Connect with us

Papua Barat

12 Kabupaten di Papua Barat Masuk Prioritas Penanganan Penurunan Stunting

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH,M.Si mengatakan, terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang masuk dalam daftar prioritas penanganan penurunan stunting.

Hal itu dikatakan Lakotani, SH, MSI saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tingkat Sektoral, Penyelerasan Langkah Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Barat, Kamis (9/7/2020) di Aston Niu Hotel, Manokwari.

Menurut dia, pengalaman diberbagai dunia menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi secara konvergeni yang melibatkan multisektor kabupaten dan kota juga desa sebagai kunci keberhasilan pencegahan stunting.

“Intervensi secara konvergensi dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama hingga ke desa. Konvergensi ini agar masyarakat mengetahui program kegiatan percepatan dan pencegahan stunting, baik yang masuk dalam intervensi spesifik maupun intervensi sensitive,” ujar Lakotani.

Lakotani juga mengatakan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memfasilitasi pembinaan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program secara prioritas di wilayah kabupaten/kota.

Selain itu, provinsi juga memiliki tanggungjawab memberikan arahan pada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan efektif dan mengkoordinasikan, pelibatan institusi non pemerintah untuk percepatan penurunan stunting.

‘’Kelompok non pemerintah seperti kelompok PKK, ibu-ibu organisasi atau organisasi perempuan, dan pemda bertanggung jawab memastikan keterlibatan organisasi ini agar memiliki kontribusi yang signifikan,” ungkapnya.

Kemudian lemprov melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan stunting termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan juga insentif kepada kabupaten/kota yang mampu secara signifikan dan secara serius menurunkan angka stunting.

Untuk itu, Lakotani berpesan agar pemerintah di kabupaten/kota dapat memperbaiki layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan secara tepat.

‘’Pemerintah di kabupaten/kota bertanggungjawab mengkoordinasikan dengan distrik dan kampung untuk menyelenggarakan intervensi termasuk mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data, serta menyusun kebijakan yang mengacu pada substansi yang diatur oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam penurunan stunting di daerah,” ucap Lakotani

‘’Saya persilahkan Kepala Bappeda, kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota melihat dan menyesuaikan kondisi objektif di daerahnya dalam memperkuat tim koordinasi peningkatan kualitas hasil konvergensi, integrasi percepatan penurunan stunting,” tambah Lakotani.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Indou Sebut Pemekaran Kota Madya Masuk Dalam RPJMD Manokwari

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari.

“Pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis yang masuk dalam RPJMD masa pemerintahan saya dan pak Wakil Bupati Edy Budoyo,”ungkap Bupati kepada awak media di ruang kerjanya, Senin ( 01/02/2021 ).

Pemekaran kota madya tersebut dilakukan setelah adanya kebijakan Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita menunggu sampai moratorium dicabut oleh pemerintah dan pembukaan kembali ruang pemekaram di seluruh Indonesia. Jika moratorium dicabut maka tidak ada alasan lagi untuk pemekaran daerah otonomi baru,”tukasnya.

Sudah jelas pihaknya akan mendorong pemekaran Kota Madya dimaksud bahkan terkait hal ini tetap masuk dalam RPJMD Manokwari. Tentu diharapkan, hal ini didukung oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang ada diwilayah Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati: Percepatan Realisasi Program Daerah, Butuh ASN Yang Paham Pemerintahan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham terkait birokrasi pemerintahan, untuk mempercepat realisasi program pembangunan daerah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa jabatan Saya dan Pak Edy hanya tiga setengah tahun, karena itu tentu kita butuh percepatan realisasi dalam semua program Pembangunan Daerah. Saat ini kita butuh ASN yang mengerti tentang pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan pada setiap tugas pokok dan fungsi di setiap OPD,” kata Bupati

Sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam mengakselerasi setiap program kerjanya dengan baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat yang religius berdaya saing Mandiri dan sejahtera.

Dalam masa 100 hari kerja, pihaknya akan melakukan konsolidasi Pemerintahan dan program kerja di Lingkup pemda Kabupaten Manokwari. Dimana dalam konsulidasi nanti tidak adanya istilah “cuci gudang” atau perombakan kabinet tetapi terkait penilaian atas kelayakan ASN yang akan diberikan kepercayaan dan juga wewenang untuk membantunya dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan.

“Tetapi juga pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Manokwari. Jadi dalam evaluasi nanti kita hanya melihat kelayakan dan kecocokan ASN dengan jabatannya juga kompetensinya seperti apa itu yang dinilai,”tandas Hermus saat ditemui wartawan, Senin ( 01/03/2021 ).

Selanjutnya sesudah penilaian tersebut dilakukan, maka diharapkan proses rekrutmen itu segera kita lakukan sehingga pengisian dan juga penyegaran di dalam sistem pemerintahan kita harus segera kita lakukan.

Untuk evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sehingga kekosongan jabatan termasuk kepala OPD akan terisi sedangkan yang sudah terisi perlu dievaluasi.

“Rolling akan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masin ASN. Selain itu saya berharap agar dipercepat musrembang RPJMD sehingga grand desain pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi baik infrastrukturnya, ekonominya, maupun sosial dan aspek-aspek dari grand desain tersebut bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja saya dan pak Wakil,”harap Hermus.(JP/alb).

Continue Reading

Adat

Sebagai Wujud Janji Politik, Hermus-Budoyo Akan Jumpa Masyarakat Di 9 Distrik

Published

on

Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH. dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sesuai Komitmen dan janji Politik pada kontestasi Pemilukada Desember 2020, Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Edy Budoyo akan bertemu masyarakat di 9 Distrik se-Kabupaten Manokwari.

“Sebagai kepala Daerah kita berupaya untuk mewujudkan terlebih dahulu program 100 hari kerja di masa pemerintahan HEBO saat ini, yakni secara seremonial akan di lakukan syukuran dibeberapa distrik, karena perjuangan ini adalah perjuangan seluruh rakyat di kabupaten manokwari,”kata Bupati Hermus Indou, Senin (1/3/2021) dikantor Bupati.

Mendatangi masyarakat dan menyampaikan terima kasih adalah suatu keharusan sebab rakyat telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan saat Pemilukada.

“Dalam pertemuan nantinya kita ingin menyampaikan pesan pemerintah kepada rakyat untuk mendukung pemerintah saat ini tanpa ada batas-batas atau kelompok. Juga tidak ada konflik yang membuat disintegrasi sosial dan juga disintegrasi politik di tengah-tengah masyarakat,”tandas Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta