Connect with us

Adat

Ahoren: Miliki Gedung Sendiri, Wujud Harapan MRPB Untuk Melindungi Hak-Hak OAP

Published

on

Foto Bersama Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dengan Ketua serta Anggota MRPB, pada peresmian Gedung Kantor MRPB, Senin (8/2/2021), Sowi Gunung Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maksi Nelson Ahoren mengatakan, memiliki gedung Kantor sendiri merupakan mimpi besar dan harapan MRPB selama ini untuk mewujudkan Hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat.

“Sejak pertama kami dilantik sebagai anggota MRPB, salah satu mimpi besar kami adalah, MRPB memiliki gedung sendiri. Tentunya Gedung ini harus dijadikan sebagai rumah yang mendamaikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pluralisme dan humanisme. Mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi OAP,”ungkap Ahoren saat menyampaikan sambutannya pada peresmian Gedung Kantor MRPB, Senin (8/2/2021) di Sowi Gunung, Manokwari.

Hal ini sesungguhnya merupakan tujuan mulia otonomi Khusus (Otsus). Gedung tersebut adalah sarana utama MRPB untuk bekerja melaksanakan fungsinya. Selain menjadi rumah pelayanan bagi kepentingan dan aspirasi OAP (rumah untuk melindungi hak-hak dasar OAP) dalam rangka pelaksanaan Otsus.

Jika semangat Otsus papua adalah menjadikan OAP sebagai tuan di negerinya sendiri, maka kantor ini juga adalah salah satu tempat yang layak dan tepat untuk membicarakan dan mewujudkannya. Gedung ini adalah rumah bagi seluruh OAP dari tujuh wilayah adat papua.

“Gedung ini juga membuka pintu seluas-luasnya bagi warga Papua Barat maupun yang Non Papua untuk mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di provinsi papua barat. Siapapun orang yang memiliki niat baik, untuk mewujudkan Keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi OAP, MRPB sangat terbuka menerima,”kata Ahoren

Pelayanan aspirasi dan kepentingan OAP akan lebih dimaksimalkan.
sifat penggunaannya adalah kontrak dan pinjaman. Ini soal wujud pertanggung jawaban MRPB kepada rakyat dan pemerintah daerah. Karena dibangun menggunakan uang rakyat.

“Selain rasa syukur kepada Tuhan saya mewakili seluruh anggota MRPB mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat, Ketua DPRPB dan seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga hadirnya gedung kantor MRPB,”ucap Ahoren.

Ahoren mengatakan kondisi kantor MRPB yang sebelumnya, lembaga dan sekretariat bekerja dalam satu gedung, dengan kondisi ruangan yang terbatas. Yang jelas situasi tersebut tidak mendukung efektivitas kerja dan operasional organisasi.

Menurut ia, sejak terbentuknya Papua Barat sejak 2008-2020 MRPB tidak memiliki gedung kantor tetap. Saat masa kepemimpinan saudara vitalis yumte, kantor MRPB yang digunakan merupakan bangunan milik swasta yang dikontrak. Setelah itu, sampai tiga tahun kepemimpinannya MRPB berkantor di Gedung ex Kantor Gubernur.

“Setelah peristiwa pembakaran kantor MRPB pada agustus 2019, MRPB berkantor di Gedung Balai Latihan Koperasi Dan Umkm sampai sekarang ini baru kami memiliki kantor sendiri,”tandasnya.

Penting untuk mengingatkan, agar menjadi pengetahuan bersama, bahwa MRPB lahir dan terbentuk atas perintah undang-undang, yaitu uu 21/2001. Sedangkan tata kelola organisasi dan keanggotaannya diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu pp 54/2004. MRPB adalah lembaga resmi dan sah pada sistem pemerintahan daerah otonomi khusus provinsi papua barat, jika kita menjadikan uu 21/2001 sebagai pedomannya.

Dimana dalam bab v – pasal 5 – ayat (2). Atau secara implisit ditafsirkan, MRPB adalah salah satu pembentuk “tri tunggal” penyelenggaraan otsus di Papua barat bersama DPRPB dan Gubernur serta jajarannya. Namun hal ini akan berbeda, jika kita berpedoman pada UU pemerintah daerah – uu 23/2014.

“Dikotomi dua undang-undang yang berbeda ini, hendaknya tidak dijadikan polemik dan perdebatan. Karena masing-masing memiliki materi pengaturan tersendiri, serta memiliki semangat dan tujuan mulia. Selesainya pembangunan gedung kantor mrpb, maka secara tersirat, kami memahami, bahwa Gubernur dan ketua DPRPB sangat memahami status dan fungsi MRPB,”Tutup Ahoren.(JP/alb)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Ny. Juliana Mandacan Lantik Ketua Tim penggerak PKK 4 Daerah

Published

on

Foto Bersama Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi PB dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Raja Ampat, Jumat (26/2/2021) di Auditorium PKK, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Ny Juliana Mandacan S.Sos melantik 4 Ketua tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten, di Provinsi Papua Barat.

Empat Ketua Tim penggerak PKK yang dilantik tersebut yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Manokwari Ny Febelina Wondiwoy. Ketua tim penggerak PKK Mansel, Ketua Tim penggerak PKK pegaf dan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat.

“Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa”ungkap Ny Juliana dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Penggerak PKK 4 Kabupaten di Gedung PKK arfai, Jumat ( 26/02/2021 ).

Menurut ia, PKK sebagai mitra kerja pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana kendali dan penggerak untuk terwujudnya 10 program pokok PKK disemua jenjang kepengurusan.

Untuk masa bhakti ketua PKK sudah di atur dalam Permendgari Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, dan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pembayaan dan kesejahteraan keluarga, dan masa bakti ketua PKK adalah 5 tahun.

” Pembentukan atau pergantian kepengurusan ditingkat kabupaten berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta memperkembangkan keberlangsungan program dan kegiatan,” ungkapnya

Juliana menyampaikan selain itu dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan dari pembina di daerah, mari kita jaga baik semua kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh pembina, demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah ( OPD ) teknis didaerah dalam Pelaksanaan program kerja.

Saya berharap koordinasi dan konsultasi terus dilakukan untuk menjangkau kesulitan pelaksanaan program di lapangan, kesulitan di Kabupaten juga menjadi kesulitan kami di Provinsi, mari kita bergandengan tangan untuk terus bersama mewujudkan keluarga sejahtera dalam wadah PKK dengan semangat ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul

” Sebagai program PKK akan dilakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April. Kami memohon izin dan dukungan dari ketua Pembina Provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK se Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Pelantikan Bupati Bintuni, Sorsel, Fak-Fak dan Kaimana Dilakukan Bertahap

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fak-Fak akan dilakukan secara bertahap sesuai masa akhir jabatan.

Sedangkan untuk Pelantikan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi karena proses sengketa Pilkadanya saat ini masih berlangsung.

“Pikada serentak tahun 2020, di Papua barat dilaksanakan di 9 daerah dan saat ini 4 Bupati dan Wabub terpilihnya sudah dilantik, masih 5 bupati dan Wabub yang belum, khusus Bintuni, Sorsel, Kaimana dan Fak-Fak akan dilantik bertahap sesuai masa akhir jabatan kepala daerah masing-masing. Sedangkan Teluk Wondama masih tunggu outusan MK,”bebernya

Untuk 4 Kabupaten yang Bupati dan wabubnya sudah ditetapkan KPU masing-masing, maka selanjutnya Gubernur mengusulkan ke kemendagri untuk disahkan dan diangkat melalui Putusan Mendagri.

Terkait hal itu maka berdasarkan pasal 164 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Bupati wakil dan bupati dan wali kota dan wakil wali kota menyatakan pelantikannya di ibukota provinsi PB.(JP/me)

 

Continue Reading

Adat

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Manokwari Tetap Jadi Perioritas

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Manokwari Drs Edy Budoyo.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou mengatakan, Di Masa Pemerintahannya bersama Wakil Bupati Edy Budoyo program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Manokwari menjadi prioritas.

“ Kegiatan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat itu yang perioritas sesuai visi misi kami. Termasuk pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, dan juga bagaimana kita memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manokwari,”Ungkap Hermus usai dilantik Gubernur Jumat (26/2/2021) kepada Awak Media di Gedung PKK Provinsi PB, Arfai.

Yang diinginkan bersama adalah masyarakat bisa hidup mandiri dan bisa menghasilkan sesuatu bagi kehidupannya. Mampu berusaha sendiri dengan mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan yang tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah Daerah Manokwari.

Selain itu, Hermus menambahkan, dalam masa kepemimpinannya yang baru, pihaknya akan melakukan konsulidasi ditingkat pemerintahan manokwari dalam mengevaluasi kinerja baik secara politik maupun pemerintahan.

“Juga terkait kinerja ASN yang ada, karena masa jabatan kita hanya tiga setengah tahun dan kita ingin berlari lebih cepat dengan beberapa program-program unggulan daerah termasuk pembangunan icon kota Manokwari,”tukasnya

Bupati berharap citra Manokwari sebagai ibu kota provinsi bisa dapat diwujudkan, juga sebagai pusat peradaban di tanah papua maka diperlukan peran serta ASN dan OPD terkait. Sebab untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerja sama yang baik termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bukan hanya itu, upaya dalam memutus mata rantai Corona juga menjadi penting, yang jelas pemda Manokwari akan bersama-sama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk hal dimaksud.

“Karena saat ini pandemi Covid-19 menjadi momok bagi seluruh rakyat tapi juga bangsa dan negara. Saya kira ini harus kita berantas, kita atasi, supaya masyarakat bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasanya normal kembali, aktifitas ekonomi tetapi juga kehidupan sosial masyarakat bisa kembali normal,”tutup Bupati Indou.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta