Connect with us

Bawaslu Manokwari

Bawaslu Manokwari Layangkan Surat Peringatan ke Tim Kampanye Kedua Paslon

Published

on

Komisioner Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Manokwari, Nurlaila Muhammad.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Manokwari, layangkan dua kali surat peringatan terhadap tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Manokwari 2020.

Komisioner Devisi Hukum Bawaslu Kabupaten Manokwari, Nurlaila Muhammad mengatakan surat peringatan tersebut terkait penerapan protokol Kesehatan saat melakukan pertemuan terbatas.

“Kita pantau langsung kedua kandidat saat lakukan pertemuan terbatas. Ini terkait penerapan protokol kesehatan, karena sesuai PKPU No.13, setiap kegiatan dalam ruangan hanya menghadirkan 50 orang, dengan jarak satu sama lainnya 1 meter,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pada pemantauan itu, banyak ditemui masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Kemungkinan panitia sudah mengatur batas 1 meter, namun karena antusias masyarakat ingin melihat dan mendengar visi misi kandidat, sehingga tidak ada jarak satu sama lainnya,” ujarnya.

Selain itu, ditemui ada kandidat melakukan pertemuan terbatas diteras rumah dengan memasang tenda. Padahal hal itu dilarang, serta masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat menghadiri pertemuan terbatas tersebut.

“Hal-hal seperti itu yang kita lihat masih dilanggar, kedepannya kita harap tim kedua paslon harus lebih tegas, karena apa yang kita lakukan untuk menjaga masyarakat disaat Pandemi Covid-19,” ungkapnya.

“Kalau pelanggaran ini terulang lagi, Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis ditempat, ketika satu jam tidak diindahkan, maka kita punya kewenangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk bubarkan dan sanksinya kandidat tidak diperbolehkan lakukan kampanye yang sama selama tiga hari,” ujarnya.

Ijin Keramaian Pasangan Calon

Disisi lain, Nurlaila juga mengakui belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran ijin keramaian dari dua Paslon peserta Pilkada.

“Paslon peserta Pilkada setiap pertemuan sudah mengurus ijin keramaian di pihak kepolisian. Ketika ijin itu keluar akan disertakan waktunya. Kalau melebihi berarti melanggar,” ujarnya.

Dalam ketentuan perundang-undangan jam untuk pertemuan terbatas tidak dibatasi, namun yang dibatasi adalah rapat umum.

“Kalau pertemuan terbatas acuannya sesuai dengan jam yang disampaikan di surat ijin keramaian di kepolisian,” ucapnya.

“Pengurusan surat ijin di kepolisian ini wajib dan tebusannya kepada Bawaslu. Kalau tidak ada surat ijin keramaian, Bawaslu berhak membubarkan kegiatan paslon,” tukasnya.

Dia menambahkan bila nantinya ada pelanggaran dari surat ijin keramaian tersebut, maka paslon akan bertanggung jawab langsung dengan pihak kepolisian.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bawaslu Manokwari

Sembilan KPU di Papua Barat Tetapkan DPT Pilkada 2020, Ini Rinciannya

Published

on

Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Sebanyak 9 KPU kabupaten/kota sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2020 masing-masing daerahnya.

Kesembilan daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, yakni Raja Ampat, Sorong Selatan,Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan kabupaten Manokwari.

“Saya beri apresiasi kepada teman-teman KPU di sembilan daerah, karena satu tahapan telah sukses, yaitu pleno penetapan DPT untuk Pilkada 2020, tentunya dengan mematuhi aturan dan anjuran yang berlaku di masa Pandemi Covid-19,” kata Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, Rabu (21/10/2020).

Dia menyebut berdasarkan data yang diterima dari 715.724 jiwa atau rasio 60,95 persen penduduk Papua Barat, yang memiliki hak pilih, telah terdata dalam DPT Pilkada 2020 di sembilan daerah, sebanyak 436.243, dengan rincian 224.472 (pemilih laki-laki) dan 211.771 (pemilih perempuan).

“Pilkada 2020 di sembilah daerah ini akan berlangsung di 125 kecamatan/distrik, 1.068 desa dan 1.897 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujarnya.

Dia melanjutkan secara teknis pelaksanaan Pilkada 2020 akan melibatkan 3.203 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 625 Panitia Pemilihan Distrik (PPD).

Adapun rincian total DPT Pilkada 2020, yakni Raja Ampat 36.771 pemilih, Sorong Selatan 45.829 pemilih, Teluk Bintuni 45.807 pemilih, Fakfak 50.206 pemilih, Kaimana 32.505 pemilih, Teluk Wondama 25.947 pemilih, Manokwari Selatan 29.360 pemikih, Pegunungan Arfak 33.423 pemilih dan Manokwari 136.395 pemilih.

Kepala Bagian (Kabag) pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat, Supriono menyatakan secara umum tahapan Pilkada 2020 serentak di Papua Barat berjalan kondusif, paska penetapan DPT oleh masing-masing KPU.

“Sesuai laporan Bawaslu setempat belum ditemukan pelanggaran selama penetapan DPT. Saat ini kita juga fokus pengawasan masa kampanye,” tandasnya.(sos)

Continue Reading

Adat

Dimasa Pemerintahan Hermus-Budoyo Pembayaran Iuran Supir Rental Akan Ditiadakan

Published

on

Penyerahan Aspirasi Komunitas Supir Mobil Rental, Kepada Cabub Manokwari, Hermus Indou, Selasa (13/10/2020).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dimasa pemerintahan Bupati dan wakil Bupati Manokwari periode 2020-2025 Hermus Indou dan Edy Budoyo (HEBO), akan membebaskan pembayaran iuran bagi para supir Mobil Rental di Kabupaten Manokwari.

Hal itu diungkapkan Cabub Hermus Indou menjawab aspirasi komunitas mobil Rental Manokwari, Selasa (13/10/2020) saat melakukan Kampanye Politiknya di Abreso Caffe Manokwari.

Menurut Hermus apa yang telah dilakukan almarhum Demas Mandacan akan tetap ditindaklanjutinya dalam masa pemerintahannya nanti.

“Terima kasih atas pertemuan ini, dengan harapan HEBO kepada bapak ibu sekalian untuk memberikan dukungan dalam kontestasi pilkada di Manokwari,”ucap Indou.

Terdapat beberapa hal mengenai kebutuhan para supir mobil rental Manokwari perlu diperhatikan, salah satunya mengenai Regulasi. Sehingga hal- hal terkait jasa mobil Rental akan dicover dalam Regulasi dimaksud.

Ia menyadari, Mobil rental memiliki kontribusi penyediaan jasa transportasi bagi warga masyarakat juga pemerintah yang mebutuhkan, juga Pendapatan asli Daerah (PAD) pajak. Sehingga kedepan akan ada regulasi yang mengatur hal-hal terkait dengan mobil rental tersebut.

Misalnya legalitas usaha jasanya, juga penguatan bagi komunitas rental Manokwari yang merupakan ciri dari masyarakat modern. Membentuk organisasi yang membawahi para supir mobil rental.

“Minimal ada solidaritas dalam organisasi tersebut yang sangat membantu ketika ada masalah hukum. Misalnya mobil rental dipakai dan tidak dibayar nah dengan organisasi rental yang memiliki legalitas hukum itulah akan mempermudah proses  hukum,”tuturnya

Dengan organisasi yang bisa ditata serta memiliki pemasukan untuk kesejahteraan anggota, maka hal ini dipandang penting untuk harus dibentuk secara terstruktur.

Kedepan juga bisa diterapkan jasa mobil rental secara online sehingga akan lebih optimal berkembang. Termasuk penggajian juga akan dimasukan dalam regulasi.

“Sesuai aspirasi bapak ibu, pangkalan mobil rental akan kami tata menjadi lebih baik dan nyaman dalam melayani pengguna jasa, selain itu, akan tetap memperkuat komunitas rental dari sisi organisasi. Kita berharap komunitas Mobil rental ini terus ada. sehingga ada masalah bisa mendapat pelayanan hukum. ada juga dukungan ril kepada komunitas ini, pemerintah akan menggunakan jasa rental dalam berbagai iven besar misalkan keluar kota Manokwari dan kegiatan besar lainnya,”beber Hermus

“Saya percaya bahwa pertemuan kita hari ini sebagai bentuk dukungan para supir dalam pembangunan Manokwari kedepan yang lebih baik,”ujarnya.

Pada silaturahmi tersebut juga Hermus meminta dukungan Doa serta dukungan politik dari para supir mobil rental untuk memenangkan HEBO pada Pilkada Manokwari.

Pada Pertemuan itu juga Hermus menerima aspirasi dari Komunitas Mobil rental yang diserahkan oleh Koordinator, Rustam.

Rustam mengatakan, pada prinsipnya Supir Mobil rental memberikan dukungan kepada Paslon HEBO di Pilkada Manokwari, dengan harapan setelah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati kiranya memperhatikan hal-hal yang menyangkut kebutuhan Pejasa Rental.(alb)

Continue Reading

Adat

Jimmi Ijie: Harus Syukuri Otsus, Papua Belum Bisa Merdeka

Published

on

Anggota DPR-RI, Dapil Papua Barat, Jimmi Demianus Ijie.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Anggota DPR RI, jimmi D Ijie menyebut bahwa Otsus tidak perlu menjadi pro kontra, melainkan harus di syukuri. Sementara soal keinginan merdeka, kata dia Papua belum bisa merdeka.

“Untuk apa diprokontrakan harusnya berayukur bahwa otsus itu yang bikin orang papua punya muka. Itu pandangan saya dalam konsep yang sederhana,”ucap Idjie usai menghadiri Acara HUT PB Ke-21 Tahun, Senin (12/10/2020) di Lobi Kantor Gubernur PB, Arfai.

Menurutnya, soal politik, Papua belum bisa Merdeka untuk menjadi Negara sendiri dan terlepas dari NKRI sebab ada 5 negara yang punya hak suara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang notabena adalah negara yang berkepentingan dengan indonesia.

“Inggris, Amerika, Perancis, Rusia dan China. Semua Negara ini berkepentingan untuk indonesia. Jadi bagaimana mungkin mereka tinggalkan mitra mereka (indonesia),” bebernya

Ijie mengaku sering berbicara
kepada anak-anak papua yang pro terhadap Papua Meredeka.

“Saya bilang, Urus yang bisa kamu dapat hari ini. Pintu papua Merdeka sudah tertutup. Sebab jika ada kemungkinan , semestinya Komisi dekolonisasi PBB sudah memberikan sinyal. Tetapi kan nyatanya, hanya ada 17 Negara mines Papua,”ungkapnya.

Bagi Ijie, Dekolonisasi Papua sudah selesai sejak tahun 1969. Namun, bukan tidak mungkin merdeka, semua kata dia tergantung pada persoalan di Papua.

“Kalau eskalasi pendekatan militernya luar biasa maka bisa menjadi pintu masuk,” katanya.

Soal Otsus, bagi Ijie tidak perlu lagi menjadi pro kontra karena otsus hanya akan berhenti jika UUnya dicabut oleh Negara Indonesia. Selama belum ada tindakan Negara untuk mencabut UU tersebut maka sampai kapanpun akan terus berlaku.

“Jangan dipikir Otsus itu ada jilid I dan Jilid II. Bukan begitu, Otsus itu UU dan pemberlakuannya ditentukan oleh Negara. Kalau mau tolak kenapa tidak dari awal saja sekalian. Otsus sudah berjalan dan sudah dinikmati. Terutama ASN, mereka ikut bersuara soal Otsus, padahal selama ini mereka menikmati gaji itu kan dari Otsus. Jadi bagi ASN jangan pernah berkata Otsus itu gagal,” tuturnya.

Karena lanjut Jimmi, meski otsus ditolak dengan cara apapun, negara akan tetap melanjutkannya. Apabila penolakan Otsus masih tetap disuarakan masyarakat hingga batas akhir tahun 2021 dipastikan Negara akan bertindak dengan strategi baru misalnya mengeluarkan Perpu, ditambah persetujuan DPR maka jadilah UU.

“Jadi jangan ditolak tetapi dikritisi mana yang kurang agar diperbaiki. Itu jauh lebih penting dari pada menolak. Karena menolakpun Negara akan tetap melaksnakan,” tandasnya. (me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta