilakukan untuk menumbuhkan Persaudaraan yang rukun antara denominasi gereja di PB. Semua anak-anak yang terlibat datang dari semua denominasi gereja bersatu dan memuji tuhan tidak memandang dia dari gereja mana tetapi bersatu untuk memuji tuhan,”ucap Natan.

Sementara Ketua Panitia Pesparawi Se-Tanah Papua Tingkat Provinsi Ppaua Barat Tahun 2021, Abia Ullu S.Sos dalam laporannya mengatakan, Pesparawi ke-XIII tingkat Papua Barat diikuti oleh 13 kabupaten kota dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 1.967 orang.

Ia merinci peserta lomba dengan kategori paduan suara sebanyak 45 kelompok dan non paduan suara 47 kelompok dengan jumlah kategori yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota adalah 12 kategori.

“Pelaksanaan Pesparawi PB berlangsungs esuai jadwal pelaksanaan yaitu dimulai pada 17-28 februari 2021 di 4 Kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Manokwari, teluk Bintuni, Fak-Fak, Kaimana dan berakhir di Kota Sorong semua berjalan dengan baik,”tandas Abia

Abia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur PB dan para Bupati Walikota, pengurus LPPD yang telah memberikan dukungan dan perhatian penuh dalam mensukseskan Pesparawi dimaksud.
Acara tersebut dirangkaikan dengan pembagian champion serta piala bergilir dan sertifikat bagi para peserta pemenang di setiap Kategori lomba.(JP/Sos)

Continue Reading

Adat

Ini Pesan Gubernur Saat Meresmikan Gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP1 Sorong

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, pada peresmian dan penthabisan gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP-1 Kabupaten Sorong, Minggu (28/2/2021).

SORONG,JAGATPAPUA.com– Gereja merupakan salah satu lembaga yang dipanggil dalam bentuk persekutuan, kesaksian dan pelayanan kasih yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang dominan terhadap pembinaan mental dan spiritual umat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat membacakan sambutannya pada acara peresmian dan penthabisan gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP-1 Kabupaten Sorong, Minggu (28/2/2021).

Dalam mewujudkan visi gereja sebagai lembaga dalam realisasinya, tidak terpisahkan dengan peran pemerintah sebagai pengayom, Pembina serta pengambil kebijakan dalam pertumbuhan serta pengembangan kehidupan Rohani.

Tampak Depan Gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP1 Kabupaten Sorong.

“Pemerintah akan selalu hadir ditengah umat Tuhan dalam hal pembinaan dan pembangunan dibidang keagamaan. Pemerintah juga memiliki peran penting sebagai bagian integral dari upaya meletakan landasan moral dan spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah,”ungkap Gubernur Mandacan, dihadapan semua jemaat GKI Syaloom.

Dengan demikian manusia sebagai subyek pembangunan akan mampu menempatkan diri dalam ekselarasan dan keserasian hidup antar umat beragama. Ia menyebut, Gereja merupakan sarana paling penting didalam melaksanakan tugas keagamaan orang percaya untuk bersekutu, beribadah dan melayani Tuhan.

“Jemaat GKI Syaloom klamalu klasis malamoi Kabupaten Sorong dapat bermanfaat kepada seluruh jemaat sebagai Rumah yang kudus dalam mewujudkan panggilan Tuhan untuk menyembah, memuliakan Allah, memberitakan injil dan memberdayakan warga jemaat sesuai dengan misi Gereja sebagai tempat pembinaan kerohanian sehingga jemaat lebih taat kepada Tuhan,”kata Mandacan

Dengan demikian Mandacan menambahkan, jemaat akan memiliki moral dan etika yang baik serta taat kepada Norma keagamaan dan Norma Hukum serta menumbuhkan motivasi kepada umat untuk rajin beribadah, sehingga kasih dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai semua umat terutama anggota jemaat GKI Syaloom.(JP/Sos)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta