MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemprov Papua Barat genap berusia 20 tahun, tanggal 12 Oktober 2019, dan telah berada di dua masa pemerintahan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir Hendrik Runaweri, menyampaikan beberapa hal yang dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi.
“Sejak kehadiran Provinsi Papua Barat, hingga saat ini terlihat kemajuan di sektor infrastruktur dan beberapa sektor lainnya berkembang cukup signifikan,” ungkapnya.
“Di bidang Kehutanan juga ada peningkatan program, meski tahun 2017 lalu masih ada Dinas Kehutanan kabupaten, tetapi saat ini tinggal satu, di kabupaten hanya cabang dinas,” sebutnya.
“Perubahan ke arah yang lebih baik ini perlu dipertahankan, dan yang terpenting hutan tetap dijaga dan dilestarikan, serta kesejahteraan masyarakat tetap harus diperhatikan,” ucapnya.
Namun, kata dia ada hal lain perlu ditingkatkan, seperti kesejahteraan masyarakat Papua Barat, serta lapangan kerja bagi masyarakat orang asli Papua.
“Investor perlu diberi keleluasan untuk berinvestasi di Papua Barat. Tentu kehadiran investor ini, lapangan pekerjaan akan tersedia cukup bagi OAP yang belum mendapatkan pekerjaan, tentu harus tetap dilakukan pengawasan,” tukasya.
Disisi lain, kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi OAP juga harus ditingkatkan, sehingga mereka memiliki skil yang memang dibutuhkan oleh perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat.
“Yang menjadi persoalan saat ini adalah kualitas atau skil bagi OAP untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam sebuah perusahaan,” sebutnya.
“Sementara dari sisi program, sangat baik dan perhatian pemerintah pusat juga baik, sekarang tinggal bagaimana program itu bisa diperuntukan tepat sasaran,” ucapnya.
Hendrik yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan sejak 2010 silam hingga sekarang, melihat Gubernur pertama Papua Barat, Alm Abraham O Atururi, telah meletakan dasar pembangunan dan saat ini dilanjutkan oleh Drs. Dominggus Mandacan.
“Dua pemimpin dengan masa pemerintahan berbeda memiliki jiwa membangun, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat. Tentu harus didukung oleh kita para perangkat daerah dalam membentuk program dan kegiatan,” tutupnya.(me)