Connect with us

Kaimana

Dua Paslon ‘RISMA’ dan ‘TERKABUL’ Periksa Kesehatan di RSUD Sorong

Published

on

KAIMANA, JAGATPAPUA.com – Usai Mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaimana, dua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Rita Teurupun – Leonardo Syakema (RISMA) dan Freddy Thie – Hasbullah Furuada (TERKABUL), mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSUD), John Piet Wanane, Sorong.

Untuk pemeriksaan kesehatan di hari pertama Senin, yakni pengambilan dan pemeriksaan sampel swab, dilanjutkan psikoterst, yang dilakukan oleh Himpunan Psikolog Indonesia.

“Untuk pemeriksaan kesehatan, ditangani oleh tim dokter RSUD John Piet Wanane, yang dipimpin dr. Riswan, sekaligus Ketua IDI Cabang Sorong. Sementara untuk psikotestnya dilaksanakan setelah pemeriksaan swab di Aula RSUD John Piet Wanane, bersama dua Paslon dari Kabupaten Fakfak,” kata Komisioner KPU Devisi Teknis Penyelenggaraan, Dominika Hunga Andung,

Dominika menuturkan untuk pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan, akan dilaksanakan pada 11 September mendatang.

“ Hasil pemeriksaan kesehatan itu akan disampaikan tim dokter dan selanjutnya kita plenokan dan diumumkan kepada kedua Paslon dan seluruh masyarakat Kaimana. Kita harapkan semua berjalan dengan lancar,” tandasnya.(lc)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati: Perpanjangan Runwey Bandara Dan Relokasi Permukiman Warga Segera Dilakukan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH akan menggelar Rapat bersama OPD terkait, untuk membahas sejauh mana upaya pemerintah dalam proses perpanjangan Runway Bandara Rendani dan Relokasi perumukiman Warga terdampak ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.

“Saya sudah memanggil OPD terkait besok kami rapat untuk memastikan upaya yang sudah dana tau belum dilakukan terkait proses perpanjangan Runway dan relokasi warga yang masuk dalam areal perpanjangan bandara. Sehingga kita segera intensifkan upaya relokasi masyarakat tersebut sesuai kebijakan yang ada,”kata Bupati Indou, usai mengikuti acara Launching vaksinasi Tahap II, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak Polda PB.

Upaya pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari dalam membangun bandara Rendani menjadi lebih memadai kata Hermus merupakan upaya yang sangat baik bagi pembangunan Manokwari kedepan.

“Dengan memiliki kapasitas Bandara yang cukup memadai untuk didarati oleh jenis pesawat berbadan lebar, Saya kira ini sangat penting dan tentu kami sebagai pemda Manokwari kita sangat mendukung,”tandas Hermus

Pembangunan Bandara juga diharapkan harus memiliki konektivitas, bentuk infrastruktur yang dibangun di sekitar Bandara harus terkonek dengan semua infrastruktur terkait yang berada di Manokwari.

“Kita juga saat ini sedang menyusun rencana induk pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi termasuk pembangunan dan infrastruktur secara menyeluruh,”ujarnya

Kemudian pihaknya juga berharap masyarakat yang berada di areal Bandara harus mengerti kebijakan ini, sebab pemerintah telah berupaya untuk menyiapkan lahan bagi relokasi penduduk yang terkena dampak perpanjangan landasan Pacu Bandara.

Dan dalam waktu dekat pelaksanaan relokasi dimaksud akan dilakukan, sehingga apapun resikonya pemerintah sudah siap untuk bertanggung jawab.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Kapolda Tornagogo Harap Vaksinasi Corona Tahap II Tepat Sasaran

Published

on

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing berharap pelaksanaan Vaksinasi Tahap II di wilayah Papua Barat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Pemerintah merupakan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksinasi secara baik, sebagai pelayan publik mempunyai Resiko yang tinggi terhadap penularan covid-19, karena interaksi dan mobilitas yang tinggi pula.

Menurutnya pelaksanaan Vaksinasi Tahap II yang sasarannya kepada petugas pelayanan publik yaitu TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, satuan polisi pamong praja, kepala desa, kepala Kantor lurah, perangkat desa atau kelurahan, anggota DPR, DPD, DPRD, ASN, serta petugas pelayanan publik lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas dan Kelompok usia lanjut 60 tahun.

“Sasaran tahap II ini meliputi 16,9 juta pelayanan publik dan 21,5 juta lansia,”sebut Tornagogo

Dan tempat pelaksanaan vaksinasi dilakukan di pusat-pusat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi , pemerintah daerah kabupaten kota, atau milik masyarakat swasta yang memenuhi syarat fasilitas pelayanan tersebut.

“Baik Puskesmas, klinik, rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan,”ujarnya

Tujuan vaksinasi, tentu selain mendorong pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik pada penyakit covid-19, juga agar terhindar dari tertularnya ataupun kemungkinan sakit berat, juga dapat melindungi individu keluarga dan masyarakat yang tidak masuk dalam sasaran vaksinasi.

Sebaiknya sebelum dan saat proses maupun sesudah vaksinasi covid-19, pelayanan publik dan lansia tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, menerapkan 5 M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi agar lebih efektif menekan penyebaran covid-19.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Juni 2021 Vaksinasi Corona Tahap III, Masyarakat Yang Menolak Bisa Disanksi Administrasi

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat melakukan screening persiapan penyuntikan Vaksin Covid-19.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan mengatakan, Sasaran vaksinasi cobid-19 tahap kedua jumlahnya sangat besar untuk Provinsi Papua Barat mencapai 14.699.

Untuk proses pelaksanaan Vaksinasi tahap II ditargetkan selesai pada akhir mei 2021 kemudian dilanjutkan vaksinasi tahap III pada Juni 2021 yang sasaran penyuntikannya untuk masyarakat di Wilayah PB.

“Hal ini berarti dalam waktu 60 hari kedepan, petugas kesehatan harus bisa menuntaskan tanggung jawabnya untuk penyuntikan tahap II. Dengan kata lain diperlukan 5000 penyuntikan per hari untuk dapat mencapai target tersebut,”kata Mandacan Rabu (3/3/2021) pada pencanangan Vaksinasi tahap II, Di Gedung Arfak Polda PB, Maripi.

Tentunya untuk mencapai Target tahap II, pihak Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, tetapi diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antara pihak pelaksana dan institusi organisasi kelompok sasaran sebagai upaya mempercepat penyelesaian tahap II.

“Dengan begitu mulai bulan Juni 2021 kita sudah bisa dan siap melaksanakan vaksinasi tahap III dengan sasaran seluruh masyarakat usia 18 tahun ke atas yang berdomisili di daerah beresiko tinggi,”ucap Mandacan

Untuk memastikan seluruh tahapan vaksinasi diperoleh seluruh masyarakat termasuk PB, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, di mana pada pasal 13 a mengatur tentang sanksi administrasi bagi sasaran yang menolak vaksinasi berupa pemberian bantuan jaminan sosial kesehatan pemberhentian layanan administrasi pemerintah atau denda.

“Untuk itu saya berharap kepada seluruh sasaran yang bekerja di pemerintahan baik sipil maupun aparat keamanan Berikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan segera mendapatkan vaksinasi sebanyak 2 kali penyuntikan kepada para tokoh dan panutan daerah,”tandas Mandacan.

Ia mengimbau kepada Organisasi profesi dan kemasyarakatan untuk membantu memberi edukasi masyarakat dengan menyebarkan informasi yang baik dan benar terkait vaksinasi covid-19, serta untuk semua pihak terkait tingkatkan kerjasama saling mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut, demi mempercepat terbentuknya kekebalan tubuh dalam mengatasi pandemic Covid-19.

“Dan untuk kita semua diharapkan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan jadilah teladan bagi masyarakat,”tutup Mandacan.

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta