MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Manokwari Suriyati Faizal memberikan catatan pada kinerja Gugus Tugas Corona Virus Disease (Covid-19) Manokwari. Salah satu yang menjadi sorotan adalah berkaitan dengan data pasien Covid-19.
“Informasi yang disampaikan ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena kami juga sering turun langsung melihat kondisinya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, termasuk data tentang penderita Covid-19, seperti PDP, PDP, OTG dan yang sudah positif. Selama ini masyarakat mendapat informasi itu dari Gugus Tugas Papua Barat,” ujarnya, Rabu (10/6/2020) di kantor DPRD Manokwari.
Suriyati juga menilai persoalan rapid test terjadi informasi yang bias di masyarakat terutama biaya yang dibebankan, dan setelah menjadi topik pembicaraan di media baru mendapat perhatian dari Gugus Tugas. Sehingga perlu ada informasi yang terbuka di masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan.
“Program yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas diharapkan menyentuh langsung ke masyarakat. Kurangi rapat-rapat yang justru mengeluarkan banyak biaya konsumsi. Anggaran yang digunakan uang rakyat sehingga penggunaannya kembali pada rakyat,” tambah dia.
Selain itu, yang juga menjadi sorotannya berkaitan dengan bantuan bahan makanan (Bama) dari Pemkab Manokwari. Pasalnya data penerima bantuan belum mengcover masyarakat yang membutuhkan. Termasuk juga penerima bantuan modal usaha yang terdampak Covid-19.
“Di masyarakat ini ada yang dapat bantuan tetapi ada juga yang tidak. Harusnya dijelaskan yang berhak menerima dan membalikkan data penerima. Agar masyarakat merasa adil. Ini juga bagi penerima bantuan modal usaha, siapa yang berhak menerima dan parameter apa sehingga orang itu bisa berhak menerima,” jelasnya.
Sementara itu, DPRD Manokwari melalui Panitia Kusus (Pansus) Covid-19 telah menyurati Gugus Tugas untuk meminta sejumlah data. Seperti data percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam penanganan Covid-19, data penerima bantuan dan realisasi penyesuaian APBD 2020 di bulan Mei.(tik)