Connect with us

Kaimana

Dinas P3A Papua Barat, Gelar Rakornis Tahun 2020 di Kaimana

Published

on

KAIMANA, JAGATPAPUA.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Papua Barat, mengelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se-Papua Barat Tahun 2020 di Kabupaten Kaimana.

Gubernur Papua Barat dalam sambutannya, yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Papua Barat Drs.Muhammad A Tawakal, mengatakan, salah satu isu strategis Pemerintah Propinsi Papua Barat adalah tata kelola Pemerintahan dan ini bukan hanya menjadi persoalan satu/dua daerah di Indonesia, tetapi menjadi isu yang hangat di bahas di seluruh Dunia.

“Kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik nyatanya di perlukan oleh seluruh masyarakat di belahan dunia manapun, namun kebutuhan terbesar dan paling krusial ada pada daerah-daerah yang sedang membangun dan mulai berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya tata kelola pemerintahan merupakan salah satu kunci suksesnya keberhasilan pembangunan.

“Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga tergantung oleh baik atau tidaknya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya serta prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, Partisipatif, efektivitas, efisien dan kepastian hukum, termasuk pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak dalam pelaksanaan kabupaten/kota layak anak ( KLA),” jelasnya.

Dia menyebutkan, sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah mengamanatkan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan gender.

“Yang di maksud dengan peningkatan gender ini melalui beberapa faktor yakni, penguatan, kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, dan kegiatan yang responsive gender. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender yang tertuang dalam RPJMD, rencana strategis SKPD dan Rencana kerja SKPD,” tandasnya.

Di akhir sambutan Muhamad A Tawakal menyampaikan pesan dari Gubernur Papua Barat yakni mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk bersama-sama basmi yang namanya Narkoba, lem Aibon dan Miras.(lc)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kepsek Diingatkan Tak Pungut Biaya Sekolah Selama Pandemi Covid-19

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Para kepala Sekolah (Kepsek) jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta se-Papua Barat diingatkan agar tidak melakukan pungutan biaya Sekolah selama Pandemic Covid-19.

“Untuk menghadapi covid-19 serta Ujian Sekolah (US) atau penilaian akhir sekolah (PAS) wajib memperhatikan beberapa hal yaitu sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya yang membebani siswa dan orang tua murid, biaya ujian sekolah atau penilaian akhir sekolah akan menggunakan biaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Bantuan Operasional Sekolah sesuai petunjuknya,”kata kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd, melalui Surat Edaran Nomor 420/245/DP-III/2021 tentang pungutan Biaya yang ditujukan kepada para Kepsek di semua jenjang pendidikan se-PB, Kamis (4/3/2021).

Selain itu Barnabas juga menegaskan, bahwa pabila ada pungutan maka harus berdasarkan musyawarah mufakat bersama dengan komite sekolah dan apabila ada sekolah yang telah melakukan kebijakan pemungutan biaya US atau PASpenilaian maka mohon untuk dikembalikan secara baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan pengawas sekolah berperan untuk memantau dan melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Saya sdh temukan beberapa sekolah yg sdh melakukan pemungutan. Selanjutnya saya akan menegur sekolah tersebut, dan pengawas harus tingkatkan pengawasan,”tegas Barnabas.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Berikan Contoh Kepada Masyarakat, Bupati Manokwari Disuntik Vaksin Corona

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, saat menjalani Screening untuk persiapan penyuntikan Vaksin Corona, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak, Polda PB..

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebagai Publik Figure, wajib memberikan contoh positif kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Hal ini dilakukan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, yang menjalani vaksinasi Rabu (3/3/2021), di Gedung Arfak Polda PB, Maripi, Manokwari.

“Vaksinasi yang dilakukan hari ini adalah untuk kesehatan dalam memutus mata rantai Corona, dan setelah saya divaksin sy tetap sehat dan tidak ada efek samping, Sangat aman,” kata Hermus

Sebagai Bupati ia mengajak seluruh warga masyarakat menyiapkan diri untuk divaksin, sehingga dapat dipastikan bahwa khusus untuk Manokwari kita bisa berantas penyebaran virus covid-19.

“Semua warga masyarakat kita bisa hidup sehat aman dan juga nyaman,”tandas hermus

Sebagai pejabat publik Hermus menambahkan, baik Gubernur bersama jajarannya, juga Bupati dan wakil bupati serta forkopimda dijajaran pemda kabupaten Manokwari, wajib hukumnya untuk divaksin sehingga melindungi diri kita sendiri tetapi juga melindungi masyarakat.

Karena bentuk aktivitas pemerintah sebagai publik figure diakui cukup tinggi, pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga kita juga harus memastikan diri tidak menjadi sumber penyebaran Corona. Karena tindakan dalam memproteksi diri sudah dilakukan terlebih dulu melalui vaksinasi.

“Tentu pencanangan serta Penyuntikan vaksinasi yang dilakukan hari ini juga untuk membangun spirit dan juga memberikan contoh bagi seluruh warga masyarakat khususnya di kabupaten Manokwari,”ucap orang Nomor 1 di Manokwari ini.(JP/me)

 

Continue Reading

Adat

Bupati: Perpanjangan Runwey Bandara Dan Relokasi Permukiman Warga Segera Dilakukan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH akan menggelar Rapat bersama OPD terkait, untuk membahas sejauh mana upaya pemerintah dalam proses perpanjangan Runway Bandara Rendani dan Relokasi perumukiman Warga terdampak ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.

“Saya sudah memanggil OPD terkait besok kami rapat untuk memastikan upaya yang sudah dana tau belum dilakukan terkait proses perpanjangan Runway dan relokasi warga yang masuk dalam areal perpanjangan bandara. Sehingga kita segera intensifkan upaya relokasi masyarakat tersebut sesuai kebijakan yang ada,”kata Bupati Indou, usai mengikuti acara Launching vaksinasi Tahap II, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak Polda PB.

Upaya pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari dalam membangun bandara Rendani menjadi lebih memadai kata Hermus merupakan upaya yang sangat baik bagi pembangunan Manokwari kedepan.

“Dengan memiliki kapasitas Bandara yang cukup memadai untuk didarati oleh jenis pesawat berbadan lebar, Saya kira ini sangat penting dan tentu kami sebagai pemda Manokwari kita sangat mendukung,”tandas Hermus

Pembangunan Bandara juga diharapkan harus memiliki konektivitas, bentuk infrastruktur yang dibangun di sekitar Bandara harus terkonek dengan semua infrastruktur terkait yang berada di Manokwari.

“Kita juga saat ini sedang menyusun rencana induk pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi termasuk pembangunan dan infrastruktur secara menyeluruh,”ujarnya

Kemudian pihaknya juga berharap masyarakat yang berada di areal Bandara harus mengerti kebijakan ini, sebab pemerintah telah berupaya untuk menyiapkan lahan bagi relokasi penduduk yang terkena dampak perpanjangan landasan Pacu Bandara.

Dan dalam waktu dekat pelaksanaan relokasi dimaksud akan dilakukan, sehingga apapun resikonya pemerintah sudah siap untuk bertanggung jawab.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta