Connect with us

Papua Barat

DPR Papua Barat Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Gubernur Tahun 2019

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menggelar rapat Paripurna pertama masa sidang III tahun 2020, dengan agenda mendengarkan penyampaian Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan, tentang Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Rabu (2/9/2020).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, dan dihadiri oleh Gubernur dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari.

Membuka kegiatan ini, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan di tengah situasi mewabahnya Pandemi Covid-19, tentu tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan tetap harus di jalankan, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Maka sesuai agenda rapat, pihaknya hari ini akan mendengarkan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

“Saya yakin ini sudah melalui pra pembahasan yang mendalam. Mari kita dengarkan penjelasan Gubernur dan akan dilanjutkan dengan agenda pembahasan Ranperda sesuai mekanisme tata tertib dewan yaitu pemandangan umum fraksi, yang akan disampaikan pada rapat Paripurna selanjutnya,” ucapnya.

Sementara Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dalam penyampaian LKPJ tahun 2019, menyatakan bahwa total realisasi pendapatan sampai berakhirnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 11.339.763.889.678. Jika dibandingkan target pendapatan sebesar Rp. 9.209.218.376.001, melebihi target sebesar Rp. 2.130.545.513.677 atau mencapai 123,13 persen.

Realisasi pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah sampai tanggal 31 Desember 2019 dapat di realisir Rp. 483.725.598.744 atau 95,22 persen dari yang ditargetkan Rp. 508.019.740.143. Rincian realisasi asli daerah tersebut diperoleh dari pajak daerah Rp. 369.671.612.213. Realisasi daerah Rp. 3.542.572.475. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 17.123.875.370, lain-lain PAD Rp. 93.387.538.686.

Untuk pendapatan transfer hingga akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 10.855.310.000.290 atau 145,32 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp. 8.700.971.301.858 yang di peroleh dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 110.643.402.300 dan dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam sebesar Rp. 4.848.787.932.100.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Rp. 1.456.520.204.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 491.563.793.534. Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp. 3.947.794.959.000. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah hingga akhir tahun 2019 di realisasi Rp. 728.000.000.000 atau 319,30 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp. 228.000.000.

Kedua realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 Rp. 5.409.692.414.864 atau 85,96 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 6.293.113.148.372, dengan rincian belanja di antaranya, belanja operasional direalisasikan Rp 3.651.709.410.048 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 847.781.618.060. Belanja barang Rp. 1.899.915.796.328. Belanja hibah Rp. 850.998.126.660. Belanja bantuan sosial Rp. 53.013.500.000.

Belanja modal di realisasikan sebesar Rp. 1.757.983.373.816 yang terdiri dari Rp. 24.920.000.000. Belanja peralatan dan mesin Rp. 118.473.418.793. Belanja bangunan dan gedung Rp. 282.168.970.054. Belanja jalan irigasi dan jaringan Rp. 1.311.729.995.706. Belanja aset tetap lainnya Rp. 16.298.412.600. Belanja modal aset lainnya Rp. 4.393.499.663.

Ketiga berkaitan dengan transfer sampai dengan berakhirnya tahun 2019 Rp. 3.859.605.766.218 atau 98,75 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp. 3.908.356.244.405 dengan rincian belanja transfer bagi hasil pendapatan di realisasikan Rp. 1.845.415.979.807. Transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 2.140.189.786.411.

Keempat berkaitan dengan pembiayaan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkam suflus anggaran dalam tahun anggaran 2019. Penerimaan pembiayaan Rp. 1.080.843.444.442, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp. 100.000.000 berupa penyetaan modal pemerintah daerah.

Secara umum realisasi APBD Papua Barat tahun anggaran 2019 adalah pendapatan Rp. 11.339.763.889.678, belanja Rp. 5.409.692.414.864, transfer Rp. 3.859.605.766.218, sedangkan pembaiayan etos Rp. 980.843.444.442. Sehingga terdapat SILPA Rp. 3.051.309.163.039.(top)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati: Pemda Manokwari Akan Tambah 2 Unit Mobil Damkar

Published

on

Bupati Manokwari Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo, didampingi Anggota DPRD Alyosius Siep saat meninjau lokasi peristiwa kebakaran di Pasar Wosi Sabtu (27/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari akan menambah 2 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar). Sebab 2 Mobil Damkar milik Pemda ludes dibakar massa saat rusuh 19 Agustus 2019 lalu.

Hal itu dilakukan karena masyarakat menilai Pemerintah Lambat dalam mengambil langkah cepat untuk mengirim mobil Damkar ke lokasi kebakaran yang terjadi.

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan saat ini fasilitas pemadam kebakaran di Kabupaten Manokwari belum tersedia. Tetapi sesuai informasi yang diterima Pemda Manokwari mendapat jatah 2 unit mobil Damkar dari pemprov PB yang waktu realisasinya masih menunggu petunjuk pemprov.

“Sehingga memang beberapa kejadian kebakaran di Wilayah ini penanganannya belum maksimal di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari,” ungkap Hermus Indou kepada awak media usai meninjau lokasi kebakaran di pasar wosi, Sabtu ( 27/02/2021 ).

“Ketersediaan Damkar sangat penting untuk mengatasi peristiwa kebakaran seperti ini, sehingga direncanakan akan melakukan pengadaan 2 atau bahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran melalui APBD kita supaya bisa mengantisipasi kejadian-kejadian serupa yang nanti akan terjadi lagi,”tandas Bupati

Sementara Kepala Satpol-PP Kabupaten Manokwari Yusuf Kayukatui membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari memang memiliki 2 unit kendaraan pemadam kebakaran, namun tidak bisa digunakan karena mobil tersebut rusak.

“Ada 2 unit, tapi mobil damkar yang besar pengadaan 2001 sudah tidak bisa dipakai karena mulai rusak, sedangkan mobil hibah dari Pemerintah tahun 2018 sudah terbakar saat terjadi demo pada Agustus 2019. Jadi sampai sekarang kita di Kabupaten Manokwari belum memiliki mobil pemadam kebakaran,”pungkasnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Tinjau Lokasi Kebakaran, Bupati Dan Wabub Utamakan Perhatian Bagi Warga Yang Terdampak

Published

on

Bupati Manokwari Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo, saat meninjau lokasi peristiwa kebakaran di Pasar Wosi Sabtu (27/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou dan Edi Budoyo meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu disekitar Pasar Wosi, Manokwari.

Bupati dan Wabub yang tiba dilokasi kebakaran, Sabtu (27/2/2021) didampingi Anggota DPRD Manokwari, Alyosius Siep serta sejumlah Pimpinan OPD terkait lingkup Pemda Manokwari.

Bupati mengatakan, sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa korban juga warga masyarakat diwilayah tersebut yang terkena dampak kebakaran. Menurut ia, tindakan pertama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari yaitu memperhatikan keluarga yang merupakan korban atas kebakaran tersebut, juga masyarakat yang terkena dampak.

“Kita memperhatikan kebutuhan mereka, selanjutnya kita akan memastikan data jumlah keluarga yang terdampak dari OPD terkait, sehingga kita bisa tahu secara jelas dan pasti berapa keluarga yang terkena dampak dari peristiwa ini,”kata Bupati Indou

selain itu, terkait bangunan yang rusak akibat kebakaran itu akan dikoordinasikan kemudian apakah akan dibangun kembali atau tindaklanjutnya seperti apa.

“Kami tadi juga sudah bertemu dengan Ketua-ketua RT bertanya terkait dengan mengapa sampai terjadi kebakaran, mereka juga sudah menjelaskan bahwa memang itu karena adanya konslet listrik,”ucap Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Prokes Covid-19 Ketat Diterapkan Selama Lomba Pesparawi XIII Tingkat Provinsi PB

Published

on

Ketua Panitia Pesparawi ke-XIII Se- Tanah Papua, Tingkat Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos.

SORONG,JAGATPAPUA.com– Ketua Panitia Lomba Pesparawi ke-XIII Se Tanah Papua, Tingkat Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos mengatakan, Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 serius diterapkan panitia dan Peserta lomba selama pelaksanaan Lomba Pesparawi.

“Sejak proses awal pelaksanaan lomba pesparawi prokes Covid-19 sangat ketat dilakukan oleh panitia bahkan peserta atau kontingen dari setiap daerah yang mengikuti lomba pesparawi ini,”ungkap Abia, Sabtu (27/2/2021) di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong.

Hal ini merupakan protap panitia dalam melaksanakan Pesparawi tingkat Papua Barat, dalam masa situasi pandemic Covid-19. Karena lomba Tarik suara ini jelas memiliki potensi yang sangat besar terhadap penularan virus corona.

Sehingga sekksi dalam kepanitiaan Pesparawai melaksnakan tugasnya dengan baik, terlebih khusus seksi kesehatan, yang terdiri dari tenaga kesehatan (Nakes) Dokter, sangat berperan aktif dalam mengawasi atau memeriksa kesehatan semua panitia termasuk para juri.

“Tim kesehatan ini bertugas selalu memeriksa kesehatan para peserta lomba juga jury, bahkan untuk jury diharuskan mengganti masker dalam setiap 2 jam berjalan,”ujarnya

Termasuk pengaturan posisi tempat duduk dalam setiap ruangan lomba, sangat diperhatikan dengan baik, terutama terkait jarak dari tempat duduk yang satu ke tempat duduk lainnya. Kemudian Juga fasilits lainnya yang berkaitan dengan 3 yaitu mencuci tangan, Menjaga jarak, menggunakan masker”tandasnya

Hal ini dilakukan wajib untuk memutus mata rantai penyebaran Virus corona sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah ini.

“Ya saya berharap jika kita ingin suksesnya pelaksanaan pesparawi maka semua orang yang datang harus sehat, dan kualitas puji-pujian yang dipersebahkan sebagai peserta lomba harus berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan”tutupnya.(JP/Sos)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta