MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi dan Fraksi Otsus DPR Papua Barat harus bergandengan tangan dalam membahas nasib Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Tidak dengan versi masing-masing, sehingga dapat menghasilkan prespektif yang senada.
“Rakyat tak boleh dikorbankan dalam setiap kepentingan lembaga, terutama untuk membahas Otsus Papua, karena MRPB telah melakukan setar lebih awal untuk menampung aspirasi rakyat Papua terhadap Otsus,”kata Ketua MRPB Maxi Ahoren.
Jangan lagi ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) versi A atau B, tapi kita harus satu prespektif untuk suarakan aspirasi masyarakat asli Papua di Papua Barat yang telah ditetapkan dalam agenda RDP-MRPB.
“DPR fraksi Otsus seharusnya dukung apa yang sedang didorong oleh MRPB untuk mencapai satu tujuan yaitu dialog bermartabat sebelum Jakarta ambil kesimpulan tentang Otsus Papua,” ujar Ahoren.
Ahoren akui, bahwa dalam waktu dekat akan mengundang Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi, untuk duduk bersama. “Kami akan undang Fraksi Otsus DPR PB dan Pemprov untuk satukan sikap terhadap Otsus demi rakyat Papua,” kata Ahoren.
Menurut Ahoren, pemekaran dan tambahan anggaran Otsus bagi Papua dan Papua Barat, sampai kapanpun tidak dapat menyentuh hati rakyat Papua untuk meminta keadilan. Dia menuturkan, bahwa masih banyak catatan kelam masa lalu dan luka yang belum juga terselesaikan sejak pemberlakuan Otonomi khusus di atas tanah Papua.
Dia pun tak menampik bahwa sikap Jakarta dalam merespons aspirasi masyarakat Papua justru akan menambah ketidak percayaan orang Papua kepada Pemerintah Pusat. Akhir-akhir ini sebut Ahoren, telah bermunculan kelompok pro perpanjangan Otsus Papua yang berseberangan pendapat dengan kelompok Tolak Otsus Jilid II.
Sikap cuek Jakarta justru akan mimicu ketidak percayaan orang Papua kepada pemerintah pusat, bahkan bisa pula memicu konflik horizontal, antara kelompok pro dan kontra terhadap Otsus Papua. Ini adalah realita yang harus dipertimbangkan oleh Jakarta.(JP/alb)
