SORONG, JAGATPAPUA.com – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengatakan kultur, budaya dan letak geografis merupakan tantangan terhadap kemajuan Pendidikan di Papua Barat. Untuk itu, berbicara pendidikan harus berdasarkan kepedulian hati bukan pakai logika.
“Yang menjadi tantangan dalam pengembangan pembangunan pendidikan adalah kultur budaya dan letak geografis. Sehingga kalau pake rumus pusat dan logika pusat atau universal yang biasa dipakai negara tentu akan sulit,” tuturnya, pada kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK, di SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong, Jumat (6/9/2019).
Menurut dia terkait pembangunan pendidikan agar kedepan lebih baik, pihaknya saat ini dalam tahap pendekatan dan kunjungan ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK di Kabupaten/Kota Papua Barat.
“Sejak dilantik, sudah ada 7 kabupaten, saya datangi termasuk ke Kabupaten Kaimana Sabtu (7/9/2019) nanti. Sementara yang belum Kabupaten Maybrat, Teluk Wondama, Fakfak dan Sorong Selatan.
“Saya prioritaskan kabupaten yang jauh dulu baru yang dekat. Saya belajar dari pengalaman, sehingga meski sibuk tetap berupaya datangi dinas pendidikan dan dua sekolah dari setiap Kabupaten. Cara ini supaya kita bisa tahu persoalan yang ada, sehingga mencari solusi bersama,” tukasnya.
Selain itu, dia menyebut mutu pendidikan di Papua Barat masih memprihatinkan. Hal ini didasari dari pemetaan beberapa sekolah yang ditetapkan mutunya oleh LPMP Papua Barat.
“Memang tidak semua sekolah mutu pendidikannya jelek. Terdapat sekolah yang masuk nominasi memenuhi standar SPN, namun ada yang belum, baik negeri maupun swasta,” tuturnya.
Namun dirinya enggan memberikan komentar, terkait data rill merupakan tugas dari LPMP Papua Barat. “Supaya masing-masing sekolah tahu, angka merahnya, kuningnya dan hijaunya itu di mana,” ucapnya.
Dia menambahkan, salah satu hal yang universal adalah soal tenaga guru, karena hingga saat ini penerimaan guru tak kunjung datang.
“Saya sudah komunikasi dengan gubernur dan akan dilakukan perumusan terlebih dahulu. Sebab penerimaan guru harus didoorng, khusus SMA dan SMK karena bicara pembangunan harus setara dengan SDMnya,” tandasnya.(me)
