Connect with us

Manokwari

Cegah Pandemi Corona, Gubernur dan Pejabat Eselon II Pemprov Papua Barat, Jalani Pemeriksaan Swap

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, saat menjalani pemeriksaan Swap di RSU Provinsi Papua Barat.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pejabat eselon II di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, melakukan pemeriksaan virus corona atau Covid-19 sebagai langkah pencegahan penyebaran dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Rumah Sakit Umum (RSU) Papua Barat, di kompleks Bumi Marina, Rabu (24/6/2020). Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengawali pemeriksaan tersebut.

“Sebelum penerapan ‘New Normal’, kita ASN harus jalani pemeriksaan swab. Kita pastikan diri kita sehat dan terbebas dari Covid-19 sebelum aktivitas pemerintahan kita buka seperti biasa,” ungkap Gubernur usai menjalani pemeriksaan swap.

Setelah gubernur pengambilan, diikuti oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan, Kepala Biro serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang jumlahnya hampir 50 orang.

“Ini sebetulnya kembali kepada kesadaran kita. Setelah pejabat diharapkan nanti dilanjutkan para staf atau ASN di seluruh jajaran Pemprov Papua Barat,” ujar Gubernur.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, saat menjalani proses pengambilan sampel usap tenggorokan.

Gubernut berharap, kegiatan ini menjadi contoh bagi masyarakat serta dapat dilaksanakan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.

“Penyakit ini bukan aib, semakin cepat kita tahu status kesehatan kita, maka semakin cepat dapat ditangani. Dengan demikian tidak perlu waktu lama untuk sembuh,” ucap Gubernur.

Gubernur menyebutkan pemeriksaan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi Papua Barat dan hasil pemeriksaan sampel usap dari pejabat tinggi pratama ini dapat diketahui pada hari ini juga.

“Kita berdoa semoga pejabat Papua Barat semua sehat, tidak ada yang positif. Tapi kalau ada yang positif maka wajib menjalani isolasi di rumah sakit,” ujar Gubernur lagi.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat telah memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 hingga 14 Juli 2020. Itu dilakukan untuk mengkaji sekaligus sebagai persiapan menuju penerapan ‘New Normal’.

Seiring perpanjangan masa tanggap darurat, Gubernur juga telah memutuskan masa kerja dari rumah bagi ASN berlanjut hingga 14 Juli 2020. Gubernur ingin seluruh persiapan matang sebelum aktivitas pemerintahan dibuka secara normal.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Adat

Hadapi Corona, Ahoren Minta Ada Pemeriksaan Bagi Seluruh Anggota MRPB

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren berharap Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat, dapat melaksanakan pemeriksaan Rapit Test dan pemeriksaan swab bagi anggota MRPB.

Sebab hal itu dinilai penting sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah corona dilembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) tersebut.

“Seminggu lalu saya sudah ikut pemeriksaan swap di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan 3 hari lalu 6 anggota MRPB juga sudah ikut pemeriksaan di Teluk Bintuni. Sehingga ini perlu dilakukan bagi anggota lainnya, termasuk staf dan honorer,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahoren dalam pemeriksaan nanti bisa dilakukan dikantor MRPB dengan mengikutsertakan pemeriksaan bagi seluruh tokoh adat diwilayah Papua Barat.

“Saya harap tim Covid-19 memiliki waktu untuk bersama-sama dengan MRPB mengundang seluruh element masyarakat OAP melakukan pemeriksaan Rapit Test dan Swap di kantor MRPB,” ucapnya.

“Untuk kebutuhan secara teknis dalam pemeriksaan tentu kita harapkan dari Pemprov Papua Barat melalui tim Covid-19, apalagi tugas MRPB adalah bagaimana menyelamatkan OAP diwilayah Papua Barat,” tandasnya.(alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta