Connect with us

Adat

FJPI Manokwari Bagi Makanan Gratis di Internasional Mother Languange Day

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Memperingati hari bahasa Ibu Internasional (Internasional Mother Languange Day). Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Manokwari, membagikan makanan berupa nasi kotak, kepada mama-mama Papua, yang berjualan diparkiran Pasar Tingkat Sanggeng, Jumat (21/2/2020).

Ketua FJPI Manokwari, Fenti Rumbiak mengatakan, kegiatan ini sangat penting karena menyangkut bahasa ibu sebagai pengingat keberagaman bahasa dan multilingualisme adalah aspek penting.

“Perbedaan bahasa di seluruh dunia menjadi hal penting untuk pembangunan berkelanjutan,” ucap Fenti Rumbiak, usai membagikan makanan kepada para penjual mama Papua, Jumat siang.

Perayaan hari, “Bahasa Ibu Sedunia”, selama ini hanya dilakukan di tingkat Nasional dan Internasional, sehingga dirasa penting untuk dirayakan didaerah.

“Kita juga harus sadar bahasa ibu itu merupakan bahasa pertama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahasa ibu, merupakan kekayaan bangsa yang mengandung nilai-nilai budaya daerahnya,” sebut wanita asal Biak ini.

Dia juga menekankan bahasa ibu memang harus dijaga, sebagai upaya agar tidak punah dan tidak tergerus oleh modernisasi serta arus globalisasi, apalagi di Papua Barat, sudah ada bahasa daerah yang punah.

“Diperlukan usaha yang serius untuk menjaga dan melestarikan bahasa ibu. Pasalnya, ini menjadi salah satu upaya agar generasi muda tidak lari dari akar budayanya, walaupun harus melambung tinggi menggapai modernisasi. Sebab, menjaga bahasa berarti menjaga budaya,” jelas ibu dua anak ini.

Selain itu, pembagian makanan dan penjelasan singkat kepada mama Papua, agar kedepannya para mama ini turut memperingati momen tersebut. Apalagi bahasa merupakan bagian penting dalam hal mendidik anak dan keluarga, karena bahasa memiliki keterkaitan erat dengan perilaku manusia begitupun anak.

“Pakailah bahasa yang baik, benar dan santun dalam mendidik anak kita di rumah juga lingkungan kita, mendidik anak dengan kasar, maka dia akan tumbuh dengan perilaku yang kasar,” tukasnya.

Dia berharap, dengan momentum ini kedepan bisa menjadi perhatian pemerintah dan organisasi perempuan di Papua Barat, sehingga bahasa ibu tetap dijaga dan tidak punah, karena itu adalah salah satu budaya yang perlu dilestarikan.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Alfons Kambu Sebut Keputusan MRPB Untuk Frengky Umpain Sah!

Published

on

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wasa Kabupaten Maybrat, Alfons Kambu.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wasa Kabupaten Maybrat, Alfons Kambu, menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Maya Raja Ampat, soal latar belakang keaslian Frengky Umpain yang saat ini dipercayakan MRPB, sebagai perwakilan adat dalam keanggotaan Panitia Seleksi calon anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan.

Alfons berpendapat, MRPB merupakan senator adat bagi Orang Asli Papua (OAP), sehingga keputusan yang diambil untuk mengusulkan seseorang, telah melalui pertimbangan yang sah sesuai mekanisme yang berlaku di internal lembaga kultur tersebut.

“Kepada pihak yang tidak setuju dengan pengusulan Frengky Umpain, agar tak keliru dan lebih baik berpikir sebelum berkomentar,” kata Alfons, Jumat (22/5/2020).

Dikatakan Alfons, pertimbangan dan keputusan MRPB untuk Frengky Umpain sebagai anggota tim seleksi DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan, bukan faktor kesukuan tertentu, tetapi soal rekam jejak ke organisasian, performance serta kompetensi individual yang dimiliki.

“Saya harap, kita bekerja sama mendukung apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh lembaga kultur kita di Provinsi Papua Barat,” ujar Alfons.

Sebelumnya, dalam Pleno MRPB tanggal 4 Mei 2020, menetapkan dan menunjuk Frengky Umpain sebagai Ketua Pansel DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan, menggantikan posisi John Warijo (alm).

Keputusan MRPB ini diprotes Ketua DAS Maya Raja Ampat, Kristian Thebu, yang mempersoalkan latar belakang dan keaslian Frengky Umpain di dalam lingkungan DAS Maya.(akp)

Continue Reading

Adat

Dacosta: Tentang Frengky Umpain, Kami Beri Waktu 2×24 Jam Kepada Ketua DAS Maya

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat, mendesak Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Maya di kabupaten Raja Ampat untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf, atas pernyataan yang dilontarkan terhadap Frengky Umpain yang telah ditunjuk sebagai perwakilan Adat utusan MRPB sebagai anggota Panitia seleksi DPR Papua Barat jalur pengangkatan.

Ketua dua LMA Papua Barat, Richard F. Dacosta, menyatakan bahwa LMA Papua Barat sebagai lembaga resmi yang telah mengusulkan Frengky Umpain, dan telah ditetapkan dalam pleno MRPB sebagai utusan adat di dalam anggota panitia seleksi calon ketua DPR Papua jalur pengangkatan (Otsus).

“MRPB dengan sah telah mengutus Frengky Umpain untuk menggantikan posisi John Warijo (alm) sebagai anggota Pansel DPR Papua Barat jalur pengangkatan,” kata Dacosta, Jumat (22/5/2020).

Berdasarkan pernyataan ketua DAS Maya yang menyatakan bahwa Frengky Umpain bukan merupakan OAP, maka LMA Papua Barat meminta yang bersangkutan agar menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf sesuai batas waktu yang ditentukan. Jika tidak diindahkan, maka LMA Papua Barat akan menempuh jalur hukum poitif dan hukum adat.

“Kita minta kepada ketua DAS Maya dalam waktu 2×24 jam untuk segera menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang dilontarkan kepada Frengky Umpain. Jika dalam waktu yang ditentukan (2x24jam) tidak ditanggapi,maka LMA Papua Barat akan menempuh jalur hukum yang berlaku. Dan juga tuntutan adat akan dilayangkan terhadap ketua DAS Maya,” tukas Dacosta.

LMA Papua Barat, kata Dacosta, tetap mendukung proses yang sudah berjalan dengan mengutus Frengky Umpain melalui pleno MRPB sebagai sebagai pengambil keputusan tertinggi di lembaga kultur OAP.

“Kami juga harap Gubernur Papua Barat segera mengeluarkan SK untuk proses tahapan selanjutnya, untuk penetapan 11 kursi DPR Papua Barat jalur pengangkatan di Parlemen Provinsi Papua Barat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat, Kristian Thebu, menolak penujukan Frengky Umpain sebagai wakil masyarakat adat dalam Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Jalur Pengangkatan Periode 2019-2024.

Frengky Umpain, disebut tidak termasuk dalam masyarakat adat di tujuh wilayah adat di Papua sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat mewakili kelompok masyarakat adat atau sebagai perwakilan adat dalam panitia seleksi anggota DPR PB jalur pengangkatan. (akp).

Continue Reading

Adat

Tidak Ada Tempat Karantina Terpusat, Corona Jadi Ancaman Bagi OAP

Published

on

Tokoh Perempuan Papua, Anike Tance Hendrika Sabami.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com -Tokoh Perempuan Papua, Anike Tance Hendrika Sabami mengatakan Pemkab Manokwari belum menyediakan Gedung karantina terpusat untuk pasien penderita Covid-19.

Tentunya ini persoalan yang harus diseriusi, karena secara langsung membuat kehidupan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) semakin terancam terinfeksi Covid-19.

“Kalau pemerintah tidak mau masyarakat OAP yang sehat juga ikut terinveksi Covid-19 akibat transmisi lokal, maka perlu bangun tempat karantina terpusat. Pemerintah harus tegas dalam mengambil langkah, apalagi penyakit ini sangat serius,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga menyarankan agar Pemkab Manokwari harus tegas dalam mengambil dan menyiapkan terobosan baru dalam menutup penyebaran Covid-19. Sehingga dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat OAP di Manokwari.

“Di Papua Barat, jumlah OAP sangat sedikit tidak mencapai 100 persen dan hanya 47-50 persen penduduk. Hidupnya juga masih kental dengan adat dan budaya masing-masing. Apalagi dalam satu rumah bisa dihuni oleh 5 bahkan 10 Kepala Keluarga (KK),” ucapnya.

“Tentu ini ancaman, karena dengan jumlah KK dalam satu rumah itu, satu saja yang terinfeksi maka yang lain akan ikut terinfeksi. Jangan sampai OAP yang memiliki tanah ini hilang dari atas tanah miliknya sendiri, hanya akibat kelalaian pemerintah daerah,” sambungnya.

Anike, yang juga pencetus buku Ideologi Gender Terhadap Citra Perempuan OAP Dalam Berpolitik, mengaku untuk menyelamatkan OAP, harus diproteksi dari sekarang, dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemda salah satunya siapkan tempat karantina terpusat.

“Orang dengan Covid-19 pasti akan sembuh dan itu sudah terbukti, asalkan ditangani secara serius,” tukasnya.

Dia juga mengatakan berdasarkan rilis Satgas Covid-19, orang dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) di Papua Barat, sudah mencapai seribuan lebih. Ini yang harus segera diproteksi, serta Satgas harus terbuka dalam memberikan informasi secara terinci kepada masyarakat melalui para insan pers.

“Identitas yang masuk dalam kategori Corona harus diprotek secara jelas, jangan dirahasiakan, dan juga kalau belum ada tempat karantina terpusat, perlu ada alternatif lain, bisa menggunakan gedung pemerintah yang masih kosong, sehingga penanganannya juga terpusat,” ujarnya.

Sementara itu, dia menambahkah isolasi mandiri dirumah juga tidak akan menjamin dapat menghentikan penyebaran penularan Covid-19.

“Beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu pemenuhan kebutuhan fasilitasi para medis, dokter maupun suster, serta peran kepala suku dalam mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat sukunya masing-masing, baik suku nusantara maupun Papua supaya masyarakat juga selalu waspada,” sebutnya.

“Lembaga kultur baik MRPB dan DPR Provinsi maupun Kabupaten/kota juga harus terus bersuara, karena satu orang Papua mati itu sama saja seribu yang mati karena kami sedikit,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta