Connect with us

Bawaslu Manokwari

Bakal Calon di Pilkada 2020 Tanda Tangani Pakta Integritas Pencegahan Covid-19

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19. Untuk itu, bakal calon peserta pilkada di Papua Barat, menandatangani pakta integritas pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, pihak penyelenggara pemilu, dan semua elemen terkait di Pilkada serentak tahun 2020, juga berkomitmen melakukan pencegahan dan penanganan Covid -19, dengan mendeklarasikan komitmen menciptakan Pilkada tahun 2020, sehat, aman, jujur, adil dan damai.

Deklarasi, yang ditandatangani Rabu (16/9/2020), di Ruang Anggi Mapolda, berisi tiga tiga point penting, diantaranya, menjunjung tinggi asas ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Melaksanakan dan mewujudkan pemilihan serentak tahun 2020 yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kemudian melaksanakan dan mewujudkan pemilihan serentak tahun 2020 yang jujur, aman, adil dan damai serta berintegritas tanpa hoax dan politisasi sara.(top)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

1 Desember 2020, Tidak Ada Pengibaran Bintang Fajar

Published

on

KNPB Mnukwar, 1 Desember 2020 Tak Ada Pengibaran Bintang Fajar. (Foto/dokumentasi KNPB Mnukwar)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar, menegaskan bahwa perayaan hari manifesto kemerdekaan bangsa Papua ke 59 tahun, tepatnya1 Desember 2020 tidak ada kegiatan yang bersifat publik di Manokwari, bahkan KNPB tidak bertanggungjawab jika ada pengibaran bendera.

Juru bicara KNPB Mnukwar, Bocor Magai, mengatkan bahwa 1 Desember 2020 di wilayah Mnukwar hanya dirayakan dalam doa oleh setiap warga Papua, tanpa kegiatan yang bersifat publik [kumpul-kumpul].

Selain tak ada agenda publik, Magai juga menegaskan bahwa tidak ada pengibaran bendera bintang fajar di momen 1 Desember 2020 khusus di wilayah Manokwari.

“Jika ada oknum dan pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja kibarkan bendera bintang fajar di momen 1 Desember 2020, kami [KNPB] Mnukwar tidak bertanggung jawab,” kata Magai, dalam siaran persnya Senin (30/11/2020).

Menurut Magai, bintang fajar adalah lambang sakral bangsa Papua, sehingga pengibaran dan penurunannya dilakukan secara terhormat. Bukan asal-asalan.

“Bendera bintang fajar itu sakral, bukan layang-layang yang sekedar dinaikkan lalu diturunkan begitu saja. Ada saatnya, bintang fajar berkibar sekali untuk selamanya,” tutur Magai.

Sekilas dikisahkan Magai, bahwa 1 Desmber 1961 (59 tahun silam) adalah hari dimana bendera bintang fajar dikibarkan bersamaan dengan bendera Belanda, di Hollandia.

Pengibaran bintan fajar kala itu oleh para tokoh intelektual Papua bersama pemerintahan Belanda setelah dibentuknya Komite Nasional Papua (KNP) yang melahirkan dewan New Guineraad.

“Bangsa Papua dan Indoensia punya latar belakang sejarah yang berbeda dalam kemerdekaan. Secara de facto, orang Papua sudah pernah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961,” katanya.

Saat itulah, lanjut Magai, embrio negara Papua telah terbentuk dan mempunyai bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara. ” Jadi sejarah [manifesto] bangsa Papua akan tetap dikenang sebagai peristiwa penting bangsa Papua dari generasi ke generasi,” tukasnya.(rls/JP)

Continue Reading

Adat

Pemerintah Pandang Perlu Dilakukan Revisi UU Otsus Tahun 2001 Secara Total

Published

on

Sekda Papua Barat Drs Nataniel Mandacan, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedayda, Saat Menghadiri Acara Seminar Awal, Senin (30/11/2020) Di Mansinam Beach Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat menggelar Seminar awal sinergitas Kewenangan Lembaga pengelola Otsus Papua di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan tersebut di Buka oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili Sekda Papua Barat, Drs Nataniel Mandacan M.Si, Senin (30/11/2020) di Mansinam Beach Manokwari. Dan dihadiri Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedayda serta Perwakilan MRPB, dan OPD Teknis terkait dilingkungan Pemprov PB.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua Barat memandang perlu adanya revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua secara total yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini,”ungkap Nataniel saat membacakan Sambutan Gubernur PB.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai Undang-Undang no. 21 tahun 2001 pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua serta Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut masih dirasakan belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Sebagai salah satu daerah otonom yang terus berkembang kearah yang lebih mandiri dan berdaya saing tentu saja Papua Barat memiliki kebutuhan dan permasalahan yang cukup kompleks.

“Di antaranya adalah kebijakan dan program pembangunan selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan dan kebutuhan riil daerah sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial,”ujarnya

Selain itu Fungsi kewenangan yang dimiliki oleh beberapa OPD terkait penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta ketidakpuasan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah.

Perlu di pahami bahwa Hubungan
kerja yang baik perlu dibangun hingga tidak terdapat tumpang tindih fungsi kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik. Sinergitas yang baik dalam melaksanakan fungsi kewenangan dari masing- masing OPD diharapkan dapat menjawab semua persoalan dan kebutuhan daerah sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat terutama Orang Asli Papua.

Pada seminar awal ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam urusan Sinergitas antar lembaga tersebut, di antaranya yaitu, Pemahaman tentang Tujuan kebijakan penyelenggaraan Otsus. Pemahaman tentang Tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara. Selanjutnya Sinergi lembaga penyelenggara dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi khusus.

Dari hasil seminar ini kami berharap, akan muncul sinergitas antar lembaga pengelola otonomi khusus agar penyelenggaraannya dapat sesuai dengan kewenangan serta kultur dan karakter masyarakat sebagai wujud membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih
menuju Papua Barat yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.

“saya juga pernah menyampaikan hal yang sama pada rapat kerja otsus di Kabupaten Teluk wondama agar daerah mendapatkan kewenangan lebih dalam menyelenggarakan kebijakan otsus,”sebut Nataniel

Selama ini Ruang Kita masih terbatas padahal potensi Papua Barat sangat besar tetapi belum banyak yang bisa dilakukan karena terbentur dengan undang-undang sektoral dinamika perkembangan saat ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendagri telah membuat rancangan undang-undang otsus Papua menjadi prioritas dalam prolegnas tahun 2020-2024.

“Harapan saya dari seminar awal ini dapat mendukung pemerintah daerah Papua Barat berupa hasil penelititian atau kajian kepada pemerintah pusat juga dapat memberikan informasi kepada sebagian masyarakat yang beranggapan otsus gagal dan kepada seluruh peserta seminar awal yang mengikuti baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara video conference diharapkan untuk aktif memberikan ide dan gagasan dalam memperkaya penelitian ini,”harap sekda

Dalam proses ini, diharapkan kepada Kepala balitbangda Papua Barat terlebih kepada tim peneliti untuk bekerja ekstra agar hasilnya bisa bermanfaat kepada semua terutama mensinergikan kewenangan lembaga yang hadir setelah terbentuknya undang-undang otonomi khusus Papua nomor 21 tahun 2021 eh 2001.(me)

Continue Reading

Adat

Gubernur Harap Korpri Jadi Wadah Penampung Aspirasi ASN

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan Saat Upacara HUT Korpri ke-49 , Senin (30/11/2020), Di Kantor Gubernur PB, Arfai, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Gubernur Papua Barat, berharap Korpri menjadi wadah penampung aspirasi ASN sehingga setiap gagasan dapat ditampung diformulasikan bahkan disalurkan secara proporsional dan profesional.

“Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan untuk dipedomani ASN yaitu solidaritas korps yang memperkuat kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa,”pesan Dominggus saat membacakan sambutannya pada Upacara Peringatan HUT Korpri ke-49 Tahun, Senin (30/11/2020) di Kantor Gubernur, Arfai.

Tema Hut Korpri tahun ini sebut Mandacan, adalah Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Tampaknya setelah pengabdian yang dilakukan selama ini Korpri terus bertekad untuk berkontribusi melayani masyarakat serta pengabdian yang kokoh terhadap kepentingan bangsa dan negara.

“Hal ini perlu saya sampaikan karena pada hari hari ini saya melihat dan mencermati bahwa terdapat unsur-unsur yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar kepentingan yang lebih luas padahal seperti kita ketahui bersama bahwa tantangan dinamika turbulensi ke depan sangatlah penuh dengan dinamika dan perubahan yang mendadak dan sering tidak terduga,”ujar Dominggus

Apalagi dalam kondisi wabah covid 19 saat ini lebih lanjut Dominggus, dengan segala dampaknya sehingga semua komponen bangsa perlu bersatu padu dan bersinergi mengarungi gelombang besar tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara terkait keberadaan Korpri pasca terbitnya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa organisasi Korpri akan bertransformasi menjadi korps pegawai ASN RI dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN bagi pemersatu bangsa.

Untuk itu Korpri sebagai bagian integral dari pemerintahan harus terus diperkuat sebagai salah satu komponen bangsa yang sangat strategis sehingga fungsi-fungsi seperti tercantum dalam undang-undang ASN dapat diwujudkan secara bertahap.

Selain itu Korpri juga mencari terobosan-terobosan positif dan cara kerja yang lebih cepat dan murah serta birokrasi yang lebih singkat transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan publik yang makin berkualitas dalam era milenial saat ini.

“Anggota Korpri harus dapat berselancar dan memanfaatkan momentum dunia dengan tetap memegang teguh karakter bangsa seperti tertuang dalam ideologi Pancasila perkokoh integritas aparatur melalui perubahan menset dengan menghindari segala bentuk pungutan liar, tingkatkan kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas dan kerja tuntas,”ujar Gubernur

“Saya atas nama pemprov PB mengucapkan selamat kepada anggota Korpri dimanapun kalian bertugas. Terima Kasih atas Darma bhakti dan pengabdian selama ini dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara,”ucap Mandacan.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta