Connect with us

Adat

Agar Terhindar Dari Hukum, Saroy Ingatkan Proses Tender Harus Sesuai Aturan

Published

on

Bupati Pegaf Yosias Saroy, pada Acara Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penginputan SIRUP, Selasa (15/3/2022) di Swisbel Hotel.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) Yosias Saroy SH.,MH mengingatkan kepada seluruh OPD dilingkup Pegaf agar selama proses tender Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dilakukan tetap berpedoman pada Aturan Hukum yang berlaku.

“Pemda mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan yang ada pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Yang dalam pelaksanaannya tentu saja harus melalui tahapan baik perencanaan penganggaran, persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ungkap Saroy, Selasa (16/3/2021), saat membuka kegiatan Sosialisasi pengadaan barang jasa (PBJ) dan penginputan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), Selasa (16/3/2021) di Swisbel Hotel.

Berkaitan dengan hal tersebut Bupati berpesan kepada semua pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk memahami peran penting PBJ yang diawali dengan melakukan persiapan.

“Membuat SK pengelola pelaksana kegiatan seperti DK PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan dan SK Tim teknis pendukung lainnya, serta memperhatikan rencana umum pengadaan yang akan ditetapkan dan diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP),”kata Saroy

Pengumuman RUP melalui SIRUP menjadi syarat bagi KLDI untuk melakukan tender secara elektronik (e-tendering) menggunakan system pengadaan secara elektronik (SPSE).
Selain sebagai syarat tender SIRUP dibangun dan terus dikembangkan dalam rangka optimalisasi proses pelaporan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) secara online dengan menggunakan aplikasi monev online sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 30 tahun 2020.

Dengan harapan pengadaan dapat mendorong demand dan menciptakan pasar khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) seiring dengan upaya melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi mikro dan usaha kecil serta koperasi dalam menjalankan usahanya.

Dengan demikian kepatuhan pengumuman RUP tepat waktu akan mencapai pemenuhan nilai manfaat belanja pengadaan yang besar (Value for Money) yang akan berkontribusi pada percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah.

Berbicara mengenai PBJ kata Saroy, bukan hanya suatu proses untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa, tetapi harus dimaknai secara luas bahwa PBJ pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Untuk pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri peningkatan peran usaha mikro usaha kecil dan koperasi serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam PBJ pemerintah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 yang telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 serta juga pedoman pada peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah.

Dengan telah diterbitkannya regulasi-regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan PBJ sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sehingga akan menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap anggaran yang akan dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas jumlah waktu biaya lokasi dan penyedia.(JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Lulus Dikmata TNI AD, 340 Prajurit Diingatkan Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pendidikan Selanjutnya

Published

on

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, kembali mencetak 340 Prajurit lulusan Pendidikan Pratama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II T.A 2020 (VO), di Rindam XVIII, Distrik Momiwaren.

“Kepada 340 prajurit yang baru lulus saya ingatkan agar tetap menjaga kesehatan tubuh untuk mengikuti pendidikan selanjutnya”kata Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

“Makanlah makanan yang bergizi. Jangan begadang. Irit pakai uang, tapi jangn juga tidak makan makanan yang bergizi. Tetap jaga stamina tubuh,” tegas Pangdam.

Jendral Nyoman menjelaskan, pada Dikmata tersebut, 220 prajurit menyelesaikan pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, sementara 120 orang dititip di Rindam XVI/Patimura.

Menurut ia, 220 siswa yang telah menyelesaikan Dikmata tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan baik kecabangan infantri maupun pendidikan kejuruan lainnya. Untuk pendidikan kecabangan dilalsanakan di Rindam, sedangkan kejuruan lainnya di pusat pendidikan kecabangan di Jawa Barat.

Lanjut Pangdam, setelah resmi menjadi anggota TNI, 340 siswa Diktama tersebut akan menerima gaji penuh. Olehnya, Pangdam meminta agar upah yang diterima bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Sekarang sudah terima gaji, sudah bukan uang saku lagi. Pakai uang untuk keperluan yang baik,” kata Pangdam.

Turut hadir pada penutupan Dikmata tersebut, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, beserta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari.(JP/NAE)

Continue Reading

Adat

BI Singgung Perekonomian PB 2021, Pada Bincang Bareng Media

Published

on

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi PB, gelar Bincang Bareng media Jumat (9/4/2021) di Inggandi Beach Jl Pasir putih Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, menggelar Bincang Bareng Media dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat, serta media masa di Manokwari.

Bincang media Yang digelar Jumat (9/4/2021) di Inggandi Beach Pasir putih Manokwari, dihadiri Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Ibu Rut W. Eka Trisilowati, Kepala Kantor OJK Papua-Papua Barat, Bp Adolf Fictor T. Simanjuntak, Deputi Kepala Perwakilan BI Eko Listiyono, Peneliti BI Papua Barat, I Wayan Yogasvara, Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran BI Papua Barat, Datje Candra S, Kepala BNI Cabang Manokwari, Maruli Ricardo, Pemimpin Unit IT Channel Bank Papua Cab Manokwari, Ignatius dwi haryanto, Asisten manajer pemasaran dana BRI Manokwari,Ibu Meny J. Pandej.

Bincang Media yang diawali dengan penyampaian materi oleh sejumlah Narasumber tersebut, juga menyinggung terkait Inflasi Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2020 terjaga pada tingkat 0,71% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami Inflasi sepanjang tahun sebesar 2,68%.

Rut Eka Trisilowati mengatakan, pada Tahun 2021, Inflasi Provinsi Papua Barat diperkirakan berada pada sasaran inflasi Nasional yaitu 3±1%. Proyeksi inflasi Papua Barat 2021 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, yaitu dalam range 3% s.d4% (yoy) dan tetap berada dalam sasaran inflasi Nasional yaitu3±𝟏% (yoy).

Rut mengatakan, inflasi Papua Barat tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibanding 2020. Inflasi ini diperkirakan meningkat seiring membaiknya daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi kedepan diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan konskonsumsi masyarakat.

Sehingga kata ia, menjadi pendorong inflasi inti kedepan. Berbagai stimulus juga tetap diberikan pemerintah melalui dana PEN yang diharapkan dapat terus mendorong dan menjaga daya beli.

Lebih lanjut Eka Trisilowati bahwa Inflasi administer edprice diperkirakan meningkat yang disebabkan oleh komoditas antaralain tariff angkutan udara dan harga rokok. Tarif angkutan udara yang berada dalam level rendahnya pada 2020 seiring minimnya permintaan diperkirakan akan meningkat pada 2021 yang sejalan dengan optimism peningkatan mobilitas.

Sementara, Pemerintah juga mengumumkan peningkatan cukai rokok sebesar 12, 5% yang berlaku mulai 1 Februari 2021. Kenaikan cukai rokok ini secara bertahap akan meningkatkan tekanan inflasi kelompok.

Ia mengatakan, Inflasi volatile food diperkirakan meningkat namun tetap berada dalam level yang rendah. Tingkat permintaan yang meningkat disertai dengan tingkat pasokan yang relatif lebih baik menyebabkan inflasi volatile food meningkat namun masih terjaga.

Sebelumnya, dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menujukan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sejak triwulan I 2016 hingga triwulan I 2021 sebagian besar menunjukkan pergerakan yang searah dengan realisasi PDRB. Secara historis, pertumbuhan PDRB (qtq) dan SBT kegiatan usaha menunjukkan angka realisasi rendah pada triwulan IV 2021 dan triwulan I tahun berjalan. PDRB triwulan II 2021 diprakirakan positif seiring berangsur normalnya aktivitas masyarakat serta membaiknya perekonomian.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Musholah Bilal Bin Rabha Mulai Dibangun, Hermus: Pembangunan Rumah Allah Itu Penting

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, menyampaikan sambutannya usai meletakan Batu pertama Pembangunan Musholah Bilal Bin Rabha, di Kampung Sotea Warmare, Sabtu (10/4/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Musholah Bilal Bin Rabha yang berlokasi di Kampung Persiapan Sotea SP1 Distrik Warmare mulai dibangun.

Pembangunan Musholah tersebut diawali dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH , di kampung Persiapan Sotea, Sabtu (10/4/2021). Pemda Manokwari mengapresiasi niat baik dan upaya dari warga kampung Persiapan Sotea yang telah memulai pembangunan mushola untuk kepentingan peribadatan warga kampung ini.

“Ini upaya yang baik, sebab tidak ada yang hidup abadi tanpa membutuhkan Allah, bahwasannya kita semua butuh Tuhan sehingga wajib hukum kita membangun Rumah Tuhan untuk kita beribadah,”ungkap Bupati

Menurut ia, Pembangunan Musholah sebagai bagian dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari yakni Menjadikan Manokwari sebagai pusat perdaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi PB yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera.

“Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Pemda menjamin kebebasan dan memberikan kesempatan seluasnya kepada umat beragama di atas tanah ini untuk beribadah serta memperluas pembangunan dibidang keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing,”tandas Bupati

Disisi lain, kita berupaya meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, saling menghargai dalam melaksanakan ibadahnya dan kehidupan di daerah Manokwari.

“Peletakan batu pertama hari ini bermakna strategis dan religius bagi kita semua, setelah selesai semua proses pembangunan kiranya Musholah ini dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam di kampung ini,”imbuhnya

Ia juga mendoakan, agar musholah Bilal Bin Rabha dapat mendorong tingkat kerukunan umat beragama, sebab kerukunan dan toleransi sangat penting, karena sesungguhnya manusia tidak hidup untuk diri sendiri tetapi saling membutuhkan.

“Mari semua Kita menikmati keajaiban Tuhan dan kemurahan-Nya dengan saling menghormati sesama umat manusia.,”ajak Bupati

“Memasuki bulan suci ramadhan Ia mengimbau kerja sama yang baik dari umat Kristen dan umat beragama yang lain untuk menjaga saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa. Mari jaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan bulan suci ramadhan,”imbau Bupati

Dalam keterbatasan kata ia, pemerintah akan terus memberikan dukungan, kedepan tidak hanya sebatas musholah tetapi ditingkatkan pembangunannya menjadi masjid.

Sementara , H.Appe menyampaikan terima kasih atas kebijaksanaan Bupati Manokwari. Dengan kehadiran musholah ini nantinya wajib hukum bagi umat Islam di Sotea untuk beribadah.

” Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Musholah saya memberikan bantuan Besi baja dan semen 300 sak,”ujar H Appe.(JP/SOS)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta