Connect with us

Fakfak

Dua Kawasan Baru Pesisir – Teluk di Papua Barat Masuk Kawasan Konservasi

Published

on

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kawasan Konservasi Perairan Dearah (KKPD) Kaimana, Eli Auwe. A.Pi.

KAIMANA, JAGATPAPUA.com – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kawasan Konservasi Perairan Dearah (KKPD) Kaimana, Eli Auwe. A.Pi, mengatakan dua kawasan konservasi perairan baru di wilayah Papua Barat, resmi ditetapkan menjadi kawasan konservasi.

Dua kawasan konservasi itu berada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch. Ini resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri KKP No. 79/Kepmen-KP/2020.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, telah menetapkan wilayah pesisir Kaimana sebagai KKPD dan dua kawasan teluk di Fakfak, sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau – pulau kecil, yakni Teluk Berau dan Nusalasi Van Den Bosch,” ungkapnya, Jumat (16/10/2020).

Dia melanjutkan penetapan kedua teluk tersebut sebagai KKPD, maka berimplikasi pada amanat Undang-Undang, No 23 Tahun 2014, tentang pelimpahan kewenagan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi Papua Barat, terkait kepengurusan bidang Kelautan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan 6 wilayah perairan UPTD KKPD. Kaimana ada 4 wilayah Kawasan perairan dan Fakfak dua wilayah,” ucapnya.

Selain itu, Gubernur Papua Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No : 09/Pergub/Tahun 2019, tentang pembentukan UPTD KKPD Kaimana, untuk membantu pelaksanaan semua urusan terkait bidang perikanan.

“Adanya Pegub ini, maka UPTD, mendapatkan mandat untuk melakukan pengelolaan taman wisata pesisir di Kaimana dan Fakfak,” terangnya.

Dijelaskan, ada dua seksi di dalam UPTD KKPD, yang akan menanggani enam taman wisata pesisir, yaitu seksi satu membawahi empat wilayah di pesisir taman wisata perairan Kaimana, yakni taman wisata perairan Distrik Buruway, Teluk Arguni, Telut Etna dan Perairan Wisata Pesisir Kota Kaimanan.

Kemudian untuk seksi wilayah dua membawahi dua taman pesisir di Fakfak, yakni taman wisata pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch.

Dengan Usia UPTD KKPD Kaimana – Fakfak, yang boleh dikatakan masih balita, makan pihaknya bersama NGO dalam hal ini Conservation Internasional Indonesia (CI), akan meningkatkan pengawasan di enam taman wisata pesisir Kaimana dan Fakfak.

“Secara usia kami masih bayi, sehingga perlu dukungan dan bimbingan dari semua pihak, tentang bagaimana kita menjaga pesisir perairan wisata Kaimana, tetap terjaga dengan baik,” tandasnya.(lc)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Dimasa Pemerintahan Hermus-Budoyo Pembayaran Iuran Supir Rental Akan Ditiadakan

Published

on

Penyerahan Aspirasi Komunitas Supir Mobil Rental, Kepada Cabub Manokwari, Hermus Indou, Selasa (13/10/2020).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dimasa pemerintahan Bupati dan wakil Bupati Manokwari periode 2020-2025 Hermus Indou dan Edy Budoyo (HEBO), akan membebaskan pembayaran iuran bagi para supir Mobil Rental di Kabupaten Manokwari.

Hal itu diungkapkan Cabub Hermus Indou menjawab aspirasi komunitas mobil Rental Manokwari, Selasa (13/10/2020) saat melakukan Kampanye Politiknya di Abreso Caffe Manokwari.

Menurut Hermus apa yang telah dilakukan almarhum Demas Mandacan akan tetap ditindaklanjutinya dalam masa pemerintahannya nanti.

“Terima kasih atas pertemuan ini, dengan harapan HEBO kepada bapak ibu sekalian untuk memberikan dukungan dalam kontestasi pilkada di Manokwari,”ucap Indou.

Terdapat beberapa hal mengenai kebutuhan para supir mobil rental Manokwari perlu diperhatikan, salah satunya mengenai Regulasi. Sehingga hal- hal terkait jasa mobil Rental akan dicover dalam Regulasi dimaksud.

Ia menyadari, Mobil rental memiliki kontribusi penyediaan jasa transportasi bagi warga masyarakat juga pemerintah yang mebutuhkan, juga Pendapatan asli Daerah (PAD) pajak. Sehingga kedepan akan ada regulasi yang mengatur hal-hal terkait dengan mobil rental tersebut.

Misalnya legalitas usaha jasanya, juga penguatan bagi komunitas rental Manokwari yang merupakan ciri dari masyarakat modern. Membentuk organisasi yang membawahi para supir mobil rental.

“Minimal ada solidaritas dalam organisasi tersebut yang sangat membantu ketika ada masalah hukum. Misalnya mobil rental dipakai dan tidak dibayar nah dengan organisasi rental yang memiliki legalitas hukum itulah akan mempermudah proses  hukum,”tuturnya

Dengan organisasi yang bisa ditata serta memiliki pemasukan untuk kesejahteraan anggota, maka hal ini dipandang penting untuk harus dibentuk secara terstruktur.

Kedepan juga bisa diterapkan jasa mobil rental secara online sehingga akan lebih optimal berkembang. Termasuk penggajian juga akan dimasukan dalam regulasi.

“Sesuai aspirasi bapak ibu, pangkalan mobil rental akan kami tata menjadi lebih baik dan nyaman dalam melayani pengguna jasa, selain itu, akan tetap memperkuat komunitas rental dari sisi organisasi. Kita berharap komunitas Mobil rental ini terus ada. sehingga ada masalah bisa mendapat pelayanan hukum. ada juga dukungan ril kepada komunitas ini, pemerintah akan menggunakan jasa rental dalam berbagai iven besar misalkan keluar kota Manokwari dan kegiatan besar lainnya,”beber Hermus

“Saya percaya bahwa pertemuan kita hari ini sebagai bentuk dukungan para supir dalam pembangunan Manokwari kedepan yang lebih baik,”ujarnya.

Pada silaturahmi tersebut juga Hermus meminta dukungan Doa serta dukungan politik dari para supir mobil rental untuk memenangkan HEBO pada Pilkada Manokwari.

Pada Pertemuan itu juga Hermus menerima aspirasi dari Komunitas Mobil rental yang diserahkan oleh Koordinator, Rustam.

Rustam mengatakan, pada prinsipnya Supir Mobil rental memberikan dukungan kepada Paslon HEBO di Pilkada Manokwari, dengan harapan setelah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati kiranya memperhatikan hal-hal yang menyangkut kebutuhan Pejasa Rental.(alb)

Continue Reading

Adat

Jimmi Ijie: Harus Syukuri Otsus, Papua Belum Bisa Merdeka

Published

on

Anggota DPR-RI, Dapil Papua Barat, Jimmi Demianus Ijie.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Anggota DPR RI, jimmi D Ijie menyebut bahwa Otsus tidak perlu menjadi pro kontra, melainkan harus di syukuri. Sementara soal keinginan merdeka, kata dia Papua belum bisa merdeka.

“Untuk apa diprokontrakan harusnya berayukur bahwa otsus itu yang bikin orang papua punya muka. Itu pandangan saya dalam konsep yang sederhana,”ucap Idjie usai menghadiri Acara HUT PB Ke-21 Tahun, Senin (12/10/2020) di Lobi Kantor Gubernur PB, Arfai.

Menurutnya, soal politik, Papua belum bisa Merdeka untuk menjadi Negara sendiri dan terlepas dari NKRI sebab ada 5 negara yang punya hak suara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang notabena adalah negara yang berkepentingan dengan indonesia.

“Inggris, Amerika, Perancis, Rusia dan China. Semua Negara ini berkepentingan untuk indonesia. Jadi bagaimana mungkin mereka tinggalkan mitra mereka (indonesia),” bebernya

Ijie mengaku sering berbicara
kepada anak-anak papua yang pro terhadap Papua Meredeka.

“Saya bilang, Urus yang bisa kamu dapat hari ini. Pintu papua Merdeka sudah tertutup. Sebab jika ada kemungkinan , semestinya Komisi dekolonisasi PBB sudah memberikan sinyal. Tetapi kan nyatanya, hanya ada 17 Negara mines Papua,”ungkapnya.

Bagi Ijie, Dekolonisasi Papua sudah selesai sejak tahun 1969. Namun, bukan tidak mungkin merdeka, semua kata dia tergantung pada persoalan di Papua.

“Kalau eskalasi pendekatan militernya luar biasa maka bisa menjadi pintu masuk,” katanya.

Soal Otsus, bagi Ijie tidak perlu lagi menjadi pro kontra karena otsus hanya akan berhenti jika UUnya dicabut oleh Negara Indonesia. Selama belum ada tindakan Negara untuk mencabut UU tersebut maka sampai kapanpun akan terus berlaku.

“Jangan dipikir Otsus itu ada jilid I dan Jilid II. Bukan begitu, Otsus itu UU dan pemberlakuannya ditentukan oleh Negara. Kalau mau tolak kenapa tidak dari awal saja sekalian. Otsus sudah berjalan dan sudah dinikmati. Terutama ASN, mereka ikut bersuara soal Otsus, padahal selama ini mereka menikmati gaji itu kan dari Otsus. Jadi bagi ASN jangan pernah berkata Otsus itu gagal,” tuturnya.

Karena lanjut Jimmi, meski otsus ditolak dengan cara apapun, negara akan tetap melanjutkannya. Apabila penolakan Otsus masih tetap disuarakan masyarakat hingga batas akhir tahun 2021 dipastikan Negara akan bertindak dengan strategi baru misalnya mengeluarkan Perpu, ditambah persetujuan DPR maka jadilah UU.

“Jadi jangan ditolak tetapi dikritisi mana yang kurang agar diperbaiki. Itu jauh lebih penting dari pada menolak. Karena menolakpun Negara akan tetap melaksnakan,” tandasnya. (me)

Continue Reading

Adat

Alat PCR Manokwari Resmi Beroperasi, Sematkan Nama Alm. Bupati

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– RSUD Manokwari akhirnya memiliki Laboratorium PCR yang diberinama Lab PCR Demas Paulus Mandacan. Kehadiran Lab PCR ini merupakan penantian panjang pemerintah sejak upaya pengadaan beberapa bulan lalu.

Plh Bupati Manokwari, Edi Budoyo mengatakan, pengadaan alat dan laboratorium PCR Kabupaten Manokwari itu sudah lama di rencanakan untuk diadakan.

Kata dia, saat itu terjadi lockdown dan penerapan PSBB berskala besar sehingga sulit untuk mendatangkan alat tersebut.

Tak hanya kendala PSBB, pada saat alat PCR tiba dan belum bisa dioperasikan karena belumadanya tenaga yang akan mengoperasikannya.

“Kita bersyukur penantian panjang itu terjawab dan hari ini alat PCR bisa kita resmikan dan operasikan,”ujarnya usai peresmian Lab.

Sementara itu, Ketua Harian Satgas Covid-19 Manokwari. drg. Hendri Sembiring mengatakan, laboratorium itu bisa melakukan pemeriksaan 90 sampel per hari dengan 3 kali running.

“Pengadaan ini lengkap dengan alat pendukung lain. Kita langsung hibahkan ke RSUD Manokwari,” jelasnya dalam laporan. (alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta